75% Kebutuhan LPG Masih Impor, Apa yang Bisa RI Lakukan?
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
30 January 2020 14:18
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia masih mengimpor 75% dari kebutuhan LPG sepanjang tahun 2019. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso menawarkan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG.
"Yang jadi soal adalah pembangunannya. Kalau dari aspek demand bisa dikontrol masyarakat akan bergeser ke sana akan lebih tepat sasaran," ungkapnya.
Sepanjang tahun 2019 pemerintah mengeluarkan subdisi LPG untuk gas melon sebesar Rp 42,47 triliun, besarnya subsidi ini menjadi beban negara. Alimudin menyebut konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sehingga, imbuhnya, dengan adanya pertumbuhan konsumsi, perlu ada kebijakan yang jelas.
"Memang kondisi kemarin kalau kita lihat tahun 2019 perkembangan subsidi negara harus keluarkan subsidi Rp 42,47 triliun. Dari sisi alokasi Rp 75,52 triliun. Ada tren turun 2019 ini akibat kondisi makro ekonomi. Tapi dari sisi volume naik," ungkapnya, Kamis, (30/01/2020).
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan secara hitung-hitungan volume jargas masih kecil, sehingga kurang menarik untuk investasi karena biaya pembangunannya mahal. Selama ini belum ada badan swasta ikut pada pembangunan jargas.
"Jargas ini kayak jalan raya, kilang juga. Setelah selesai dialihkelolakan ke BUMN atau privat dengan mekanisme tertentu. Sepanjang tidak diintervensi goverment kayak telur dan ayam," terangnya.
Komaidi menyarankan meski pemerintah mendorong pembangunan jargas, namun juga harus memperhatikan kebutuhan liquefied natural gas (LNG) nya. Di negara lain menurutnya sudah menggunakan jargas meski tidak memiliki pasokan gas.
"Sekarang gas bumi dibandingkan impor LPG masih lebih hemat LNG. Kalau LPG harus di kilang ada cost tambahan," imbuhnya.
(gus) Next Article Alokasi LPG 3 Kg Makin Bengkak Tahun Depan
"Yang jadi soal adalah pembangunannya. Kalau dari aspek demand bisa dikontrol masyarakat akan bergeser ke sana akan lebih tepat sasaran," ungkapnya.
Sepanjang tahun 2019 pemerintah mengeluarkan subdisi LPG untuk gas melon sebesar Rp 42,47 triliun, besarnya subsidi ini menjadi beban negara. Alimudin menyebut konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sehingga, imbuhnya, dengan adanya pertumbuhan konsumsi, perlu ada kebijakan yang jelas.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan secara hitung-hitungan volume jargas masih kecil, sehingga kurang menarik untuk investasi karena biaya pembangunannya mahal. Selama ini belum ada badan swasta ikut pada pembangunan jargas.
"Jargas ini kayak jalan raya, kilang juga. Setelah selesai dialihkelolakan ke BUMN atau privat dengan mekanisme tertentu. Sepanjang tidak diintervensi goverment kayak telur dan ayam," terangnya.
Komaidi menyarankan meski pemerintah mendorong pembangunan jargas, namun juga harus memperhatikan kebutuhan liquefied natural gas (LNG) nya. Di negara lain menurutnya sudah menggunakan jargas meski tidak memiliki pasokan gas.
"Sekarang gas bumi dibandingkan impor LPG masih lebih hemat LNG. Kalau LPG harus di kilang ada cost tambahan," imbuhnya.
(gus) Next Article Alokasi LPG 3 Kg Makin Bengkak Tahun Depan
Most Popular