
Bikin Banjir, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disetop
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
29 February 2020 17:44

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kepada PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menunda waktu pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selama 2 pekan.
"Dua minggu mulai tanggal 2 Maret 2020," ujar kepala Biro Komunikasi Publik PUPR, Endra Atmawidjaja kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/2/2020).
Kementerian PUPR sebelumnya telah melayangkan surat kepada KCIC, di mana salah satu isinya menyinggung kondisi jalan tol Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi yang terganggu akibat pembangunan proyek tersebut.
"Ada metode kerja, material bahu jalan, yang menyebabkan banjir. Kami meminta KCIC untuk diperbaiki. Karena ini menyangkut kelancaran jalan tol," ujarnya lagi.
Selain itu menurutnya, dalam sebuah proyek harus diperhatikan apakah sudah memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek juga harus lebih rapi.
"Apakah ganggu aktivitas atau tidak," tegasnya.
Akibat penundaan tersebut, dia menyebut pasti ada kerugian, misalnya saja target waktu yang tentunya akan meleset dari rencana. Namun, menurutnya KCIC harus menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah. Hal ini dilakukan agar metode kerja bagus dan tidak berdampak bagi lingkungan sekitar.
"Pastinya ada kerugian, untuk nilainya tanya KCIC," tegasnya.
Sebelumnya, curah hutan tinggi yang terjadi pada Selasa (25/2) menyebabkan genangan di sejumlah ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek). Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dianggap jadi penyebabnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek kereta cepat yang berada di sebelah ruas tol Cikampek menutupi saluran pembuangan air atau drainase. Basuki ingin membongkar drainase yang tertutup proyek KCJB.
"Karena ada pengerjaan Proyek KCIC, Kereta Cepat maka kita bongkar drainasenya. Kita bongkar karena dia menutupi. Kalau itu iya, di KM 8, 19, 34," ungkap Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020) seperti dikutip dari detikcom.
Basuki akan memerintahkan anak buahnya untuk membongkar drainase tanpa memerlukan izin dari pihak lain. Proyek kereta cepat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Saya bilang saya sudah datang ke lapangan, saya bilang nggak usah izin, bongkar. Ini dari Pak Dirutnya [KCIC], Pak Chandra [Chandra Dwiputra]. Lalu juga Deputy Project Manager SinoHydro, namanya Du Chang Ling," pungkasnya.
(tas/tas) Next Article Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Disetop, Menhub Evaluasi Target
"Dua minggu mulai tanggal 2 Maret 2020," ujar kepala Biro Komunikasi Publik PUPR, Endra Atmawidjaja kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/2/2020).
Kementerian PUPR sebelumnya telah melayangkan surat kepada KCIC, di mana salah satu isinya menyinggung kondisi jalan tol Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi yang terganggu akibat pembangunan proyek tersebut.
"Ada metode kerja, material bahu jalan, yang menyebabkan banjir. Kami meminta KCIC untuk diperbaiki. Karena ini menyangkut kelancaran jalan tol," ujarnya lagi.
Selain itu menurutnya, dalam sebuah proyek harus diperhatikan apakah sudah memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek juga harus lebih rapi.
"Apakah ganggu aktivitas atau tidak," tegasnya.
![]() |
Akibat penundaan tersebut, dia menyebut pasti ada kerugian, misalnya saja target waktu yang tentunya akan meleset dari rencana. Namun, menurutnya KCIC harus menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah. Hal ini dilakukan agar metode kerja bagus dan tidak berdampak bagi lingkungan sekitar.
"Pastinya ada kerugian, untuk nilainya tanya KCIC," tegasnya.
Sebelumnya, curah hutan tinggi yang terjadi pada Selasa (25/2) menyebabkan genangan di sejumlah ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek). Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dianggap jadi penyebabnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan proyek kereta cepat yang berada di sebelah ruas tol Cikampek menutupi saluran pembuangan air atau drainase. Basuki ingin membongkar drainase yang tertutup proyek KCJB.
"Karena ada pengerjaan Proyek KCIC, Kereta Cepat maka kita bongkar drainasenya. Kita bongkar karena dia menutupi. Kalau itu iya, di KM 8, 19, 34," ungkap Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020) seperti dikutip dari detikcom.
Basuki akan memerintahkan anak buahnya untuk membongkar drainase tanpa memerlukan izin dari pihak lain. Proyek kereta cepat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Saya bilang saya sudah datang ke lapangan, saya bilang nggak usah izin, bongkar. Ini dari Pak Dirutnya [KCIC], Pak Chandra [Chandra Dwiputra]. Lalu juga Deputy Project Manager SinoHydro, namanya Du Chang Ling," pungkasnya.
(tas/tas) Next Article Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Disetop, Menhub Evaluasi Target
Tags
Related Articles
Recommendation

Most Popular