PNS Pindah ke Ibu Kota Baru, Apa Saja yang Akan Diterima?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
20 January 2020 09:12
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat akan bermigrasi ke ibu kota baru, saat proyek tersebut rampung pada 2024 mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Pindah semua langsung. [...] Semua ASN. Insya Allah semua begitu," kata Jokowi.
Jokowi mengaku telah menginstruksikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Tjahjo Kumolo, untuk melakukan survei di ibu kota baru.
"Sudah kita perintahkan kepada MenPAN RB untuk mensurvei dulu, pengen nggak pindah berapa persen. Harus tahu," kata Jokowi.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru, akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak bertahap.
"Prinsip perpindahan ASN pusat K/L [kementerian/lembaga] ke ibu kota baru, sekaligus prosesnya. Tidak bertahap," jelas Tjahjo sebagaimana ditulis CNNIndonesia.com, Sabtu (17/1).
Oleh sebab itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait dengan jumlah ASN kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Pendataan itu, berkaitan dengan jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada 2023-2024 mendatang.
Tjahjo menerangkan bahwa pemetaan itu dilakukan sebelum pihaknya mensurvei ASN yang mau dipindahtugaskan ke Kalimantan Timur nanti.
"Kemudian yang ada akan dikoordinasikan dengan sekjen/sesmen lembaga masing-masing untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya apa yang bisa ikut tugas di ibu kota negara baru," kata Tjahjo
Ia pun menjelaskan, bila terdapat kekurangan jumlah sumber daya manusia yang akan dipindah tugaskan, bukan tidak mungkin pihaknya akan mengangkat ASN tingkat daerah untuk bekerja di K/L pemerintah pusat.
Namun, hal itu, Tjahjo masih akan diskusikan dengan pemerintah daerah setempat, yaitu Kalimantan Timur.
"Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemda se-Provinsi Kaltim untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan gubernur Kaltim, sesuai kebutuhan dan kompetensinya," jelas dia. (hps/hps)
Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Pindah semua langsung. [...] Semua ASN. Insya Allah semua begitu," kata Jokowi.
"Sudah kita perintahkan kepada MenPAN RB untuk mensurvei dulu, pengen nggak pindah berapa persen. Harus tahu," kata Jokowi.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru, akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak bertahap.
"Prinsip perpindahan ASN pusat K/L [kementerian/lembaga] ke ibu kota baru, sekaligus prosesnya. Tidak bertahap," jelas Tjahjo sebagaimana ditulis CNNIndonesia.com, Sabtu (17/1).
Oleh sebab itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait dengan jumlah ASN kementerian dan lembaga di lingkungan pemerintahan pusat. Pendataan itu, berkaitan dengan jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada 2023-2024 mendatang.
Tjahjo menerangkan bahwa pemetaan itu dilakukan sebelum pihaknya mensurvei ASN yang mau dipindahtugaskan ke Kalimantan Timur nanti.
"Kemudian yang ada akan dikoordinasikan dengan sekjen/sesmen lembaga masing-masing untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya apa yang bisa ikut tugas di ibu kota negara baru," kata Tjahjo
Ia pun menjelaskan, bila terdapat kekurangan jumlah sumber daya manusia yang akan dipindah tugaskan, bukan tidak mungkin pihaknya akan mengangkat ASN tingkat daerah untuk bekerja di K/L pemerintah pusat.
Namun, hal itu, Tjahjo masih akan diskusikan dengan pemerintah daerah setempat, yaitu Kalimantan Timur.
"Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemda se-Provinsi Kaltim untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan gubernur Kaltim, sesuai kebutuhan dan kompetensinya," jelas dia. (hps/hps)
Pages
Most Popular