BPH Migas Gelar Public Hearing Tetapkan Tarif Angkut Gas Bumi
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
03 March 2020 12:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengadakan public hearing untuk meninjau kembali tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa ruas SSWJ I, SSWJ II, Arun - Belawan, dan Kepodang-Tambak Lorok.
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan peraturan BPH Migas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa baru saja ditetapkan. Peraturan ini merupakan pembaharuan atau revisi atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013.
Public Hearing tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait antara lain Komite BPH Migas yaitu Henry Ahmad, Saryono Hadiwidjoyo, Sumihar Panjaitan, Jugi Prajogio, dan M Lobo Balia. Ada pula Perwakilan Pemerintah yaitu Tenaga Ahli Menteri ESDM bidang Tata Kelola Hilirisasi ESDM Musthofa, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Para Badan Usaha Transporte dan Shipper yaitu PGN, Pertamina Gas, PT Kalimantan Jawa Gas, dan PLN (Persero).
"Peraturan baru ini disusun untuk merespon kondisi pasar gas bumi saat ini dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Poin-poin perubahan dalam revisi Peraturan Penetapan Tarif ini telah disosialisasikan kepada para Stakeholders di Bintaro pada Tanggal 30 Januari 2020," ujarnya mengutip keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2020).
Adapun salah satu poin yang diatur dalam Peraturan Penetapan Tarif ini adalah adanya ketentuan terkait evaluasi tarif pengangkutan secara berkala. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan BPH Migas Nomor 34 Tahun 2019, Dalam hal terdapat kondisi tertentu, BPH Migas melakukan evaluasi untuk menyesuaikan tarif yang berlaku.
Kondisi tersebut diantara jika terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya yang terkandung di dalam Cost Of Service atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan untuk fasilitas yang belum terdepresiasi penuh. Selain itu evaluasi akan dilakukan jika ada perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi dan pajak atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan untuk fasilitas yang sudah terdepresiasi penuh.
"Pelaksanaan evaluasi tarif ini dijelaskan pada Lampiran II C, dimana BPH Migas akan melakukan evaluasi tarif maksimum 3 tiga tahun sekali," tegasnya.
Public Hearing ini dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme dalam rangka kajian tarif untuk menyerap masukan dan pendapat dari para stakeholders, sehingga BPH Migas dapat memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.
Setelah tahapan Public Hearing, Komite BPH Migas akan melaksanakan Sidang Komite secara Independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas kajian tarif pengangkutan dengan tetap mempertimbangkan 3 pilar kepentingan, yakni Pemerintah, Badan Usaha Transporter, Badan Usaha Shipper/End User.
Menurutnya, kajian ini bukan hanya untuk mendukung target harga gas industri sebesar US$ 6/MMBTU sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga sudah saatnya tarif pengangkutan gas bumi tersebut untuk dikaji kembali, karena sudah lebih dari 3 tahun sejak penetapan oleh BPH Migas.
Sebagai informasi pipa SSWJ I (South Sumatra West Java) merupakan pipa gas bumi milik PT PGN (Persero) Tbk yang mengalirkan gas dari Pagar Dewa di Sumatera Selatan menuju Labuhan Maringgai hingga ke Bojanegara di Cilegon Banten dengan panjang 374 km.
Sedang pipa SSWJ II juga pipa gas bumi milik PGN yang mengalirkan gas dari Grissik di Sumatera Selatan menuju Labuhan Maringgai hingga ke Muara Bekasi Jawa Barat. Tarif pengangkutan gas bumi untuk SSWJ I ditetapkan oleh BPH Migas pada tahun 2012 sebesar 1.55 USD/MSCF, sedang SSWJ II sebesar 1.47 USD/MSCF ditetapkan BPH Migas pada tahun 2007.
Adapun Pipa Kepodang Tambak-Lorok merupakan pipa milik PT. Kalimantan Jawa Gas sepanjang 207 Km dengan tarif 2.326 USD/MSCF ditetapkan oleh BPH Migas pada tahun 2015. Sedangkan Pipa Arun-Belawan merupakan pipa milik PT Pertamina Gas sepanjang 340 Km dengan tarif 1.546 USD/MSCF ditetapkan oleh BPH Migas pada tahun 2017.
Penetapan tarif pengangkutan gas bumi oleh BPH Migas ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan antara transporter yaitu Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa dan para shipper yaitu Badan Usaha yang memanfaatkan fasilitas transporter untuk mengangkut gas.
Sementara itu, metode perhitungan tarif yang dipakai BPH Migas menggunakan metode yang umum digunakan di dunia yaitu berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir. Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.
Sebelum penetapan tarif, BPH Migas mengadakan rapat dengar pendapat (public hearing) dengan mengundang transporter, shipper, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Hasil rapat dengar pendapat dijadikan pertimbangan BPH Migas dalam penetapan tarif melalui Sidang Komite.
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan peraturan BPH Migas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa baru saja ditetapkan. Peraturan ini merupakan pembaharuan atau revisi atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013.
Public Hearing tersebut dihadiri oleh beberapa pihak terkait antara lain Komite BPH Migas yaitu Henry Ahmad, Saryono Hadiwidjoyo, Sumihar Panjaitan, Jugi Prajogio, dan M Lobo Balia. Ada pula Perwakilan Pemerintah yaitu Tenaga Ahli Menteri ESDM bidang Tata Kelola Hilirisasi ESDM Musthofa, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Para Badan Usaha Transporte dan Shipper yaitu PGN, Pertamina Gas, PT Kalimantan Jawa Gas, dan PLN (Persero).
Adapun salah satu poin yang diatur dalam Peraturan Penetapan Tarif ini adalah adanya ketentuan terkait evaluasi tarif pengangkutan secara berkala. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan BPH Migas Nomor 34 Tahun 2019, Dalam hal terdapat kondisi tertentu, BPH Migas melakukan evaluasi untuk menyesuaikan tarif yang berlaku.
Kondisi tersebut diantara jika terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya yang terkandung di dalam Cost Of Service atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan untuk fasilitas yang belum terdepresiasi penuh. Selain itu evaluasi akan dilakukan jika ada perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi dan pajak atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan untuk fasilitas yang sudah terdepresiasi penuh.
"Pelaksanaan evaluasi tarif ini dijelaskan pada Lampiran II C, dimana BPH Migas akan melakukan evaluasi tarif maksimum 3 tiga tahun sekali," tegasnya.
Public Hearing ini dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme dalam rangka kajian tarif untuk menyerap masukan dan pendapat dari para stakeholders, sehingga BPH Migas dapat memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.
Setelah tahapan Public Hearing, Komite BPH Migas akan melaksanakan Sidang Komite secara Independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas kajian tarif pengangkutan dengan tetap mempertimbangkan 3 pilar kepentingan, yakni Pemerintah, Badan Usaha Transporter, Badan Usaha Shipper/End User.
Menurutnya, kajian ini bukan hanya untuk mendukung target harga gas industri sebesar US$ 6/MMBTU sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga sudah saatnya tarif pengangkutan gas bumi tersebut untuk dikaji kembali, karena sudah lebih dari 3 tahun sejak penetapan oleh BPH Migas.
 Foto: BPH Migas gelar public hearing. (Dok: BPH MIgas) |
Sebagai informasi pipa SSWJ I (South Sumatra West Java) merupakan pipa gas bumi milik PT PGN (Persero) Tbk yang mengalirkan gas dari Pagar Dewa di Sumatera Selatan menuju Labuhan Maringgai hingga ke Bojanegara di Cilegon Banten dengan panjang 374 km.
Sedang pipa SSWJ II juga pipa gas bumi milik PGN yang mengalirkan gas dari Grissik di Sumatera Selatan menuju Labuhan Maringgai hingga ke Muara Bekasi Jawa Barat. Tarif pengangkutan gas bumi untuk SSWJ I ditetapkan oleh BPH Migas pada tahun 2012 sebesar 1.55 USD/MSCF, sedang SSWJ II sebesar 1.47 USD/MSCF ditetapkan BPH Migas pada tahun 2007.
Adapun Pipa Kepodang Tambak-Lorok merupakan pipa milik PT. Kalimantan Jawa Gas sepanjang 207 Km dengan tarif 2.326 USD/MSCF ditetapkan oleh BPH Migas pada tahun 2015. Sedangkan Pipa Arun-Belawan merupakan pipa milik PT Pertamina Gas sepanjang 340 Km dengan tarif 1.546 USD/MSCF ditetapkan oleh BPH Migas pada tahun 2017.
Penetapan tarif pengangkutan gas bumi oleh BPH Migas ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, wajar, dengan mempertimbangkan kepentingan antara transporter yaitu Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa dan para shipper yaitu Badan Usaha yang memanfaatkan fasilitas transporter untuk mengangkut gas.
Sementara itu, metode perhitungan tarif yang dipakai BPH Migas menggunakan metode yang umum digunakan di dunia yaitu berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir. Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.
Sebelum penetapan tarif, BPH Migas mengadakan rapat dengar pendapat (public hearing) dengan mengundang transporter, shipper, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Hasil rapat dengar pendapat dijadikan pertimbangan BPH Migas dalam penetapan tarif melalui Sidang Komite.
(dob/dob) Next Article Video: BPH Migas Gelar Conference & Expo 2024
Most Popular