Ini Alasan Jokowi Minta MBZ Jadi Penasihat Proyek Ibu Kota RI
13 January 2020 15:55
Foto: Presiden Joko Widodo (kiri) dan Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed Bin Zayed (Laily Rachev/Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meminta Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed Bin Zayed untuk menjadi dewan pengarah dalam megaproyek pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Permintaan tersebut dikemukakan Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Pangeran Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan. Dalam pertemuan itu, kedua negara juga sepakat menjalin 16 perjanjian kerja sama.
Lantas, apa alasan Jokowi meminta Mohammed Bin Zayed menjadi dewan pengarah megaproyek tersebut?
"Presiden Jokowi mencoba melibatkan semua pihak secara internasional dalam upaya membangun ibu kota baru," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Ia menjelaskan, tidak ada satupun pihak internasional yang diistimewakan, termasuk UEA. Menurut Fadjroel, ada beberapa negara yang memang menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru.
Misalnya saja seperti SoftBank Corp, perusahaan asal Jepang yang sudah terang-terangan menyatakan minatnya untuk membantu pemerintah membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.
"Presiden juga menyampaikan dan mengundang semua negara manapun, baik dari UEA, Korea Selatan, Jepang, China, Eropa, atau manapun untuk kerja sama membangun ibu kota baru," jelasnya.
Partisipasi negara-negara tersebut, ditegaskan Fadjroel, akan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ia menegaskan, Indonesia akan belajar banyak dari negara-negara maju tersebut.
"Jepang dengan teknologinya sendiri, kemudian Korea Selatan juga mengajukan apa yang menjadi kelebihannya masing-masing," kata Fadjroel.
Sebelumnya, permintaan Jokowi kepada MBZ diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN. Selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (13/1/2020).
(miq/miq)
Permintaan tersebut dikemukakan Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Pangeran Zayed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan. Dalam pertemuan itu, kedua negara juga sepakat menjalin 16 perjanjian kerja sama.
Lantas, apa alasan Jokowi meminta Mohammed Bin Zayed menjadi dewan pengarah megaproyek tersebut?
"Presiden Jokowi mencoba melibatkan semua pihak secara internasional dalam upaya membangun ibu kota baru," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Ia menjelaskan, tidak ada satupun pihak internasional yang diistimewakan, termasuk UEA. Menurut Fadjroel, ada beberapa negara yang memang menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru.
Misalnya saja seperti SoftBank Corp, perusahaan asal Jepang yang sudah terang-terangan menyatakan minatnya untuk membantu pemerintah membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.
"Presiden juga menyampaikan dan mengundang semua negara manapun, baik dari UEA, Korea Selatan, Jepang, China, Eropa, atau manapun untuk kerja sama membangun ibu kota baru," jelasnya.
Partisipasi negara-negara tersebut, ditegaskan Fadjroel, akan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ia menegaskan, Indonesia akan belajar banyak dari negara-negara maju tersebut.
"Jepang dengan teknologinya sendiri, kemudian Korea Selatan juga mengajukan apa yang menjadi kelebihannya masing-masing," kata Fadjroel.
Sebelumnya, permintaan Jokowi kepada MBZ diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN. Selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (13/1/2020).
Artikel Selanjutnya
Luhut: Abu Dhabi Banyak Buka Lowongan Tenaga Kerja
(miq/miq)
