
Nilai Proyek Rp2.400 T, Jokowi: Jangan Semua Dikerjakan BUMN!
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
15 January 2020 12:27

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar semua proyek di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digarap semua oleh perusahaan pelat merah.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2019-2022 di ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua Umum Hipmi Mardani Maming, Ketua Dewan Pembina Hipmi Bahlil Lahadalia, mantan calon wakil presiden dalam pilpres 2019-2024 Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saya sudah titip kepada Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN semua dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan, tapi sekarang mestinya lebih jelas karena yang memegang dari keluarga besar Hipmi," ujar Jokowi.
"Berikan porsi yang besar kepada pengusaha-pengusaha muda, jangan sampai pekejaan yang ada dikerjakan anak-anak cucu BUMN. Kerjakan oleh swasta terutama pengusaha muda yang terhimpun di Hipmi," lanjutnya.
Jokowi lantas teringat nominal proyek di BUMN itu mencapai Rp 2.400 triliun. Dari angka itu, lanjut dia, seyogianya pengusaha-pengusaha muda bisa naik kelas dari kecil menjadi menengah, kemudian menjadi besar.
"Saya sudah titipkan, saya sudah perintahkan. Nanti kalau ingin konfirmasi silakan tanyakan langsung ke beliau (Menteri BUMN Erick Thohir)," Kata Jokowi.
Sejatinya, peringatan ini bukanlah sesuatu yang baru. Hal itu pernah disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019).
"Saya ingatkan kembali proyek-proyek infrastruktur agar jangan semuanya diambil oleh BUMN. Ini penting, saya garisbawahi. Dari proyek proyek yang besar-besar sampai yang kecil-kecil yang sering kali bukan hanya melibatkan anak anak BUMN tapi juga ke cucu-cucu BUMN," katanya.
"Berilah ruang yang lebih luas kepada swasta, kepada pengusaha lokal, kepada pengusaha kecil dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya yakin semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur kita," lanjut Jokowi.
Sebagaimana diketahui, lembaga pemeringkat Moody's Investors Services, dikutip Indonesia Investments, juga menilai pemerintah perlu mengurangi dominasi BUMN dalam proyek proyek pemerintah. Tujuannya adalah untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia sangat bergantung pada perusahaan konstruksi milik negara untuk membiayai program ini," tulis Moody's.
(miq/gus) Next Article Di Depan Sandi Uno & Erick Thohir, Jokowi: Hati-hati 2024
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia masa bakti 2019-2022 di ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua Umum Hipmi Mardani Maming, Ketua Dewan Pembina Hipmi Bahlil Lahadalia, mantan calon wakil presiden dalam pilpres 2019-2024 Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saya sudah titip kepada Pak Erick Thohir agar jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada di BUMN semua dikerjakan oleh BUMN sendiri. Sebetulnya dari dulu sudah saya ingatkan, tapi sekarang mestinya lebih jelas karena yang memegang dari keluarga besar Hipmi," ujar Jokowi.
Jokowi lantas teringat nominal proyek di BUMN itu mencapai Rp 2.400 triliun. Dari angka itu, lanjut dia, seyogianya pengusaha-pengusaha muda bisa naik kelas dari kecil menjadi menengah, kemudian menjadi besar.
"Saya sudah titipkan, saya sudah perintahkan. Nanti kalau ingin konfirmasi silakan tanyakan langsung ke beliau (Menteri BUMN Erick Thohir)," Kata Jokowi.
Sejatinya, peringatan ini bukanlah sesuatu yang baru. Hal itu pernah disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa (10/12/2019).
"Saya ingatkan kembali proyek-proyek infrastruktur agar jangan semuanya diambil oleh BUMN. Ini penting, saya garisbawahi. Dari proyek proyek yang besar-besar sampai yang kecil-kecil yang sering kali bukan hanya melibatkan anak anak BUMN tapi juga ke cucu-cucu BUMN," katanya.
"Berilah ruang yang lebih luas kepada swasta, kepada pengusaha lokal, kepada pengusaha kecil dan menengah, tenaga kerja lokal, agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya yakin semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur kita," lanjut Jokowi.
Sebagaimana diketahui, lembaga pemeringkat Moody's Investors Services, dikutip Indonesia Investments, juga menilai pemerintah perlu mengurangi dominasi BUMN dalam proyek proyek pemerintah. Tujuannya adalah untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia sangat bergantung pada perusahaan konstruksi milik negara untuk membiayai program ini," tulis Moody's.
(miq/gus) Next Article Di Depan Sandi Uno & Erick Thohir, Jokowi: Hati-hati 2024
Most Popular