Pakar Usul PKP2B Bisa Perpanjangan Langsung 20 Tahun, Setuju?
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
21 January 2020 19:23
Jakarta, CNBC Indonesia- Nasib tambang batu bara RI sampai saat ini belum ada kepastian meski sudah ada titik cerah. Luas wilayah perpanjangan kontrak tambang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) masih menjadi perdebatan panjang.
UU Minerba mengatur luas wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bisa lebih dari 15.000 hektar. Di dalam RPP tentang Perubahan Keenam atas PP Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 112 disebutkan PKP2B bisa memiliki wilayah sesuai dengan rencana kerja mereka yang telah disetujui menteri sampai berakhirnya masa kontrak. Artinya, luas wilayah bisa lebih dari 15.000 hektar.
Guru Besar Hukum Pertambangan Abrar Saleng memberikan tiga opsi terkait permasalahan ini. Pertama, perpanjangan tetap dilakukan dalam kurun 2 x 10 tahun dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja. Kedua, opsi luas wilayah batu bara yang mulanya 15.000 ditukar dengan mineral yang luasnya 25.000. Dan terakhir, luas wilayah disamakan antara mineral dan batu bara.
"PKP2B mau ikut tapi hormati saya, saya invest banyak kontribusi banyak, sehingga wilayah jangan dikurangi. Kalau dikurangi secara teknis nggak layak. Ini persoalan kalau 15.000 perlu kajian tekhnis karena semakin melemahkan pengusaha," ungkapnya, Selasa, (21/01/2020).
Dirinya menyanyangkan dasar hukum yang tidak ada padahal perjanjian kontrak akan segera berakhir. Menurutnya dasar hukum hak perpanjangan kegiatan PKP2B tercantum dalam pasal 112 PP 77/2014, perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK OP tanpa melalui lelang maksimal 2 x 10 tahun.
"Pasal 169 UU Minerba memberi peluang untuk diperpanjang, UU Minerba menghormati kontrak. Klausul dalam PKP2B diperkuat dalam pasal 171 UU Minerba boleh dilanjutkan," imbuhnya.
Meski menawarkan tiga opsi dirinya menyebut opsi yang memiliki dasar adalah opsi pertama, diperpanjang 2x10 tahun. Jika kondisinya nanti berbalik, pemerintah tetap menciutkan luas wilayah, pihaknya masih bisa menawarkan dua opsi lainnya.
"Luas wilayah 15.000 itu sangat tidak layak, apalagi dikembalikan ke negara dan tidak laku. Itu akhirnya akan jadi perebutan orang-orang yang menimbulkan masalah hukum. Pemerintah mesti berfikir 15.000 itu tidak ekonomis. Itu mau diapakan oleh negara misal tidak bisa dilelang," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menerangkan dampak dari ketidakpastian perpanjangan ini ke ekonomi.
Menurutnya dalam beberapa tahun terakhir outlook ekonomi sedang dalam kondisi tertekan, seperti defisit neraca perdagangan. PKP2B dalam perekonomian menurutnya berdampak besar. Hendra menerangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Minerba mencapai Rp 50 triliun selama satu tahun.
Di mana 80% nya berasal dari batu bara. Dari produksi PKP2B generasi satu kurang lebih berkontribusi sebesar 40%, ini belum termasuk dari sisi perpajakan sehingga jumlahnya sangat besar. "Profil ekonomi kita hanya dua komoditas yang diandalkan, sawit dan batu bara. Sekarang sawit andalannya dalam negeri, oleh karena itu batu bara paling prospekif," ungkpanya, Selasa, (21/01/2020).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dari sisi perekonomian regional tambang batu bara terkonsentrasi di Kalimantan. Satu-satunya wilayah yang pertumbuhan ekonomi regionalnya minus adalah Kalimantan saat harga batu bara jatuh.
"Kalau investasinya tidak berlanjut, nanti kelihatan Kalimantan bakal minus berapa. Akan berpengaruh dalam pengembangan regional, di mana pemerintah sedang fokus membangun ibu kota negara," imbuhnya.
Lalu dari sisi ketahanan energi, di mana kita masih banyak menggunakan energi murah dari batu bara. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sampai tahun 2028 menyebutkan masih 60% batu bara. Menurutnya lebih dari 75% kebutuhan batu bara PLN berasala dari pemasok tetap. Di mana 60% dari pemasok tetap berasal dari PKP2B generasi satu.
"Itu nanti gimana. Saya tidak bisa membayangkan kalau perusahaan ini tidak berlanjut. Utamanya kontraktor, ini bagaimana soal investasi peralatan dan lainnya," terangnya.
(gus) Next Article Nasib 7 Tambang Batu Bara Raksasa Ditentukan Bulan Ini?
UU Minerba mengatur luas wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bisa lebih dari 15.000 hektar. Di dalam RPP tentang Perubahan Keenam atas PP Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 112 disebutkan PKP2B bisa memiliki wilayah sesuai dengan rencana kerja mereka yang telah disetujui menteri sampai berakhirnya masa kontrak. Artinya, luas wilayah bisa lebih dari 15.000 hektar.
Guru Besar Hukum Pertambangan Abrar Saleng memberikan tiga opsi terkait permasalahan ini. Pertama, perpanjangan tetap dilakukan dalam kurun 2 x 10 tahun dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja. Kedua, opsi luas wilayah batu bara yang mulanya 15.000 ditukar dengan mineral yang luasnya 25.000. Dan terakhir, luas wilayah disamakan antara mineral dan batu bara.
Dirinya menyanyangkan dasar hukum yang tidak ada padahal perjanjian kontrak akan segera berakhir. Menurutnya dasar hukum hak perpanjangan kegiatan PKP2B tercantum dalam pasal 112 PP 77/2014, perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK OP tanpa melalui lelang maksimal 2 x 10 tahun.
"Pasal 169 UU Minerba memberi peluang untuk diperpanjang, UU Minerba menghormati kontrak. Klausul dalam PKP2B diperkuat dalam pasal 171 UU Minerba boleh dilanjutkan," imbuhnya.
Meski menawarkan tiga opsi dirinya menyebut opsi yang memiliki dasar adalah opsi pertama, diperpanjang 2x10 tahun. Jika kondisinya nanti berbalik, pemerintah tetap menciutkan luas wilayah, pihaknya masih bisa menawarkan dua opsi lainnya.
"Luas wilayah 15.000 itu sangat tidak layak, apalagi dikembalikan ke negara dan tidak laku. Itu akhirnya akan jadi perebutan orang-orang yang menimbulkan masalah hukum. Pemerintah mesti berfikir 15.000 itu tidak ekonomis. Itu mau diapakan oleh negara misal tidak bisa dilelang," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menerangkan dampak dari ketidakpastian perpanjangan ini ke ekonomi.
Menurutnya dalam beberapa tahun terakhir outlook ekonomi sedang dalam kondisi tertekan, seperti defisit neraca perdagangan. PKP2B dalam perekonomian menurutnya berdampak besar. Hendra menerangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Minerba mencapai Rp 50 triliun selama satu tahun.
Di mana 80% nya berasal dari batu bara. Dari produksi PKP2B generasi satu kurang lebih berkontribusi sebesar 40%, ini belum termasuk dari sisi perpajakan sehingga jumlahnya sangat besar. "Profil ekonomi kita hanya dua komoditas yang diandalkan, sawit dan batu bara. Sekarang sawit andalannya dalam negeri, oleh karena itu batu bara paling prospekif," ungkpanya, Selasa, (21/01/2020).
Lebih lanjut dirinya mengatakan, dari sisi perekonomian regional tambang batu bara terkonsentrasi di Kalimantan. Satu-satunya wilayah yang pertumbuhan ekonomi regionalnya minus adalah Kalimantan saat harga batu bara jatuh.
"Kalau investasinya tidak berlanjut, nanti kelihatan Kalimantan bakal minus berapa. Akan berpengaruh dalam pengembangan regional, di mana pemerintah sedang fokus membangun ibu kota negara," imbuhnya.
Lalu dari sisi ketahanan energi, di mana kita masih banyak menggunakan energi murah dari batu bara. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sampai tahun 2028 menyebutkan masih 60% batu bara. Menurutnya lebih dari 75% kebutuhan batu bara PLN berasala dari pemasok tetap. Di mana 60% dari pemasok tetap berasal dari PKP2B generasi satu.
"Itu nanti gimana. Saya tidak bisa membayangkan kalau perusahaan ini tidak berlanjut. Utamanya kontraktor, ini bagaimana soal investasi peralatan dan lainnya," terangnya.
(gus) Next Article Nasib 7 Tambang Batu Bara Raksasa Ditentukan Bulan Ini?
Most Popular