PKS: Prabowo Lembek & Santai-santai Sikapi Masalah di Natuna!
Redaksi, CNBC Indonesia
04 January 2020 18:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Partai Keadilan Sejahtera mengkritik pernyataan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam menyikapi persoalan di perairan Natuna. Hal itu disampaikan Juru Bicara PKS Muhammad Kholid seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (4/1/2020).
"Pak Prabowo sebagai menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Selain itu, dia juga meminta Jokowi bersikap jelas dan tegas atas persoalan di perairan Natuna. China sebagai bagian dari komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia.
Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak lantas merespons kritikan PKS. Respons itu disampaikan Dahnil via akun Twitter resminya @Dahnilanzar seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (4/1/2020).
Menurut Dahnil, sikap yang disampaikan Menlu dan Menhan sama seperti yang disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
"Cara damai dengan empat langkah yang sudah saya jelaskan. Kebetulan yang diminta menyampaikan Bu Menlu. Jadi gak mungkin beda-beda," tulis Dahnil.
Kemarin, Prabowo buka suara perihal invasi kapal-kapal asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Prabowo bilang bahwa China tetaplah negara sahabat. Hal itu disampaikan di hadapan awak media usai Prabowo bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020) petang.
Beberapa saat sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan menyampaikan 4 poin sikap resmi sebagai respons atas tindakan China yang melakukan pelanggaran di perairan Natuna. Rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu turut dihadiri oleh Prabowo.
Berikut adalah 4 poin sikap RI atas klaim China soal Natuna seperti dilaporkan detik.com:
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia
Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982
Pada hari ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, memastikan Presiden Joko Widodo tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Hal itu disampaikan Fadjroel kepada CNN Indonesia, Sabtu (4/1/2020), merespons dinamika terkini di perairan Natuna.
Namun, dia menyebut pemerintah memiliki pendekatan tersendiri dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
"Berdasarkan arahan presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," kata Fadjroel.
Lebih lanjut, Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk menekankan diplomatik damai tetap mencerminkan sikap Jokowi untuk tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.
"Ya benar," ujar Fadjroel.
(miq/miq) Next Article Sikap Menhan Prabowo Kala China Klaim Natuna RI
"Pak Prabowo sebagai menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Staf Khusus Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak lantas merespons kritikan PKS. Respons itu disampaikan Dahnil via akun Twitter resminya @Dahnilanzar seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (4/1/2020).
Menurut Dahnil, sikap yang disampaikan Menlu dan Menhan sama seperti yang disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
"Cara damai dengan empat langkah yang sudah saya jelaskan. Kebetulan yang diminta menyampaikan Bu Menlu. Jadi gak mungkin beda-beda," tulis Dahnil.
Kemarin, Prabowo buka suara perihal invasi kapal-kapal asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Prabowo bilang bahwa China tetaplah negara sahabat. Hal itu disampaikan di hadapan awak media usai Prabowo bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020) petang.
Beberapa saat sebelumnya, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan menyampaikan 4 poin sikap resmi sebagai respons atas tindakan China yang melakukan pelanggaran di perairan Natuna. Rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD itu turut dihadiri oleh Prabowo.
Berikut adalah 4 poin sikap RI atas klaim China soal Natuna seperti dilaporkan detik.com:
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia
Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982
Pada hari ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, memastikan Presiden Joko Widodo tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Hal itu disampaikan Fadjroel kepada CNN Indonesia, Sabtu (4/1/2020), merespons dinamika terkini di perairan Natuna.
Namun, dia menyebut pemerintah memiliki pendekatan tersendiri dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
"Berdasarkan arahan presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna," kata Fadjroel.
Lebih lanjut, Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk menekankan diplomatik damai tetap mencerminkan sikap Jokowi untuk tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.
"Ya benar," ujar Fadjroel.
(miq/miq) Next Article Sikap Menhan Prabowo Kala China Klaim Natuna RI
Most Popular