Obral Insentif Omnibus Law Pajak: PPh Turun, Netflix Dikejar!

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 January 2020 07:47
Pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law bidang perpajakan. Lalu apa saja fokusnya?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law bidang perpajakan. UU ini akan mengatur sejumlah aturan maupun fasilitas perpajakan yang bisa diberikan pemerintah.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Omnibus Law ditujukan untuk mengatasi tumpang tindih aturan atau fasilitas perpajakan. Pasalnya selama ini, hal itu dianggap memberatkan investasi baik di dalam maupun luar negeri.


Omnibus Law nantinya akan menyatukan sejumlah aturan. Mulai dari Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hingga pajak daerah dan retribusi daerah.


Lantas, apa saja poin-poin Omnibus Law yang masih digodok pemerintah? Berikut penjelasan lengkapnya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (28/1/2020).

[Gambas:Video CNBC]





HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading