Ini Alasan Prabowo Masih Harus Impor Senjata dari Luar Negeri

News - Yuni Astutik, CNBC Indonesia
28 January 2020 20:48
Simak penjelasan juru bicara menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti agar anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2020 sebesar Rp 127 triliun dimaksimalkan untuk penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Apakah itu bisa sepenuhnya dilakukan oleh kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini?

Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, postur anggaran Kemenhan memang paling besar dibanding kementerian lain. Namun patut dicatat, dari Rp 127 triliun dibagi kewenangannya pada lima kuasa pengguna anggaran (KPA). Mencakup Sekjen Kemenhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kemenhan mengelola sekitar 21%. Mabes TNI 9%, AD 60%, AL dan AU masing-masing 20% dan 17%.

"Berapa persen alutsista? dari total anggaran 30%, sekitar Rp 50 triliun yang spesifik alutsista ada Rp 50 triliun dikelola Mabes TNI dan tiga angkatan," katanya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (28/1/2020).


Ia bilang Menhan Prabowo punya perspesktif yang sama dengan Jokowi yang ingin memaksimalkan alutsista apabila bisa dipenuhi dari dalam negeri, maka akan dipasok dari domestik.

"Impor lebih besar, karena data masih terus berubah. Memang dalam negeri ada UU industri pertahanan mengatur ada offset, kandungan lokal. Tak semua tank Pindad itu memiliki kandungan lokal secara keseluruhan. Dia bisa juga assembly perakitan beberapa komponen dibeli dari luar negeri. UU pertahanan mengatur berapa kandungan lokal. Artinya belum seluruhnya alutsista bisa dikover dalam negeri," katanya.

Dahnil beralasan, keputusan impor biasanya karena faktot pertimbangan spesifikasi, teknologi, kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

"Untuk beberapa produk alutsista harus beli dari luar negeri," katanya.



Ia menegaskan Indonesia punya kemerdekaan untuk menentukan dari mana membeli alutsista. Sehingga tak ada kaitannya dengan persoalan politik. Misal harus dari AS, Rusia, Jerman, tak ada keharusan. Keputusan politik pembelian berangkat dari politik bebas aktif," katanya.

Pembelian alutsista juga harus mempertimbangkan fungsinya yang tepat guna. Selain itu, harus bebas dari embargo.

"Kita harus perhatikan geopolitik, geostrategis. Belanja alutsista harus dipastikan bebas embargo," katanya.

[Gambas:Video CNBC]




(hoi/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading