Jokowi Ngeluh Lagi Soal Aturan: Bikin Ruwet Kita Semua
16 January 2020 10:46
Foto: Presiden RI Joko Widodo di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 OJK (OJK TV)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara kunci dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz Carlton, SCBD, Kamis (16/1/2020).
Di awal sambutannya, Jokowi langsung bicara soal masalah yang selalu saja mengganggu dan belum bisa diselesaikan oleh Indonesia.
"Kita sudah sering saya sampaikan bertahun-tahun tak bisa selesaikan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Ini fundamental sekali dan mendasar," kata Jokowi.
Kenapa?
"Problem besarnya masih banyak aturan yang menghambat kita baik UU, aturan pemerintah aturan di pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semua," keluh Jokowi.
Untuk itu, Jokowi mengungkapkan untuk mengubah hal itu semua maka di pekan depan pemerintah siap mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law. Menurutnya, akan ada 79 undang-undang yang akan direvisi.
"Dan terdiri dari 1.244 pasal. Ini dilakukan karena menghambat kecepatan dalam bergerak, memutuskan untuk respons perubahan yang ada di dunia karena dunia berubah sangat cepat setiap hari," katanya.
(dru)
Di awal sambutannya, Jokowi langsung bicara soal masalah yang selalu saja mengganggu dan belum bisa diselesaikan oleh Indonesia.
"Kita sudah sering saya sampaikan bertahun-tahun tak bisa selesaikan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Ini fundamental sekali dan mendasar," kata Jokowi.
Kenapa?
 Foto: Presiden RI Joko Widodo di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 OJK (OJK TV) |
"Problem besarnya masih banyak aturan yang menghambat kita baik UU, aturan pemerintah aturan di pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini ruwet sekali. Meruwetkan kita semua," keluh Jokowi.
Untuk itu, Jokowi mengungkapkan untuk mengubah hal itu semua maka di pekan depan pemerintah siap mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law. Menurutnya, akan ada 79 undang-undang yang akan direvisi.
"Dan terdiri dari 1.244 pasal. Ini dilakukan karena menghambat kecepatan dalam bergerak, memutuskan untuk respons perubahan yang ada di dunia karena dunia berubah sangat cepat setiap hari," katanya.
Artikel Selanjutnya
Di PTIJK, Jokowi Tantang DPR Selesaikan Omnibus Law 100 Hari
(dru)
