Pemborosan, Prabowo Mau Satukan Kanwil Kemenhan dengan Kodam?
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
29 January 2020 11:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto sedang mengkaji keberadaan kantor wilayah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Demikian disampaikan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, Selasa (28/1/2020).
"Jadi ini sedang kajian. Menhan menyampaikan (dalam) rapim (rapat pimpinan Kemenhan) sebelumnya bahwa perlu dikaji penambahan kanwil," ujarnya.
Menurut Dahnil, kanwil Kemenhan ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Mengutip situs resmi Kemenhan keberadaan kanwil Kemenhan merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu tujuan adalah membantu pemerintah daerah mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
Selain UU Nomor 3 Tahun 2002, dasar hukum pembentukan kanwil Kemenhan adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan.
Dalam pasal 2 Perpres Nomor 58/2015 dituliskan, kanwil Kemenhan dipimpin kepala kanwil yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada menhan via koordinasi sekretaris jenderal Kemenhan. Pasal 3 menulis Kepala kanwil Kemenhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan.
"Menhan akan melihat kajian mendalam. Kanwil ini menambah kerja birokrasi, pemborosan, dan lain-lain. Apakah ada baiknya disatukan dengan kodam (Komando Daerah Militer) agar efektif dan koordinasi murah dan mudah. Ini yang ingin didorong," kata Dahnil.
Lebih lanjut, eks juru bicara Prabowo-Sandi itu menambahkan, sejak awal dilantik, menhan ingin melakukan perubahan mendasar, salah satunya debirokratisasi.
"Supaya biaya pegawai tidak terlalu tinggi, setidaknya ada kontribusi meminimalisasi ini. Sampai detik ini belum ada keputusan penambahan kanwil atau tidak. (Menhan) Baru tiga bulan (menjabat), ada proses kajian, pahami apa yang diinginkan terkait kebijakan itu," ujar Dahnil.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Prabowo Belum Sertijab, Ini Penjelasan Sekjen Kemenhan
Demikian disampaikan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, Selasa (28/1/2020).
"Jadi ini sedang kajian. Menhan menyampaikan (dalam) rapim (rapat pimpinan Kemenhan) sebelumnya bahwa perlu dikaji penambahan kanwil," ujarnya.
Mengutip situs resmi Kemenhan keberadaan kanwil Kemenhan merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu tujuan adalah membantu pemerintah daerah mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
Selain UU Nomor 3 Tahun 2002, dasar hukum pembentukan kanwil Kemenhan adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan.
Dalam pasal 2 Perpres Nomor 58/2015 dituliskan, kanwil Kemenhan dipimpin kepala kanwil yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada menhan via koordinasi sekretaris jenderal Kemenhan. Pasal 3 menulis Kepala kanwil Kemenhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan.
"Menhan akan melihat kajian mendalam. Kanwil ini menambah kerja birokrasi, pemborosan, dan lain-lain. Apakah ada baiknya disatukan dengan kodam (Komando Daerah Militer) agar efektif dan koordinasi murah dan mudah. Ini yang ingin didorong," kata Dahnil.
Lebih lanjut, eks juru bicara Prabowo-Sandi itu menambahkan, sejak awal dilantik, menhan ingin melakukan perubahan mendasar, salah satunya debirokratisasi.
"Supaya biaya pegawai tidak terlalu tinggi, setidaknya ada kontribusi meminimalisasi ini. Sampai detik ini belum ada keputusan penambahan kanwil atau tidak. (Menhan) Baru tiga bulan (menjabat), ada proses kajian, pahami apa yang diinginkan terkait kebijakan itu," ujar Dahnil.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Prabowo Belum Sertijab, Ini Penjelasan Sekjen Kemenhan
Most Popular