Superholding BUMN Batal, Bos HK: Tidak Masalah

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo mengaku tidak masalah dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang membatalkan rencana superholding BUMN. Menurutnya, Hutama Karya jadi bisa lebih fokus sebagaimana menjalankan core bisnisnya.

"Tidak apa-apa, holding itu harus 100% milik pemerintah, kalo tidak jadi, tidak apa-apa 100% tetap milik pemerintah. Kita kerjakan. Semua target RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) Hutama Karya. Jadi ngga ada persoalan," kata Bintang usai acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca: Tol Permai Ditargetkan Beroperasi Akhir April 2020

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan wacana superholding BUMN resmi ditiadakan alias tamat. Erick menegaskan nantinya hanya ada 20 klaster BUMN sesuai dengan sektornya masing-masing.

"Superholding [BUMN] ditiadakan, tapi [adanya] sub-holding BUMN," kata Erick yang juga menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020.

"Target klaster ada 20 klaster, jadi nantinya masing-masing Wamen pegang 7-8 sub-holding BUMN, lalu ada klaster dead-weight [BUMN yang berstatus sebagai beban]," kata Erick.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian BUMN memang berencana membagi 142 perusahaan dalam 15-20 sub-holding berbeda berdasarkan kelompok usahanya masing-masing. Termasuk di dalamnya satu subholding untuk perusahaan yang dinilai sudah masuk dalam kategori dead-weight.

Baca: Jokowi Cek Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Begini Penampakannya

Erick mengatakan dua wakil menterinya nanti masing-masing akan memegang 7 subholding untuk mempermudah pengawasan 142 perusahaan di BUMN.

"Saya inginnya, belum selesai ya, masing-masing Wamen pegang 7 sub-holding atau lebih atau kalau bisa 7. Lalu ada subholding dead-weight, 15 lah tapi belum selesai. Lagi di-mapping. Karena tidak mungkin Wamen masing-masing, termasuk saya mengawasi 142 perusahan, belum lagi cucu cicit BUMN yang jumlah berapa ratus," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

(dob/dob) Next Article Percepat Proyek Tol Sumatra, Jokowi Suntik HK Rp 7,5 T