Lho Kok Kartu Pra Kerja Belum Beres Juga?

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
12 March 2020 15:40
Airlangga Hartarto mengatakan sampai saat ini pemerintah belum menyelesaikan platform online untuk Pra Kerja
Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sampai saat ini pemerintah belum menyelesaikan platform online dan PMO (Project Management Office) untuk menjalankan program kartu pra kerja. Padahal target pemerintah, pada April 2020 kartu pra kerja bisa dijalankan.

Hari ini, Menko Perekonomian Airlangga melakukan rapat koordinasi dengan berbagai platform online seperti Bukalapak.com, Tokopedia, Gojek, Maubelajar.com, Ruang Guru, Haruka EDU, dan PijarMahir.id.

Kendati demikian, rakor tersebut juga masih belum bisa dibentuk siapa PMO-nya.


"Kita lagi siapkan sistemnya. Masih ada satu lagi, penentuan PMO. [Penentuan PMO] belum. April ya," ujar Airlangga di kantornya, Kamis (12/3/2020).

Untuk diketahui, PMO tersebut rencananya akan dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PMO inilah yang nantinya mengendalikan kartu pra kerja secara operasional.

Usai melakukan rapat koordinasi, Ruang Guru memberikan penjelasan mengenai keterlibatannya dalam menjalankan program kartu pra kerja ini.

Direktur Produk dan Kerja sama Ruangguru Iman Usman mengatakan, Ruang Guru sebagai platform media belajar online mengaku siap untuk mendukung berjalannya program kartu pra-kerja ini.

"Kita support dedicate beberapa enginering untuk bisa mengakselerasi programnya supaya cepat. Juga kita [akan] mengkurasi training-training provider yang dianggap relevan dan berkualitas, terutama di daerah-daerah yang nanti rencananya aka dilakukan di pilot project [kartu pra kerja]," jelas Iman di kantor Kemenko Perekonomian.

Lebih lanjut, Iman menjelaskan, platform online program kartu pra-kerja ini nantinya, pemerintah bukan hanya bekerja sama dengan Ruang Guru saja, tapi juga platform online lainnya.

"Di beberapa platform, salah satunya di Ruang Guru, juga bisa ada di Bukalapak, Tokopedia juga. Cuma setiap platform dibebaskan untuk mengkurasi training provider mana," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan mengatakan saat program kartu pra kerja ini dirilis pada April 2020 mendatang, pendaftaran masih harus dilakukan secara manual, yang mana peserta harus datang langsung ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah terverifikasi.

Lewat BLK tersebut, para calon peserta kartu pra-kerja akan diwawancara secara mendalam oleh petugas BLK, keahlian apa yang diinginkannya.

Untuk diketahui, kartu pra kerja ini menelan biaya Rp 10 triliun, dan akan ada 2 juta orang yang menerima manfaat dari keberadaan kartu tersebut.

Pada tahap awal kartu pra kerja akan dibagikan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut akan dijadikan pilot project untuk dilihat bagaimana efektivitasnya.

Kartu pra kerja sendiri diperuntukkan bagi mereka yang sudah lulus SMA/SMK atau lulus perguruan tinggi. Penerima manfaat juga tidak sedang menjalani pendidikan formal.

Tidak hanya itu, mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang ingin meningkatkan skill sesuai kebutuhan industri juga bisa memperoleh manfaat. Dari syarat usia, yang diperbolehkan yakni minimal berusia 18 tahun dan tidak ada batasan maksimal.



[Gambas:Video CNBC]




Artikel Selanjutnya

Jokowi: Kartu Pra Kerja Bukan Gaji untuk Pengangguran


(dru)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading