BP Tapera Tak Boleh Bernasib Seperti Jiwasraya
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 February 2020 21:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah meminta pejabat BP Tapera menyajikan ulang laporan kinerja 2019 dan rencana kerja ke depan. Selain itu, ada kesadaran dari BP Tapera soal risiko penempatan investasi yang pernah menimpa Jiwasraya.
Hal ini terungkap dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Ketua OJK Wimbo Santoso selaku Komite Tapera.
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menjelaskan, Komite Tapera menggarisbawahi sejumlah hal terkait pengelolaan anggaran.
"Komite minta begini, antara pengelolaan BP Tapera, dana yang Rp 2,5 triliun itu coba kaitkan dengan pengelolaan data Tapera yang dari Bapertarum. Coba di-link-kan, jadi kelihatan kinerja kami," ujar Adi Setianto di kantor Kementerian PUPR, Rabu (12/2/20).
Dengan uang Rp 2,5 triliun, pemerintah melalui Komite Tapera ingin mengetahui secara detail bagaimana cara kerja BP Tapera. Termasuk target dan segala perkembangannya dalam waktu 5 tahun.
"Itu pekerjaan sehari-hari, permintaan beliau-beliau ini wajar. Kebetulan saat ini kita hanya dari satu sisi. Kita usahakan untuk Minggu depan akan presentasi lagi," ujarnya.
Dana Rp 2,5 triliun ini sendiri merupakan suntikan modal awal dari pemerintah kepada BP Tapera. Ia menjelaskan, dana yang sudah diserahkan sejak 2018 itu, sebanyak Rp 2 triliun di antaranya untuk operasional, sedangkan Rp 500 miliar sebagai modal kerja.
Komite Tapera meminta laporan yang lebih rinci. Hal ini juga berkaitan dengan risiko yang mungkin terjadi ke depan
"Khususnya juga terkait risk, terkait lagi pada saat kami siap beroperasi, kasus kasus yang kemarin terjadi tidak terjadi lagi. Jadi tata cara menilai MI, bagaimana portofolionya, bagaimana pengawasannya, komite ingin bahwa kami pada saat beroperasi, belajar dari case-case yang kemarin," lanjutnya.
Dia mengakui, skandal Jiwasraya dan Asabri menjadi cerminan risiko pengelolaan dana nasabah. BP Tapera diharapkan tidak mengalami hal serupa.
"Itu yang MI, Asabri yang gitu-gitulah, Jiwasraya, model bisnisnya kan kita tabungan investasi. Jadi benar-benar komite menyoroti itu tolong jagain, belajar dari itu. Jadi kita harus membuat framework- nya, kita harus membuat semuanya lah supaya jangan kejadian seperti itu," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua OJK Wimbo Santoso enggan memberikan pernyataan kepada awak media terkait hal ini. Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga belum memberikan keterangan.
(hoi/hoi) Next Article Strategi BP Tapera Wujudkan Sistem Tabungan Rumah
Hal ini terungkap dalam rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Ketua OJK Wimbo Santoso selaku Komite Tapera.
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menjelaskan, Komite Tapera menggarisbawahi sejumlah hal terkait pengelolaan anggaran.
Dengan uang Rp 2,5 triliun, pemerintah melalui Komite Tapera ingin mengetahui secara detail bagaimana cara kerja BP Tapera. Termasuk target dan segala perkembangannya dalam waktu 5 tahun.
"Itu pekerjaan sehari-hari, permintaan beliau-beliau ini wajar. Kebetulan saat ini kita hanya dari satu sisi. Kita usahakan untuk Minggu depan akan presentasi lagi," ujarnya.
Dana Rp 2,5 triliun ini sendiri merupakan suntikan modal awal dari pemerintah kepada BP Tapera. Ia menjelaskan, dana yang sudah diserahkan sejak 2018 itu, sebanyak Rp 2 triliun di antaranya untuk operasional, sedangkan Rp 500 miliar sebagai modal kerja.
Komite Tapera meminta laporan yang lebih rinci. Hal ini juga berkaitan dengan risiko yang mungkin terjadi ke depan
"Khususnya juga terkait risk, terkait lagi pada saat kami siap beroperasi, kasus kasus yang kemarin terjadi tidak terjadi lagi. Jadi tata cara menilai MI, bagaimana portofolionya, bagaimana pengawasannya, komite ingin bahwa kami pada saat beroperasi, belajar dari case-case yang kemarin," lanjutnya.
Dia mengakui, skandal Jiwasraya dan Asabri menjadi cerminan risiko pengelolaan dana nasabah. BP Tapera diharapkan tidak mengalami hal serupa.
"Itu yang MI, Asabri yang gitu-gitulah, Jiwasraya, model bisnisnya kan kita tabungan investasi. Jadi benar-benar komite menyoroti itu tolong jagain, belajar dari itu. Jadi kita harus membuat framework- nya, kita harus membuat semuanya lah supaya jangan kejadian seperti itu," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua OJK Wimbo Santoso enggan memberikan pernyataan kepada awak media terkait hal ini. Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga belum memberikan keterangan.
(hoi/hoi) Next Article Strategi BP Tapera Wujudkan Sistem Tabungan Rumah
Most Popular