Iuran BPJS Batal Naik, Ganjar: Pasti Masyarakat Senang Sekali

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
09 March 2020 20:18
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara perihal putusan gugatan Mahkamah Agung (MA) atas iuran kenaikan BPJS Kesehatan.
Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara perihal putusan gugatan Mahkamah Agung (MA) atas iuran kenaikan BPJS Kesehatan.

Ganjar menilai, masyarakat pasti senang dengan keputusan ini dan meminta kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan review dalam memitigasi alur kas keuangannya.

"Pasti masyarakat senang sekali dengan keputusan ini. Menurut saya tinggal manajemen BPJS-nya melakukan review. Bagaimana pengelolaan yang jauh lebih baik," kata Ganjar saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Senin (9/3/2020).


Ganjar juga meminta masyarakat untuk bisa menggunakan fasilitas kesehatan lewat BPJS Kesehatan dengan bijak, sebagaimana mestinya. Misalnya saja, apabila sakit yang hanya butuh perawatan jalan, tidak usah harus menginap.


"Kemudian, maaf seringkali ibu melahirkan sebenarnya bisa melahirkan secara alamiah, mereka harus di sesar. Ini juga mesti didorong dan diperketat," ujarnya.

"Mana yang tidak menjamin secara keseluruhan, ya itu saja yang dibicarakan. Agar BPJS Kesehatan tetap bisa survive tapi ya pengelolaannya tidak cukup hanya begini-begini saja," kata dia melanjutkan.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang sudah diteken Presiden Jokowi.

Jokowi telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu:

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

BPJS Kesehatan akhirnya angkat bicara terkait pembatalan kenaikan iuran yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.


Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, Senin (9/3/2020).

"Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, " kata Iqbal, Senin (9/3/2020).

[Gambas:Video CNBC]



(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading