Geger Nasdem Kritik Jokowi, Demi Muluskan Anies Nyapres 2024?
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
24 January 2020 06:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tidak perlu ada ide-ide baru untuk mengatasi banjir di Jakarta telah menghadirkan dinamika politik tersendiri. Ini lantaran Partai Nasional Demokrat (Nasdem), partai yang setia mendukung Jokowi, justru mengkritik pernyataan tersebut.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu, Jokowi mengungkapkan masterplan untuk mengatasi banjir di Jakarta sudah ada sejak 1973. Tahapan demi tahapan pun sudah terang.
"Jadi nggak usah ada ide-ide baru, masterplan-nya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi, silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi.
Bagi Partai Nasdem via fraksi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, penjelasan itu tidaklah tepat.
"Pak Jokowi kan juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pemerintahan dia sendiri dia juga belum berhasil untuk menanggulangi banjir," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino kepada wartawan, Rabu (22/1/2020), seperti dilansir detik.com, Kamis (23/1/2020).
Uniknya, Nasdem justru memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang begitu dahsyat pada awal tahun ini.
"Soal penanganan, kita harus angkat topi kepada Anies kemarin. Dia adalah gubernur tercepat dalam penanganan banjir. Kita objektif. Titik pengungsian juga paling sedikit di daerah terdampak. Banjir di Jakarta empat hari selesai. Titik terakhir adalah Semanan. Kami langsung investigasi khusus," lanjutnya.
Menurut Wibi, banjir hebat di Jakarta pada awal tahun tak lepas dari dampak curah hujan yang disebut tertinggi dalam 1,5 abad terakhir.
Ia lantas mengatakan, permasalahan banjir di ibu kota harus ditangani secara luar biasa. Khusus Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi menyebut sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mencari tahu bagaimana solusi terbaik mengatasi banjir Jakarta.
Ia kemudian menyebutkan ada ide baru, yaitu membangun tanggul pada jarak 16 kilometer dari daratan Jakarta. Tanggul ini berbeda dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant see wall yang sudah digagas beberapa tahun lalu.
"Ini jaraknya lebih jauh ketimbang NCICD, namun biayanya lebih murah. Yang ini hanya Rp 150 triliun," kata Wibi.
Tanggul itu, lanjut dia, bisa menjadi waduk di laut untuk menampung air yang mengalir deras dari 13 sungai di daratan Jakarta. Tidak hanya itu, tanggul itu juga bisa menjadi pembangkit listri serta menjadi sumber air bersih bagi warga ibu kota.
"Masalah banjir ini harus ada extraordinary idea, di luar pikiran-pikiran lampau," ujar Wibi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun buka suara perihal kritikan yang dilayangkan Nasdem kepada Jokowi.
"Begini, jadi saya mau ambil posisi netral ini. Jadi tidak bela Pak Jokowi, tidak bela Anies, karena dua-duanya semua punya argumentasi. Cuma saja, Pak Jokowi lebih proaktif turun ke lapangan, mengatasi. Jadi zaman Pak Jokowi itu bukan tidak banjir, banjir, tapi dalam waktu singkat juga selesai," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020), seperti dilansir detik.com, Kamis (23/1/2020.
"Mungkin Pak Anies selama jadi gubernur masih banyak juga perencanaan, retorikanya dibandingkan kerja di lapangan. Itu bedanya saja di situ. Bedanya Pak Anies dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok di situ. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi maupun Pak Ahok itu orang lapangan. Pak Anies, kita tahu dia ilmuwan, intelektual, orang kampus. Jadi waktu banyak di teori. Dua (Jokowi dan Ahok) ini langsung praktik," imbuhnya.
Lebih lanjut, Komarudin menilai banyak yang memanfaatkan banjir di Jakarta untuk mencari popularitas. Padahal, masalah banjir di ibu kota itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Komarudin juga menyebut perlu ada gagasan besar untuk mengatasi masalah tersebut.
"Perlu gagasan besar. Contoh kalau memang sekarang katakan yang diyakini bisa menyelesaikan soal adalah normalisasi, berarti kan melepaskan sekian lahan, sepanjang jalan sampai ke laut sana untuk air bisa terbuang, masa negara tidak bisa atasi barang ini?," ujar Komarudin.
"Yang paling penting, kalau saya tangani masalah begini, kalau saya, saya minta TNI dengan alat beratnya, kerjakan dalam waktu 3-4 bulan selesai ini barang. Itu baru menggunakan kekuasaan secara efektif dan efisien," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu, Jokowi mengungkapkan masterplan untuk mengatasi banjir di Jakarta sudah ada sejak 1973. Tahapan demi tahapan pun sudah terang.
"Jadi nggak usah ada ide-ide baru, masterplan-nya sudah ada kok. Sungai semuanya dilebarkan, teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi, silakan, tapi dilebarkan semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," kata Jokowi.
"Pak Jokowi kan juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pemerintahan dia sendiri dia juga belum berhasil untuk menanggulangi banjir," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino kepada wartawan, Rabu (22/1/2020), seperti dilansir detik.com, Kamis (23/1/2020).
Uniknya, Nasdem justru memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang begitu dahsyat pada awal tahun ini.
"Soal penanganan, kita harus angkat topi kepada Anies kemarin. Dia adalah gubernur tercepat dalam penanganan banjir. Kita objektif. Titik pengungsian juga paling sedikit di daerah terdampak. Banjir di Jakarta empat hari selesai. Titik terakhir adalah Semanan. Kami langsung investigasi khusus," lanjutnya.
Menurut Wibi, banjir hebat di Jakarta pada awal tahun tak lepas dari dampak curah hujan yang disebut tertinggi dalam 1,5 abad terakhir.
Ia lantas mengatakan, permasalahan banjir di ibu kota harus ditangani secara luar biasa. Khusus Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi menyebut sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mencari tahu bagaimana solusi terbaik mengatasi banjir Jakarta.
Ia kemudian menyebutkan ada ide baru, yaitu membangun tanggul pada jarak 16 kilometer dari daratan Jakarta. Tanggul ini berbeda dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant see wall yang sudah digagas beberapa tahun lalu.
"Ini jaraknya lebih jauh ketimbang NCICD, namun biayanya lebih murah. Yang ini hanya Rp 150 triliun," kata Wibi.
Tanggul itu, lanjut dia, bisa menjadi waduk di laut untuk menampung air yang mengalir deras dari 13 sungai di daratan Jakarta. Tidak hanya itu, tanggul itu juga bisa menjadi pembangkit listri serta menjadi sumber air bersih bagi warga ibu kota.
"Masalah banjir ini harus ada extraordinary idea, di luar pikiran-pikiran lampau," ujar Wibi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komarudin Watubun buka suara perihal kritikan yang dilayangkan Nasdem kepada Jokowi.
"Begini, jadi saya mau ambil posisi netral ini. Jadi tidak bela Pak Jokowi, tidak bela Anies, karena dua-duanya semua punya argumentasi. Cuma saja, Pak Jokowi lebih proaktif turun ke lapangan, mengatasi. Jadi zaman Pak Jokowi itu bukan tidak banjir, banjir, tapi dalam waktu singkat juga selesai," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020), seperti dilansir detik.com, Kamis (23/1/2020.
"Mungkin Pak Anies selama jadi gubernur masih banyak juga perencanaan, retorikanya dibandingkan kerja di lapangan. Itu bedanya saja di situ. Bedanya Pak Anies dengan Pak Jokowi dan Pak Ahok di situ. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi maupun Pak Ahok itu orang lapangan. Pak Anies, kita tahu dia ilmuwan, intelektual, orang kampus. Jadi waktu banyak di teori. Dua (Jokowi dan Ahok) ini langsung praktik," imbuhnya.
Lebih lanjut, Komarudin menilai banyak yang memanfaatkan banjir di Jakarta untuk mencari popularitas. Padahal, masalah banjir di ibu kota itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Komarudin juga menyebut perlu ada gagasan besar untuk mengatasi masalah tersebut.
"Perlu gagasan besar. Contoh kalau memang sekarang katakan yang diyakini bisa menyelesaikan soal adalah normalisasi, berarti kan melepaskan sekian lahan, sepanjang jalan sampai ke laut sana untuk air bisa terbuang, masa negara tidak bisa atasi barang ini?," ujar Komarudin.
"Yang paling penting, kalau saya tangani masalah begini, kalau saya, saya minta TNI dengan alat beratnya, kerjakan dalam waktu 3-4 bulan selesai ini barang. Itu baru menggunakan kekuasaan secara efektif dan efisien," lanjutnya.
[Gambas:Video CNBC]
Next Page
Demi 2024?
Pages
Most Popular