PKS & Nasdem Minta Omnibus Law Jangan Ditangani Serampangan!
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
29 January 2020 16:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (29/1/2020), sudah selesai diselenggarakan.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Sohibul menuturkan kedua pihak membahas sejumlah isu terkini, mulai dari silaturahmi politik, omnibus law hingga penyebaran virus corona.
"Pertemuan kami memang ini adalah silaturahmi balasan karena waktu itu Nasdem hadir ke PKS. Kami melakukan hal yang sama, meningkatkan hubungan silaturahmi kami sehingga hubungan antara parpol-parpol itu secara umum dan khususnya antara PKS dan Nasdem itu bisa terjalin semakin baik," ujarnya.
Khusus untuk omnibus law, Sohibul menekankan PKS berpandangan terobosan pemerintah harus ditangani dengan baik. Tidak boleh serampangan, kata eks pimpinan DPR RI itu.
"Selain karena ini sesuatu yang baru, yang kita introduce di pemerintahan Pak Jokowi juga tentu menimbulkan banyak perubahan-perubahan. Bayangkan 79 UU kemudian disatukan menjadi omnibus law. Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa," ujar Sohibul.
"Oleh karena itu, tadi saya sampaikan kepada Bang Surya tolong pemerintah di dalam menggulirkan omnibus law perlu betul-betul ekstra hati-hati, dikelola dengan baik," lanjut legislator kelahiran Tasikmalaya itu.
Sohibul lantas menyinggung keberadaan draft demi draft omnibus law yang sulit dipertanggungjawabkan. Hal itu tentu menimbulkan persepsi yang buruk. PKS, lanjut dia, tidak mau terjebak kepada sesuatu yang bersifat hoaks dan tidak jelas.
"Maka kedatangan kami ke sini adalah salah satunya kami bertanya langsung kepada Bang Surya yang mana Nasdem ada di dalam pemerintahan dan sudah pasti Nasdem terlibat di dalam penyusunan omnibus law. Jadi kami datang ke sini minta penjelasan orang pertama tentang hal itu," kata Sohibul.
"Kenapa kami lakukan karena kami memandang omnibus law ini sesuatu yang sangat penting dan akan menjadi sensitif kalau tak dikelola dengan baik. Mungkin kalau oposisi adanya hoaks jangan-jangan ada yang senang. Kalau PKS nggak senang karena itu kami klarifikasi langsung kepada bang surya, seperti apa sih sesungguhnya basis pemikiran dari omnibus law ini," lanjutnya.
Kalau itu bisa dijaga, menurut Sohibul, maka pembahasan di DPR dapat positif untuk kepentingan bersama.
Di sisi lain, Surya Paloh menilai target 100 hari penyelesaian omnibus law yang dicanangkan Presiden Joko Widodo memang target yang optimistis.
"Artinya kalau bisa direalisasikan itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak bisa, kita juga bisa memahami. Yang penting bagi Nasdem kualitas akhir penyeleisan akhir itu jauh lebih memungkinkan kita mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah output kinerja, lahirnya sebuah sejarah baru omnibus law di negeri kita ini," kata Surya.
"Jadi tidak salah dengan menetapkan target, justru itu penting. Time frame harus ada. Kalau tidak ada timeframe bagaimana bikin omnibus law ini. 10 tahun lagi selesai itu bukan omnibus law namanya. Ngapain. Kita datang dengan persepsi pandangan yang positif tapi tidak dengan otomatis semuanya selesai begitu saja, pasti ada revisi, penyempurnaan di kanan dan kiri. Tidak mungkin tidak, bisa saja timeframe itu meleset. Itu bisa dipahami," lanjutnya.
Selain Sohibul dan Surya, turut hadir dalam pertemuan antara lain Sekretaris Jenderal Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Nasdem Rachmat Gobel, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.
(miq/dob) Next Article Paloh: Lucu, Nasdem Belum Dikasih Tahu Siapa Calon Menteri
Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Sohibul menuturkan kedua pihak membahas sejumlah isu terkini, mulai dari silaturahmi politik, omnibus law hingga penyebaran virus corona.
"Pertemuan kami memang ini adalah silaturahmi balasan karena waktu itu Nasdem hadir ke PKS. Kami melakukan hal yang sama, meningkatkan hubungan silaturahmi kami sehingga hubungan antara parpol-parpol itu secara umum dan khususnya antara PKS dan Nasdem itu bisa terjalin semakin baik," ujarnya.
"Selain karena ini sesuatu yang baru, yang kita introduce di pemerintahan Pak Jokowi juga tentu menimbulkan banyak perubahan-perubahan. Bayangkan 79 UU kemudian disatukan menjadi omnibus law. Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa," ujar Sohibul.
"Oleh karena itu, tadi saya sampaikan kepada Bang Surya tolong pemerintah di dalam menggulirkan omnibus law perlu betul-betul ekstra hati-hati, dikelola dengan baik," lanjut legislator kelahiran Tasikmalaya itu.
Sohibul lantas menyinggung keberadaan draft demi draft omnibus law yang sulit dipertanggungjawabkan. Hal itu tentu menimbulkan persepsi yang buruk. PKS, lanjut dia, tidak mau terjebak kepada sesuatu yang bersifat hoaks dan tidak jelas.
"Maka kedatangan kami ke sini adalah salah satunya kami bertanya langsung kepada Bang Surya yang mana Nasdem ada di dalam pemerintahan dan sudah pasti Nasdem terlibat di dalam penyusunan omnibus law. Jadi kami datang ke sini minta penjelasan orang pertama tentang hal itu," kata Sohibul.
"Kenapa kami lakukan karena kami memandang omnibus law ini sesuatu yang sangat penting dan akan menjadi sensitif kalau tak dikelola dengan baik. Mungkin kalau oposisi adanya hoaks jangan-jangan ada yang senang. Kalau PKS nggak senang karena itu kami klarifikasi langsung kepada bang surya, seperti apa sih sesungguhnya basis pemikiran dari omnibus law ini," lanjutnya.
Kalau itu bisa dijaga, menurut Sohibul, maka pembahasan di DPR dapat positif untuk kepentingan bersama.
Di sisi lain, Surya Paloh menilai target 100 hari penyelesaian omnibus law yang dicanangkan Presiden Joko Widodo memang target yang optimistis.
"Artinya kalau bisa direalisasikan itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak bisa, kita juga bisa memahami. Yang penting bagi Nasdem kualitas akhir penyeleisan akhir itu jauh lebih memungkinkan kita mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah output kinerja, lahirnya sebuah sejarah baru omnibus law di negeri kita ini," kata Surya.
"Jadi tidak salah dengan menetapkan target, justru itu penting. Time frame harus ada. Kalau tidak ada timeframe bagaimana bikin omnibus law ini. 10 tahun lagi selesai itu bukan omnibus law namanya. Ngapain. Kita datang dengan persepsi pandangan yang positif tapi tidak dengan otomatis semuanya selesai begitu saja, pasti ada revisi, penyempurnaan di kanan dan kiri. Tidak mungkin tidak, bisa saja timeframe itu meleset. Itu bisa dipahami," lanjutnya.
Selain Sohibul dan Surya, turut hadir dalam pertemuan antara lain Sekretaris Jenderal Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Nasdem Rachmat Gobel, dan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.
(miq/dob) Next Article Paloh: Lucu, Nasdem Belum Dikasih Tahu Siapa Calon Menteri
Most Popular