Pak Mendag, Tolong Ya.. Wabah Corona Kini di Tanganmu!

Senada dengan Chatib, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal dalam bidang perekonomian dan perdagangan untuk menanggulangi dampak pelemahan ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% berdampak ke Indonesia 0,3% - 0,6% sehingga berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, ritel, dan manufaktur. Sehingga Pemerintah memberi dukungan berupa insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor.


Foto: Konpers Agus Suparmanto Mendag (CNBC Indonesia/Efrem)


"Kalau monetary policy sudah melakukan relaksasi, kami di fiskal mencoba menginjeksi ekonomi melalui APBN tapi di sektor perdagangannya jangan under estimate. The power of Kementerian Perdagangan sangat powerful. Ini tentu saya berharap Kementerian seperti Kementerian Perdagangan menjadi leading sector Kementerian yang memimpin untuk memperbaiki competitiveness," ujar Sri Mulyani.
 
Kementerian Keuangan, sambungnya terus menjaga kinerja ekspor melalui kebijakan fiskal yang bertujuan mendukung pertumbuhan jangka panjang, diversifikasi produk, dan perluasan pasar ekspor.

"Kementerian Perdagangan adalah yang tiap hari bergulat dengan ini. Kita melihat dan harus mengakui bahwa sektor-sektor yang menghasilkan barang, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor mengalami tekanan yang tidak mudah. Inilah alarm yang harus kita dengarkan dan kemudian kita harus bereaksi dengan policy yang baik. Kami di Kementerian Keuangan, fiskal policy. Bapak Ibu sekalian di sini, policy di bidang perdagangan harus jalannya menuju ke sana. Sama-sama membuat ekonomi kita bangkit kembali," kata Sri Mulyani saat itu di acara Raker Kemendag pekan lalu.

Foto: Sri Mulyani (CNBC Indonesia/ Lidya Kembaren)

Bahkan Sri Mulyani sempat menyindir Kementerian Perdagangan secara keseluruhan. Ruwet dan Ribet!

"Jalannya harus ke sana untuk sama-sama membuat ekonomi reviving, kebijakan moneter sudah relaksasi, di fiskal kami coba injeksi ekonomi lewat APBN. Tapi di sektor perdagangan masih ruwet semuanya, ruwet bundet mampet, ya nanti mampet saja," ujar Sri Mulyani.

Setelah sebelumnya menggelontorkan banyak dana demi genjot perekonomian. Pemerintah tengah menyiapkan stimulus berupa insentif jilid II untuk mendorong perekonomian.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, stimulus dalam tahap II ini rencananya akan diberikan ke semua sektor selain yang terdampak langsung virus corona. Salah satunya adalah untuk sektor perpajakan mulai dari insentif pajak karyawan hingga perusahaan.

"Kita pertimbangkan semua ya, PPh 21, PPh 22, bahkan PPh, 25 kita akan lihat semua. Termasuk restitusi PPN yang dipercepat terutama untuk perusahaan yang reputable," ujar Sri Mulyani.

Ia pun menyampaikan Presiden sudah menginstruksikan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi produksi atau sisi supply. Hal ini, ungkapnya, akan dilakukan melalui rileksasi di sektor perdagangan arus impor barang serta mendiagnosa industri manufaktur yang terdampak.

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan koordinasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun terus dilakukan. Kalau secara global bank sentral dunia telah menurunkan suku bunga, BI pun melakukan hal yang sama. Sedangkan dari sisi OJK, rileksasi kolektabilitas dilakukan dengan tidak langsung menghukum bank yang mengalami kenaikan Non Performing Loan (NPL).

"Sekarang kita terus membaca dan meneliti serta mendengar feedback dari dunia usaha. Jadi, kita betul-betul memperkirakan akan seperti apa situasi 2-3 bulan ke depan menjelang puasa dan Lebaran. Kita memiliki fokus dampak negatif corona dan persiapan lebaran agar seminimal mungkin," ujarnya lagi.

Untuk itu diperlukan gebrakan dari Kemendag di bawah kendali Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk menggenjot ekspor, mencari sumber impor baru dan melakukan lebih banyak inovasi untuk menjaga stok dalam negeri yang terancam corona.


NEXT > MONETER HABIS-HABISAN Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan lima kebijakan baru sebagai langkah mitigasi akibat penyebaran virus corona yang membuat ketidakpastian di pasar keuangan global semakin tinggi.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan ada lima langkah kebijakan lanjutan yang akan dilakukan BI untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan akibat virus corona tersebut.

Pertama adalah meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, BI akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah.

Pilihan Redaksi Stimulus BI Belum Manjur Angkat Bursa, IHSG Merosot 1,68% GWM Valas Turun ke 4%, Ada Tambahan Likuiditas Rp 45 T Gegara Corona, Kemensos Kebut Bantuan Sembako

"Intensitas maksudnya adalah meningkatkan volume baik di pasar spot, DNDF dan SBN agar pasar percaya bahwa BI ada terus di pasar. Kita sudah lakukan ini dan kita tingkatkan intensitasnya," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Kedua adalah menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing Bank Umum Konvensional dan Syariah, dari semula 8% menjadi 4%, berlaku mulai 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM Valas tersebut akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar US$ 3,2 miliar dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas.

Ketiga, menurunkan GWM Rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor. Kebijakan ini akan diimplementasikan mulai 1 April 2020 untuk berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali.

"Ini tidak berlaku bagi semua bank. Hanya untuk perbankan yang berikan pembiayaan ekspor dan impor. Jadi dengan penurunan ini diharapkan bank-bank tersebut mampu membiaya kegiatan ekspor dan impor agar biaya perdagangan lebih murah," jelas Perry.

Keempat adalah memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan Rupiah.

Kelima adalah menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

"Ke depan, BI akan terus memantau perkembangan pasar keuangan dan perekonomian, termasuk dampak COVID-19 serta terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat reformasi struktural."

[Gambas:Video CNBC]