Seperti 'Enemy of The State' Kenapa Semua Serang Anies?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
31 January 2020 09:11
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku tak suka dengan program uang muka atau DP (Down Payment) Nol Rupiah atau 0% yang memang diinisiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menilai program itu tak mendidik
"Saya tidak suka zero DP karena tidak didik generasi muda menabung. Jangan sampai zero-zero itu trader," kata Erick saat bicara soal rencana bisnis BUMN di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurutnya, generasi muda perlu diajarkan menabung, setidaknya untuk memenuhi pembayaran DP. Dengan adanya uang muka, maka suatu cicilan bisa dilakukan lebih mudah dan tidak memberatkan.
"Kalau mereka sudah biasa cicil dari awal 5% atau berapa dia akan ada tanggung jawab tapi akses cicilan 20-30 tahun tidak memberatkan," kata Erick lebih jauh.
Erick memang tak menyebut nama Anies Baswedan. Namun program DP Rp 0 ini merupakan program besutan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang digaungkan sejak kampanye beberapa waktu lalu.
Erick Thohir pun mengaku tidak ingin bank BUMN khususnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ikut terlibat program tersebut.
"Tenaga kerja tidak semua BUMN bisa melakukan new job creation karena sulit. Kita dorong BTN dengan partner bunga murah dan bisa efisien," bebernya.
"Misalnya bangun 1 juta rumah buat kalangan milenial. Karena memang milenial sulit dapat rumah. Kita kasih izin akses," lanjutnya.
Erick pun menegaskan bahwa program 1 juta rumah sudah dibuat blueprint secara benar.
"Intinya kan akses dana. Ada berapa banyak AC, bingkai pintu meubel dibutuhkan ada sinergi swasta. Itu yang saya bilang add value ada new job ada strategi yang diturunkan. Jadi harus ada aturannya supaya add value job creation ada," tutur Erick.
Pendiri Mahaka Media ini juga menegaskan pada pekan ini dia akan berkunjung ke Jepang untuk memastikan kerja sama program 1 juta rumah untuk milenial.
"Saya minggu ini ke Jepang pastikan JBIC [Japan Bank for International Cooperation] 1 juta rumah buat milenial. Karena dengan dana bank sekarang ga mampu. Tapi bunga harus murah," kata Erick.
Tak hanya Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga pernah mengutarakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Saat itu, Basuki bersama dengan Anies dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo tengah melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik banjir di Ibu Kota dan sekitarnya menggunakan helikopter.
Ketiganya melintasi ke sekitar 130 titik banjir se-Jabodetabek, terutama daerah-daerah yang terdampak banjir terparah di sekitar Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sunter, dan Kali Grogol.
Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.
"Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.
(roy)
"Saya tidak suka zero DP karena tidak didik generasi muda menabung. Jangan sampai zero-zero itu trader," kata Erick saat bicara soal rencana bisnis BUMN di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurutnya, generasi muda perlu diajarkan menabung, setidaknya untuk memenuhi pembayaran DP. Dengan adanya uang muka, maka suatu cicilan bisa dilakukan lebih mudah dan tidak memberatkan.
Erick memang tak menyebut nama Anies Baswedan. Namun program DP Rp 0 ini merupakan program besutan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang digaungkan sejak kampanye beberapa waktu lalu.
Erick Thohir pun mengaku tidak ingin bank BUMN khususnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ikut terlibat program tersebut.
"Tenaga kerja tidak semua BUMN bisa melakukan new job creation karena sulit. Kita dorong BTN dengan partner bunga murah dan bisa efisien," bebernya.
"Misalnya bangun 1 juta rumah buat kalangan milenial. Karena memang milenial sulit dapat rumah. Kita kasih izin akses," lanjutnya.
Erick pun menegaskan bahwa program 1 juta rumah sudah dibuat blueprint secara benar.
"Intinya kan akses dana. Ada berapa banyak AC, bingkai pintu meubel dibutuhkan ada sinergi swasta. Itu yang saya bilang add value ada new job ada strategi yang diturunkan. Jadi harus ada aturannya supaya add value job creation ada," tutur Erick.
Pendiri Mahaka Media ini juga menegaskan pada pekan ini dia akan berkunjung ke Jepang untuk memastikan kerja sama program 1 juta rumah untuk milenial.
"Saya minggu ini ke Jepang pastikan JBIC [Japan Bank for International Cooperation] 1 juta rumah buat milenial. Karena dengan dana bank sekarang ga mampu. Tapi bunga harus murah," kata Erick.
Tak hanya Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga pernah mengutarakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Saat itu, Basuki bersama dengan Anies dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo tengah melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik banjir di Ibu Kota dan sekitarnya menggunakan helikopter.
Ketiganya melintasi ke sekitar 130 titik banjir se-Jabodetabek, terutama daerah-daerah yang terdampak banjir terparah di sekitar Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sunter, dan Kali Grogol.
Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.
"Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.
(roy)
Pages
Most Popular