Ada Dukungan Politik, Jokowi Siap Keluarkan Perppu APBN-P?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ragu menyebut bahwa pemerintah tengah membuka peluang untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari batas maksimal 3%.

Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

"Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN," kata Jokowi saat menjawab kemungkinan apakah defisit APBN bisa direlaksasi.

Untuk diketahui, batas defisit kas keuangan negara dipatok di level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jokowi pun membuka kemungkinan untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Saat kita mengeluarkan Perppu, artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya," tegasnya.

Jokowi mengaku telah berbicara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait hal tersebut. Bahkan, kepala negara sudah berbicara dengan sejumlah instansi terkait perihal kemungkinan melebarkan batas defisit APBN.

"Sudah beberapa hari kita bahas mengenai ini. Dan kemarin saya telah bertemu dengan Ketua DPR untuk mendapatkan dukungan politik mengenai ini dan juga telah bertemu secara virtual dengan Ketua BPK dan seluruh pimpinan BPK," kata Jokowi.

Baca: Pengakuan Sang Presiden: Sulit Bendung Corona Masuk RI

[Gambas:Video CNBC]

(dru) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini