Jokowi Minta Pangeran UEA Jadi Penasihat Proyek Ibu Kota Baru
13 January 2020 10:52
Foto: Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) di Abu Dhabi, UEA (Laily Rachev/Sekretariat Presiden)
Abu Dhabi, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) berperan lebih besar dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Jokowi meminta MBZ menjadi dewan pengarah proyek tersebut.
"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN. Selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (13/1/2020).
Permintaan itu hadir di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan UEA di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Minggu (12/1/2020) waktu setempat. Perjanjian itu disebut-sebut menjadi perjanjian dengan rentang waktu tercepat, yakni hanya dalam waktu enam bulan, sejak perjanjian dimulai pada bulan Juli 2019 di Istana Kepresidenan Bogor.
Di dalamnya tertuang 11 perjanjian bisnis yang diteken antarkedua negara di bidang energi, minyak dan gas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Luhut menyebut masih ada satu kerja sama lagi yang masuk ke dalam tahap akhir, yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF).
"Yang masuk ke dalam (proyek) SWF ini adalah UEA, SoftBank, Infrastructure Development Finance Company (IDFC) dari Amerika Serikat dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut bergabung," kata Luhut.
"Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) bersama mereka akan membicarakan hal yang menyangkut hukum dan UU-nya agar lebih matang lagi. Kedua belah pihak akan membawa ahli hukumnya untuk mengevaluasinya. Mereka menekankan bahwa Indonesia tetap yang menjadi leader dalam proyek SWF," lanjut Luhut.
Beberapa pihak yang masuk ke dalam kerja sama ini menghasilkan dana yang tidak sedikit. Pun dengan UEA yang berpartisipasi cukup besar.
"Kerja sama ekonomi Indonesia-UEA dengan proyek senilai US$ 22,89 miliar, partisipasi UEA di dalamnya sebesar 33% yang bernilai 6,8 miliar USD. Ada lima proyek government to government dan 11 proyek business to business," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
(miq/miq)
Menurut Menteri Koordinator Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Jokowi meminta MBZ menjadi dewan pengarah proyek tersebut.
"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN. Selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (13/1/2020).
Permintaan itu hadir di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan UEA di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Minggu (12/1/2020) waktu setempat. Perjanjian itu disebut-sebut menjadi perjanjian dengan rentang waktu tercepat, yakni hanya dalam waktu enam bulan, sejak perjanjian dimulai pada bulan Juli 2019 di Istana Kepresidenan Bogor.
Di dalamnya tertuang 11 perjanjian bisnis yang diteken antarkedua negara di bidang energi, minyak dan gas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Luhut menyebut masih ada satu kerja sama lagi yang masuk ke dalam tahap akhir, yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF).
"Yang masuk ke dalam (proyek) SWF ini adalah UEA, SoftBank, Infrastructure Development Finance Company (IDFC) dari Amerika Serikat dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut bergabung," kata Luhut.
"Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) bersama mereka akan membicarakan hal yang menyangkut hukum dan UU-nya agar lebih matang lagi. Kedua belah pihak akan membawa ahli hukumnya untuk mengevaluasinya. Mereka menekankan bahwa Indonesia tetap yang menjadi leader dalam proyek SWF," lanjut Luhut.
Beberapa pihak yang masuk ke dalam kerja sama ini menghasilkan dana yang tidak sedikit. Pun dengan UEA yang berpartisipasi cukup besar.
"Kerja sama ekonomi Indonesia-UEA dengan proyek senilai US$ 22,89 miliar, partisipasi UEA di dalamnya sebesar 33% yang bernilai 6,8 miliar USD. Ada lima proyek government to government dan 11 proyek business to business," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Artikel Selanjutnya
Dampingi Jokowi, BKPM Jemput Investor dari Timur Tengah
(miq/miq)
