Harga Anjlok Produksi Berlimpah, Bisnis Karet Butuh Ditolong
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
20 January 2020 16:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Azis Pane meminta pemerintah untuk lebih banyak menggunakan karet alam untuk pembangunan ibu kota baru.
Azis menilai projek tersebut akan membutuhkan banyak bahan bakar nabati, sehingga karet menjadi opsi yang bisa diambil. Dia pun sudah mengirimkan surat permohonannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Bappenas (bisa menggunakan) seluruh ibu kota baru pakai karet alam Indonesia. Banyak (potensinya) blok anti gempa, blok pelabuhan, jalan-jalan aspal kan semua itu (bisa pakai) karet. Ibu kota baru harus pake karet Indonesia. Kalo nggak gitu, nggak akan meningkat penggunaan karet alam kita," sebut Azis di menara Kadin, Senin (20/1/2020).
Serapan konsumsi karet nasional (lateks) memang sangat rendah. Dari total produksi yang mencapai 3,55 juta ton di tahun 2019, serapan dalam negeri hanya sekitar 600 ribu ton. Dari jumlah itu 450 ribu ton sudah digunakan oleh industri ban.
"Industri ban diminta untuk gunakan karet terus, ini udah maksimal serapannya. Harus ada cara lain untuk menyerap ini," sebut Azis.
Alhasil, dengan stok yang sangat melimpah, harga karet terjun bebas. Kini hanya US$ 1,4/Kg. Angka ini lebih baik dari harga pada November 2019 lalu yang hanya US$ 1,21/Kg.
Padahal dari data Kadin (Kamar Dagang Industri), harga di tahun 2011 atau sekitar 9 tahun lalu mencapai US$ 5/Kg. Fakta ini membuat banyak petani disebut menjadi patah semangat untuk melanjutkan profesinya.
Untuk itu, selain pada projek pembangunan ibukota baru, instansi di pemerintahan seperti BUMD maupun BUMN pun diminta untuk menggunakan karet. Pasalnya, Azis menilai banyak perusahaan pelat merah yang lebih memilih menggunakan bahan baku impor dalam projeknya.
"Kenapa dia impor dari Jepang, Korea, atau Thailand. Toh kita bisa bikin. Ada pabriknya di Sidoarjo, Bogor. Apa karena kualitas? Nggak. Apakah harga? Nggak. Lalu why? Kita nggak tau lah ya," sebut Azis yang juga menjabat Ketua Dewan Karet Indonesia (Dekarindo).
"Kami udah kirim surat ke PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), kami udah kirim surat ke Pelindo," ungkapnya.
(hoi/hoi) Next Article Live! Harap-Harap Cemas Pengusaha Karet
Azis menilai projek tersebut akan membutuhkan banyak bahan bakar nabati, sehingga karet menjadi opsi yang bisa diambil. Dia pun sudah mengirimkan surat permohonannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Bappenas (bisa menggunakan) seluruh ibu kota baru pakai karet alam Indonesia. Banyak (potensinya) blok anti gempa, blok pelabuhan, jalan-jalan aspal kan semua itu (bisa pakai) karet. Ibu kota baru harus pake karet Indonesia. Kalo nggak gitu, nggak akan meningkat penggunaan karet alam kita," sebut Azis di menara Kadin, Senin (20/1/2020).
Serapan konsumsi karet nasional (lateks) memang sangat rendah. Dari total produksi yang mencapai 3,55 juta ton di tahun 2019, serapan dalam negeri hanya sekitar 600 ribu ton. Dari jumlah itu 450 ribu ton sudah digunakan oleh industri ban.
"Industri ban diminta untuk gunakan karet terus, ini udah maksimal serapannya. Harus ada cara lain untuk menyerap ini," sebut Azis.
Alhasil, dengan stok yang sangat melimpah, harga karet terjun bebas. Kini hanya US$ 1,4/Kg. Angka ini lebih baik dari harga pada November 2019 lalu yang hanya US$ 1,21/Kg.
Padahal dari data Kadin (Kamar Dagang Industri), harga di tahun 2011 atau sekitar 9 tahun lalu mencapai US$ 5/Kg. Fakta ini membuat banyak petani disebut menjadi patah semangat untuk melanjutkan profesinya.
Untuk itu, selain pada projek pembangunan ibukota baru, instansi di pemerintahan seperti BUMD maupun BUMN pun diminta untuk menggunakan karet. Pasalnya, Azis menilai banyak perusahaan pelat merah yang lebih memilih menggunakan bahan baku impor dalam projeknya.
"Kenapa dia impor dari Jepang, Korea, atau Thailand. Toh kita bisa bikin. Ada pabriknya di Sidoarjo, Bogor. Apa karena kualitas? Nggak. Apakah harga? Nggak. Lalu why? Kita nggak tau lah ya," sebut Azis yang juga menjabat Ketua Dewan Karet Indonesia (Dekarindo).
"Kami udah kirim surat ke PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), kami udah kirim surat ke Pelindo," ungkapnya.
(hoi/hoi) Next Article Live! Harap-Harap Cemas Pengusaha Karet
Most Popular