Internasional

Hindu dan Muslim di India Bentrok, 38 Orang Tewas

News - Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
28 February 2020 15:57
Korban tewas dalam bentrokan ini kini 38 tewas
Jakarta, CNBC Indonesia - Korban tewas akibat kerusuhan yang terjadi di ibu kota India, New Delhi, dalam beberapa hari terakhir kembali bertambah. Saat ini korban tewas akibat bentrokan antara kaum Muslim dan Hindu India itu telah mencapai 38 orang.

Sementara itu, suasana di jalan-jalan kota masih kacau, dengan jalan utama dipenuhi kaca pecah, batu bata dan sisa-sisa mobil yang hancur akibat bentrokan antar warga. Ribuan polisi anti huru hara dan paramiliter juga masih berpatroli di jalan-jalan di sekitar lokasi bentrokan.




Sebelumnya, demo juga dilaporkan menyebabkan banyak warga menderita luka tembak. Dalam demo itu, aksi pembakaran, penjarahan dan pelemparan batu juga terjadi.

Warga India menggelar demo sejak Minggu malam, untuk menuntut undang-undang (UU) kewarganegaraan yang kontroversial, yang menurut para kritikus telah menargetkan kaum Muslim di negara itu.

Hindu dan Muslim di India Bentrok, 38 Orang TewasFoto: Kerusuhan di India (AP/Dinesh Joshi)


Sebagaimana diketahui, UU Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA) yang disahkan pemerintah sejak Desember lalu dianggap mendiskriminasi kaum Muslim.

Sebab, UU itu memudahkan warga non-Muslim dari beberapa negara tetangga yang didominasi Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan India sementara membuat kaum Muslim negara itu terancam tidak memiliki kewarganegaraan.

Banyak orang India juga mengatakan hukum itu diskriminatif dan bertentangan dengan semangat konstitusi sekuler negara itu.



Perdana Menteri Narendra Modi berdalih undang-undang baru itu diperlukan untuk membantu minoritas yang teraniaya dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan. Modi juga menyangkal adanya bias terhadap populasi Muslim India yang terdiri dari lebih dari 180 juta orang itu.

Namun para kritikus menganggap Modi memang mengejar agenda pro-Hindu yang ketat sejak terpilih kembali tahun lalu.

Pimpinan lembaga Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet juga mengatakan undang-undang baru yang diadopsi Desember lalu itu memang "sangat memprihatinkan". Namun, ia mengimbau agar semua pihak menghindari kekerasan.

"Saya menghimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan," kata Bachelet dalam pidatonya di dewan HAM PBB di Jenewa, sebagaimana dilaporkan The Guardian.


[Gambas:Video CNBC]





(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading