Tak Cuma Sekali, Tapi Berkali-kali Jokowi Jengkel ke Menteri!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
05 March 2020 07:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini membuka rapat rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Di depan jajaran menteri maupun pengusaha, Jokowi mengungkap alasannya kerap kali terlihat melontarkan kekesalannya terhadap kinerja para menteri. Kepala negara mengaku tak kuasa menahan amarahnya.
"Yang sering saya marah pada menteri maupun dirjen, gara-gara hal seperti ini," tegas Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku cukup kecewa karena mendengar kabar ada sejumlah industri yang mengeluh karena kekurangan bahan baku. Mulai dari komoditas gula, garam, hingga gula.
Jokowi lantas mengkritik kinerja jajarannya yang selalu bekerja dengan rutinitas yang sama. Padahal, ditegaskan dia, situasi perekonomian global saat ini tidak bisa dikatakan sebagai kondisi normal.
"Ini persoalan mudah tetapi menjadi sulit karena kita rutinitas. Tidak merespon, tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit. Sudah supply sulit, masuk di sini malah dipersulit," kata Jokowi.
"Yang saya lihat pertumbuhan makanan dan minuman itu naik. Mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas supply bahan bakunya. Itungannya setiap tahun kita punya kok. Berapa sih kebutuhan garam industri? Berapa sih kebutuhan gula industri? Ada semuanya," tegasnya.
Jokowi meminta jajarannya untuk lebih peka terhadap situasi perekonomian dunia yang diterpa kekhawatiran virus corona (Covid-19). Terlebih, China yang menjadi mitra dagang utama Indonesia saat ini tengah terpukul.
"Jangan sampai dalam situasi demand yang terdisrupsi, situasi supply yang terdisrupsi, produksi yang terdisrupsi, kita malah enggak merespon itu, masih menganggap biasa-biasa saja," tegasnya.
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, ini bukan kali pertama kepala negara meluapkan kejengkelannya di depan para menteri. Tercatat sudah berkali-kali Jokowi melampiaskan amarahnya di depan para menteri.
Misalnya, terkait dengan masalah perekonomian. Jokowi jengkel lantaran Indonesia sampai saat ini tidak bisa memperbaiki permasalahan ekonomi dalam negeri, mulai dari defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca dagang.
Menurut Kepala Negara, untuk mengatasi masalah itu, Indonesia membutuhkan ekspor dan investasi terutama yang mengarah kepada substitusi impor. Sayangnya, investasi dalam negeri masih lambat, salah satunya dikarenakan masalah perizinan yang masih lama.
Kejengkelan Jokowi memang diarahkan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja dan pemerintah daerah yang selama ini dianggap belum cukup mampu mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
"Jadi yang namanya penyederhanaan perizinan saya sudah bolak balik ngomong lebih dari 20 tahun tidak bisa selesaikan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, karena ekspor kita. Kedua investasi kita. Dua hal itu tak bisa kita selesaikan dengan baik," kata Jokowi kala itu.
"Kita tahu masalahnya itu. Ini niat atau enggak niat? Mau atau enggak mau? Kalo dua [masalah itu] bisa diselesaikan, rampung kita," lanjutnya.
Pada saat rapat terbatas, persoalan ini bahkan membuat Jokowi geram. Ia tak habis pikir, karena hingga saat ini belum ada langkah terobosan yang konkret untuk mengatasi masalah ekspor dan investasi. Padahal, sudah berkali-kali masalah ini di bawa pada rapat pimpinan tertinggi.
Berdasarkan catatan kepala negara, masalah ini sudah di bahas hingga 6 kali dalam rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Kerja. Namun, Jokowi justru untuk kesekian kalinya menagih janji terobosan yang dimaksud.
"Tolong digarisbawahi," tegas Jokowi dengan nada tinggi, saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Persoalan Sampah > NEXT Bukan hanya soal CAD, Jokowi pernah melampiaskan amarahnya saat membuka rapat terbatas dengan topik Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi tak mampu menutupi kekesalannya atas masalah sampah Indonesia yang belum maksimal ditangani. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai salah satu solusi juga belum ada tanda-tanda yang menggembirakan.
"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah 6 kali saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi.
Jokowi mengaku heran, persoalan sampah sudah berkali-kali di bawa dalam agenda penting pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat. Namun, hingga saat ini belum terselesaikan.
"Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama. Tapi sampe sekarang, sampe hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala," jelasnya.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi sampah, salah satunya adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Jokowi pun ingin mendengar langsung inti masalahnya.
"Oleh sebab itu kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah," jelasnya.
Jokowi memang telah menginstruksikan kepada 12 kepala daerah untuk mengelola sampah tak terurai menjadi energi listrik dengan membangun PLTSa sebagai bagian dari upaya mengurangi volume sampah.
Amanat bagi puluhan kepala daerah itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 35/2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Namun, masalah perbedaan persepsi antara PLN dan sejumlah daerah mengenai tipping fee membuat implementasi payung hukum tersebut tak berjalan optimal. Hingga saat ini, baru ada 4 daerah yang sudah membangun PLTSa.
Sementara sisanya, mengaku khawatir pembangunan PLTSa bisa berbuntut ke ranah hukum. Menko Luhut pun mengaku geram dengan sikap PLN yang dianggap tak patuh pada payung hukum yang berlaku.
"[PLN] berbelit-belit. Banyak yang sudah siap. Tapi semua banyak berhentinya. Takut ini, takut itu, segala macam. Tadi sudah dibilang presiden, tidak ada takut. Kita ini bikin kebersihan," jelas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini diamini oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya, penghitungan yang dilakukan PLN terkait dengan tipping fee memang berbeda dengan amanat yang sudah ditetapkan dalam perpres 35/2018.
"Presiden menegaskan karena Perpres sudah ada, hitungan sudah ada, sekian per kwh. Maka itu yang dijadikan acuan. Diminta kepada PLN perhitungan bukan berdasarkan keuntungan tetapi dalam rangka pembersihan sampah," kata Pramono.
"Persoalan yang ada klasik yaitu soal tiping fee. Tiap daerah berbeda. Jawa Timur cukup murah hanya 150 padahal sudah diatur dalam perpres maksimal 500, sehingga sudah ada payung hukumnya," jelasnya.
Senada dengan Pramono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun menyebut bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun PLTSa memang memang karena penghitungan tipping fee.
"Tentunya ada biaya lain juga yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah, bukan hanya 100% hasilnya diperoleh dari jual listrik. Itu yang disebut dengan tiping fee," ungkap Emil.
(dru) Next Article Ternyata Ini Alasan Jokowi Marah, Sampai Ancam Pecat Pejabat!
Di depan jajaran menteri maupun pengusaha, Jokowi mengungkap alasannya kerap kali terlihat melontarkan kekesalannya terhadap kinerja para menteri. Kepala negara mengaku tak kuasa menahan amarahnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku cukup kecewa karena mendengar kabar ada sejumlah industri yang mengeluh karena kekurangan bahan baku. Mulai dari komoditas gula, garam, hingga gula.
 Foto: Presiden RI Jokowi bertemu tony blair sama masayoso di Istana Negara (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
Jokowi lantas mengkritik kinerja jajarannya yang selalu bekerja dengan rutinitas yang sama. Padahal, ditegaskan dia, situasi perekonomian global saat ini tidak bisa dikatakan sebagai kondisi normal.
"Ini persoalan mudah tetapi menjadi sulit karena kita rutinitas. Tidak merespon, tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit. Sudah supply sulit, masuk di sini malah dipersulit," kata Jokowi.
"Yang saya lihat pertumbuhan makanan dan minuman itu naik. Mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas supply bahan bakunya. Itungannya setiap tahun kita punya kok. Berapa sih kebutuhan garam industri? Berapa sih kebutuhan gula industri? Ada semuanya," tegasnya.
Jokowi meminta jajarannya untuk lebih peka terhadap situasi perekonomian dunia yang diterpa kekhawatiran virus corona (Covid-19). Terlebih, China yang menjadi mitra dagang utama Indonesia saat ini tengah terpukul.
"Jangan sampai dalam situasi demand yang terdisrupsi, situasi supply yang terdisrupsi, produksi yang terdisrupsi, kita malah enggak merespon itu, masih menganggap biasa-biasa saja," tegasnya.
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, ini bukan kali pertama kepala negara meluapkan kejengkelannya di depan para menteri. Tercatat sudah berkali-kali Jokowi melampiaskan amarahnya di depan para menteri.
Misalnya, terkait dengan masalah perekonomian. Jokowi jengkel lantaran Indonesia sampai saat ini tidak bisa memperbaiki permasalahan ekonomi dalam negeri, mulai dari defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) dan defisit neraca dagang.
Menurut Kepala Negara, untuk mengatasi masalah itu, Indonesia membutuhkan ekspor dan investasi terutama yang mengarah kepada substitusi impor. Sayangnya, investasi dalam negeri masih lambat, salah satunya dikarenakan masalah perizinan yang masih lama.
Kejengkelan Jokowi memang diarahkan kepada jajaran menteri Kabinet Kerja dan pemerintah daerah yang selama ini dianggap belum cukup mampu mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
"Jadi yang namanya penyederhanaan perizinan saya sudah bolak balik ngomong lebih dari 20 tahun tidak bisa selesaikan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, karena ekspor kita. Kedua investasi kita. Dua hal itu tak bisa kita selesaikan dengan baik," kata Jokowi kala itu.
"Kita tahu masalahnya itu. Ini niat atau enggak niat? Mau atau enggak mau? Kalo dua [masalah itu] bisa diselesaikan, rampung kita," lanjutnya.
Pada saat rapat terbatas, persoalan ini bahkan membuat Jokowi geram. Ia tak habis pikir, karena hingga saat ini belum ada langkah terobosan yang konkret untuk mengatasi masalah ekspor dan investasi. Padahal, sudah berkali-kali masalah ini di bawa pada rapat pimpinan tertinggi.
Berdasarkan catatan kepala negara, masalah ini sudah di bahas hingga 6 kali dalam rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Kerja. Namun, Jokowi justru untuk kesekian kalinya menagih janji terobosan yang dimaksud.
"Tolong digarisbawahi," tegas Jokowi dengan nada tinggi, saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
Persoalan Sampah > NEXT Bukan hanya soal CAD, Jokowi pernah melampiaskan amarahnya saat membuka rapat terbatas dengan topik Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi tak mampu menutupi kekesalannya atas masalah sampah Indonesia yang belum maksimal ditangani. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai salah satu solusi juga belum ada tanda-tanda yang menggembirakan.
"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan seingat saya sudah 6 kali saya jadi wali kota. Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi.
Jokowi mengaku heran, persoalan sampah sudah berkali-kali di bawa dalam agenda penting pemerintah daerah hingga ke tingkat pusat. Namun, hingga saat ini belum terselesaikan.
"Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Jadi gubernur juga sama. Tapi sampe sekarang, sampe hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala," jelasnya.
Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi sampah, salah satunya adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Jokowi pun ingin mendengar langsung inti masalahnya.
"Oleh sebab itu kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah," jelasnya.
Jokowi memang telah menginstruksikan kepada 12 kepala daerah untuk mengelola sampah tak terurai menjadi energi listrik dengan membangun PLTSa sebagai bagian dari upaya mengurangi volume sampah.
Amanat bagi puluhan kepala daerah itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 35/2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Namun, masalah perbedaan persepsi antara PLN dan sejumlah daerah mengenai tipping fee membuat implementasi payung hukum tersebut tak berjalan optimal. Hingga saat ini, baru ada 4 daerah yang sudah membangun PLTSa.
Sementara sisanya, mengaku khawatir pembangunan PLTSa bisa berbuntut ke ranah hukum. Menko Luhut pun mengaku geram dengan sikap PLN yang dianggap tak patuh pada payung hukum yang berlaku.
"[PLN] berbelit-belit. Banyak yang sudah siap. Tapi semua banyak berhentinya. Takut ini, takut itu, segala macam. Tadi sudah dibilang presiden, tidak ada takut. Kita ini bikin kebersihan," jelas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini diamini oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya, penghitungan yang dilakukan PLN terkait dengan tipping fee memang berbeda dengan amanat yang sudah ditetapkan dalam perpres 35/2018.
"Presiden menegaskan karena Perpres sudah ada, hitungan sudah ada, sekian per kwh. Maka itu yang dijadikan acuan. Diminta kepada PLN perhitungan bukan berdasarkan keuntungan tetapi dalam rangka pembersihan sampah," kata Pramono.
"Persoalan yang ada klasik yaitu soal tiping fee. Tiap daerah berbeda. Jawa Timur cukup murah hanya 150 padahal sudah diatur dalam perpres maksimal 500, sehingga sudah ada payung hukumnya," jelasnya.
Senada dengan Pramono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun menyebut bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi dalam membangun PLTSa memang memang karena penghitungan tipping fee.
"Tentunya ada biaya lain juga yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah, bukan hanya 100% hasilnya diperoleh dari jual listrik. Itu yang disebut dengan tiping fee," ungkap Emil.
(dru) Next Article Ternyata Ini Alasan Jokowi Marah, Sampai Ancam Pecat Pejabat!
Most Popular