Antisipasi Corona
Lockdown Jadi Keniscayaan di RI, Bagaimana Persiapannya?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
16 March 2020 15:06
Namun lockdown juga memiliki sisi negatif seperti kecemasan yang memicu panic buying terutama pada barang-barang pokok seperti makanan hingga peralatan medis seperti masker dan hand sanitizer. Jika stok semakin menipis maka kelangkaan bisa terjadi dan ujung-ujungnya harga naik secara gila-gilaan.
Dampak negatif lain dari lockdown adalah aktivitas ekonomi yang lumpuh. Hal ini memicu turunnya produktivitas setiap orang. Aktivitas produksi dan suplai menjadi terganggu. Namun di sisi lain, karena warga masyarakat tetap tinggal di rumah konsumsi pun ikut merosot.
Lockdown juga berpotensi besar membuat orang-orang berbondong-bondong menarik uangnya dari bank dan lebih memilih menyimpannya dalam bentuk cash. Jika ini terjadi tentu likuditas perbankan akan jadi kering kerontang. Ini jelas bahaya besar bagi perekonomian.
Tak bisa dipungkiri, opsi lockdown ini bagaikan ‘makan buah si malakama’. Dimakan ibu mati, tak dimakan bapak mati. Jika lockdown dilakukan, perekonomian terancam, jika tidak di lockdown jutaan nyawa jadi taruhan.
Apalagi kalau yang di lockdown adalah kota-kota besar yang menggerakkan perekonomian tanah air seperti Jabodetabek. Maka dampak ekonominya bisa sangat signifikan. Namun jika kasus semakin bertambah dengan tak terkendali, lockdown tak bisa dihindarkan.
Lockdown harus dipersiapkan dengan matang. Pertama, adalah batasan lockdown yang harus jelas. Pemerintah harus tegas dalam mendefinisikan lockdown ini, tak boleh setengah-setengah.
Kedua, pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan untuk lockdown. Poin pentingnya adalah, pemerintah harus memastikan keamanan warga masyarakat tetap terjamin. Keamanan ini bukan hanya dari segi keamanan kesehatan dan fisik, tetapi juga keamanan finansial.
Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang bekerja di sektor informal akan kehilangan penghasilan. Pemerintah harus menyiapkan stimulus berupa dana tunai untuk diberikan pada kelompok masyarakat ini agar daya belinya tetap terjaga.
Poin kedua yang masih terkait dengan keamanan finansial adalah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Poin ketiga yang juga masuk ke dalam kategori keamanan finansial adalah dengan membebaskan warga masyarakat dari beban temporer, seperti berbagai bentuk cicilan rutin misal KPR. Sehingga secara psikis dan finansial keamanan dapat terwujud.
Poin lain yang perlu dipersiapkan pemerintah adalah menyiapkan tenaga medis yang mumpuni dan dengan kuantitas yang mencukupi begitu juga peralatan dan fasilitas yang memadai. Suplai bahan makanan dan alat medis juga harus disiapkan dan diperhatikan.
Pemerintah juga perlu memberikan transparansi informasi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19. Jangan sampai ada ketimpangan informasi atau distribusi informasi yang tidak merata.
Keberadaan COVID-19 sudah benar-benar harus jadi perhatian serius pemerintah. Tugas pemerintah semakin berat. Bagaimanapun Indonesia harus terbuka pada semua skenario, bahkan yang paling buruk pun. (twg/twg)
Dampak negatif lain dari lockdown adalah aktivitas ekonomi yang lumpuh. Hal ini memicu turunnya produktivitas setiap orang. Aktivitas produksi dan suplai menjadi terganggu. Namun di sisi lain, karena warga masyarakat tetap tinggal di rumah konsumsi pun ikut merosot.
Lockdown juga berpotensi besar membuat orang-orang berbondong-bondong menarik uangnya dari bank dan lebih memilih menyimpannya dalam bentuk cash. Jika ini terjadi tentu likuditas perbankan akan jadi kering kerontang. Ini jelas bahaya besar bagi perekonomian.
Apalagi kalau yang di lockdown adalah kota-kota besar yang menggerakkan perekonomian tanah air seperti Jabodetabek. Maka dampak ekonominya bisa sangat signifikan. Namun jika kasus semakin bertambah dengan tak terkendali, lockdown tak bisa dihindarkan.
Lockdown harus dipersiapkan dengan matang. Pertama, adalah batasan lockdown yang harus jelas. Pemerintah harus tegas dalam mendefinisikan lockdown ini, tak boleh setengah-setengah.
Kedua, pemerintah harus menyiapkan segala protokol yang dibutuhkan untuk lockdown. Poin pentingnya adalah, pemerintah harus memastikan keamanan warga masyarakat tetap terjamin. Keamanan ini bukan hanya dari segi keamanan kesehatan dan fisik, tetapi juga keamanan finansial.
Dengan diberlakukannya lockdown, maka jutaan orang terutama yang bekerja di sektor informal akan kehilangan penghasilan. Pemerintah harus menyiapkan stimulus berupa dana tunai untuk diberikan pada kelompok masyarakat ini agar daya belinya tetap terjaga.
Poin kedua yang masih terkait dengan keamanan finansial adalah memastikan bahwa setiap warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Poin ketiga yang juga masuk ke dalam kategori keamanan finansial adalah dengan membebaskan warga masyarakat dari beban temporer, seperti berbagai bentuk cicilan rutin misal KPR. Sehingga secara psikis dan finansial keamanan dapat terwujud.
Poin lain yang perlu dipersiapkan pemerintah adalah menyiapkan tenaga medis yang mumpuni dan dengan kuantitas yang mencukupi begitu juga peralatan dan fasilitas yang memadai. Suplai bahan makanan dan alat medis juga harus disiapkan dan diperhatikan.
Pemerintah juga perlu memberikan transparansi informasi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19. Jangan sampai ada ketimpangan informasi atau distribusi informasi yang tidak merata.
Keberadaan COVID-19 sudah benar-benar harus jadi perhatian serius pemerintah. Tugas pemerintah semakin berat. Bagaimanapun Indonesia harus terbuka pada semua skenario, bahkan yang paling buruk pun. (twg/twg)
Pages
Most Popular