Jokowi Kesal RI Kebanjiran Baja Impor karena SNI Serampangan
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
12 February 2020 11:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam rapat dengan sejumlah menteri hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan data bahwa baja merupakan produk impor terbesar nomor tiga di Indonesia. Padahal Indonesia juga merupakan produsen baja.
Soal masuknya baja impor yang kadang berkualitas rendah, Jokowi kesal dengan pemberian SNI yang dinilainya serampangan.
"Saya minta kalkulasi betul dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri, manfaatkan kebijakan non tarif, penerapan SNI sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).
Jokowi memang tak menjelaskan maksud kata 'serampangan'. Namun, ia mengatakan impor baja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan Indonesia, dan juga defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah bahkan hanya 30-40% dari kapasitas terpasang. Oleh sebab itu, industri baja dalam negeri menjadi terganggu. "Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif," tegasnya.
"Terdapat 3 hal utama yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku ke industri baja dan besi. Yang pertama perbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku sampai pada komponen harga gas Yang juga perlu dilihat secara detail," kata Jokowi.
(wed/wed) Next Article Derasnya Impor Baja ke RI Jadi 'Bola Panas' di DPR
Soal masuknya baja impor yang kadang berkualitas rendah, Jokowi kesal dengan pemberian SNI yang dinilainya serampangan.
"Saya minta kalkulasi betul dampak dari impor baja terhadap kualitas maupun persaingan harga dengan baja hasil dari dalam negeri, manfaatkan kebijakan non tarif, penerapan SNI sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Jangan justru pemberian SNI yang dilakukan secara serampangan sehingga tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).
Utilitas pabrik baja dalam negeri sangat rendah bahkan hanya 30-40% dari kapasitas terpasang. Oleh sebab itu, industri baja dalam negeri menjadi terganggu. "Ini tidak dapat kita biarkan terus. Kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif," tegasnya.
"Terdapat 3 hal utama yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku ke industri baja dan besi. Yang pertama perbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku sampai pada komponen harga gas Yang juga perlu dilihat secara detail," kata Jokowi.
(wed/wed) Next Article Derasnya Impor Baja ke RI Jadi 'Bola Panas' di DPR
Most Popular