PPATK Akui Ada Permintaan Telusuri Kasus Asabri
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 January 2020 13:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui sudah ada permintaan untuk menelusuri aliran dana pada kasus dugaan kesalahan pengelolaan investasi di PT Asabri (Persero).
Hal ini diungkapkannya ketika Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di hotel Bidakara, Selasa (21/1/2020). "Memang ada permintaan tapi belum selesai untuk kasusnya Asabri," sebut Kiagus.
Dia memang tidak menyebut permintaan tersebut berasal dari pihak atau instansi mana. Namun, nyatanya permintaan kepada PPATK untuk memeriksa BUMN yang mengelola program Asuransi Sosial Wajib bagi seluruh Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Kemenhan dan Polri sudah ada.
Pekan lalu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah menyampaikan akan melakukan penyelidikan kasus di Asabri tersebut.
Kapolri, Jenderal Idham Azis, telah memerintahkan jajarannya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini. Kabareskrim, Listyo Sigit Prabowo, akan memimpin tim khusus ini untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi Asabri.
"Saya sedang memerintahkan ke Bareskrim untuk membikin tim gabungan dari Dirtipikor sama Dirkrimsus Polda Metro," kata Idham dalam keterangan resmi, Jumat (17/1/ 2020), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, tim tersebut akan melakukan verifikasi dan validasi sebagai langkah awal penyelidikan di Asabri. Kapolri akan terus memantau langsung perkembangan penanganan kasus tersebut.
"Tentu langkah-langkah progresnya akan kita lihat ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah kabar di media bahwa telah terjadi dugaan korupsi di Asabri. Asabrri akan menempuh jalur hukum bila ada berita soal Asabri yang tendensius dan negatif.
"Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat Kamis (16/1/2020).
(hoi/hoi) Next Article Prabowo Dapat Pensiun dari Militer, Berapa Nilainya?
Hal ini diungkapkannya ketika Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di hotel Bidakara, Selasa (21/1/2020). "Memang ada permintaan tapi belum selesai untuk kasusnya Asabri," sebut Kiagus.
Dia memang tidak menyebut permintaan tersebut berasal dari pihak atau instansi mana. Namun, nyatanya permintaan kepada PPATK untuk memeriksa BUMN yang mengelola program Asuransi Sosial Wajib bagi seluruh Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Kemenhan dan Polri sudah ada.
Kapolri, Jenderal Idham Azis, telah memerintahkan jajarannya membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini. Kabareskrim, Listyo Sigit Prabowo, akan memimpin tim khusus ini untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi Asabri.
"Saya sedang memerintahkan ke Bareskrim untuk membikin tim gabungan dari Dirtipikor sama Dirkrimsus Polda Metro," kata Idham dalam keterangan resmi, Jumat (17/1/ 2020), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Ia menjelaskan, tim tersebut akan melakukan verifikasi dan validasi sebagai langkah awal penyelidikan di Asabri. Kapolri akan terus memantau langsung perkembangan penanganan kasus tersebut.
"Tentu langkah-langkah progresnya akan kita lihat ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah kabar di media bahwa telah terjadi dugaan korupsi di Asabri. Asabrri akan menempuh jalur hukum bila ada berita soal Asabri yang tendensius dan negatif.
"Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat Kamis (16/1/2020).
(hoi/hoi) Next Article Prabowo Dapat Pensiun dari Militer, Berapa Nilainya?
Most Popular