Internasional
Ramai-ramai Negara ASEAN Geram Karena Klaim Laut China
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
06 January 2020 14:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Masalah pelanggaran yang dilakukan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di perairan Natuna, kepulauan Riau, pada pekan lalu makin panas.
Apalagi setelah berbagai negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Vietnam dan Filipina, menyerukan menentang klaim China yang menyebut beberapa wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya.
Perselisihan itu pun mengancam arah negosiasi kode etik (code of conduct/COC) di masa depan, antara anggota ASEAN dan China. Hal ini disampaikan Derek Grossman, seorang analis pertahanan senior di think tank Rand Corporation yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
"Ini juga aneh, dan mungkin bahkan bodoh, bagi Beijing untuk mendorong perselisihan dengan Indonesia pada tahun yang sama di mana Asean dan China akan menyelesaikan negosiasi panjang tentang COC di Laut China Selatan." katanya, mengutip laporan New Straits Times, Senin (6/1/2020).
"Tanggapan China mungkin secara tidak sengaja mendorong Indonesia untuk berpihak pada Vietnam, terutama dalam menyerukan ASEAN untuk berdiskusi tentang dokumen yang ketat dan mengikat untuk penyelesaian sengketa."
Seperti diketahui pada awal tahun ini Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, menyampaikan protes kepada China karena melakukan pelanggaran ZEE di perairan Natuna. Pelanggaran ini termasuk kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna.
"Sehubungan dengan pernyataan Jubir (Juru Bicara) Kementerian Luar Negeri China pada tanggal 31 Desember 2019, Indonesia kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China atas ZEE," tulis kementerian dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Kamis lalu.
Sementara itu, pemerintah Malaysia dikabarkan akan membawa kasus pelanggaran yang kerap kali dilakukan China ke PBB, sebagaimana dilaporkan Al-Jazeera.
"Bagi China untuk mengklaim bahwa seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, saya pikir itu konyol," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah.
Sebelumnya pada 12 Desember, Malaysia telah mengajukan proposal ke PBB untuk mencari kejelasan tentang batas landas kontinennya untuk wilayah 322 km di luar ZEE, wilayah yang kerap disengketakan karena diklaim oleh beberapa negara Asia Tenggara.
Selain Malaysia, Filipina juga mengadukan China. Filipina menuduh kapal China menabrak salah satu kapalnya, menyebabkan kapal itu tenggelam beberapa minggu yang lalu dan membahayakan 22 nelayan di atas kapal.
Para nelayan diselamatkan oleh kapal penangkap ikan Vietnam di perairan bank Recto dekat Kepulauan Spratly, sebagaimana dilaporkan The Express.
"Kami mengutuk keras tindakan pengecut kapal penangkap ikan China dan awaknya karena meninggalkan awak Filipina." kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenza
Bahkan di negara ini demo meletus akibat sengketa wilayah laut dengan China. Rakyat Filipina disebut menuntut negara mempertahankan klaim kedaulatannya atas Kepulauan Spratly.
Vietnam juga tidak lepas dari konflik dengan China mengenai wilayah laut. Negara ini mengecam China dengan terbuka di melalui surat kabar pemerintah pada Februari lalu.
"Februari lalu dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, media Vietnam yang dikontrol pemerintah menyebut China sehubungan dengan peringatan 40 tahun perang perbatasan China-Vietnam sebagai penyerbu, dan konflik sebagai perang," tulis Al-Jazeera.
(sef/sef) Next Article RI Layangkan Protes Keras ke China, Ada Apa?
Apalagi setelah berbagai negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Vietnam dan Filipina, menyerukan menentang klaim China yang menyebut beberapa wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya.
Perselisihan itu pun mengancam arah negosiasi kode etik (code of conduct/COC) di masa depan, antara anggota ASEAN dan China. Hal ini disampaikan Derek Grossman, seorang analis pertahanan senior di think tank Rand Corporation yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
"Tanggapan China mungkin secara tidak sengaja mendorong Indonesia untuk berpihak pada Vietnam, terutama dalam menyerukan ASEAN untuk berdiskusi tentang dokumen yang ketat dan mengikat untuk penyelesaian sengketa."
Seperti diketahui pada awal tahun ini Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, menyampaikan protes kepada China karena melakukan pelanggaran ZEE di perairan Natuna. Pelanggaran ini termasuk kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna.
"Sehubungan dengan pernyataan Jubir (Juru Bicara) Kementerian Luar Negeri China pada tanggal 31 Desember 2019, Indonesia kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China atas ZEE," tulis kementerian dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Kamis lalu.
Sementara itu, pemerintah Malaysia dikabarkan akan membawa kasus pelanggaran yang kerap kali dilakukan China ke PBB, sebagaimana dilaporkan Al-Jazeera.
"Bagi China untuk mengklaim bahwa seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, saya pikir itu konyol," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah.
Sebelumnya pada 12 Desember, Malaysia telah mengajukan proposal ke PBB untuk mencari kejelasan tentang batas landas kontinennya untuk wilayah 322 km di luar ZEE, wilayah yang kerap disengketakan karena diklaim oleh beberapa negara Asia Tenggara.
Selain Malaysia, Filipina juga mengadukan China. Filipina menuduh kapal China menabrak salah satu kapalnya, menyebabkan kapal itu tenggelam beberapa minggu yang lalu dan membahayakan 22 nelayan di atas kapal.
Para nelayan diselamatkan oleh kapal penangkap ikan Vietnam di perairan bank Recto dekat Kepulauan Spratly, sebagaimana dilaporkan The Express.
"Kami mengutuk keras tindakan pengecut kapal penangkap ikan China dan awaknya karena meninggalkan awak Filipina." kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenza
Bahkan di negara ini demo meletus akibat sengketa wilayah laut dengan China. Rakyat Filipina disebut menuntut negara mempertahankan klaim kedaulatannya atas Kepulauan Spratly.
Vietnam juga tidak lepas dari konflik dengan China mengenai wilayah laut. Negara ini mengecam China dengan terbuka di melalui surat kabar pemerintah pada Februari lalu.
"Februari lalu dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, media Vietnam yang dikontrol pemerintah menyebut China sehubungan dengan peringatan 40 tahun perang perbatasan China-Vietnam sebagai penyerbu, dan konflik sebagai perang," tulis Al-Jazeera.
(sef/sef) Next Article RI Layangkan Protes Keras ke China, Ada Apa?
Most Popular