Beda Pendapat dengan Anies, Basuki: Saya Tak Mau Debat!
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
03 January 2020 14:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan enggan berdebat dalam penanganan banjir dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Keduanya memang berbeda pandangan soal program normalisasi Sungai Ciliwung. Anies menganggap skema normalisasi tak efektif meredam banjir Jakarta, sedangkan Basuki menganggap kawasan bantaran sungai yang dinormalisasi sepanjang 16 km aman dari luapan air, tapi yang belum dinormalisasi justru tergenang.
"Itu harus melihat detail, lihat skemanya, saya enggak mau berdebat lah, saya tidak dididik untuk berdebat," ujar Basuki di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jumat, (3/1/2020).
Basuki mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang terbagi menjadi tiga bagian. Mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Untuk bagian hulu, Basuki tetap melanjutkan pembangunan bendungan di kawasan Bogor. Kemudian di tengah yakni normalisasi tetap dilakukan. Pelebaran bagian tengah sungai untuk menampung air jika volumenya meningkat.
Kemudian yang ketiga yakni melakukan sudetan atau pengaliran air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Namun proses ini masih terkendala oleh pembebasan lahan. Apalagi proses ini dikenal membutuhkan pendekatan yang intens dengan masyarakat.
"Kami nggak bisa turun untuk sosialisasi masyarakat. Percepat pembebasan lahan tergantung Pemprov (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)," papar Basuki.
Sebelumnya, Basuki juga sempat mengeluhkan proyek normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa normalisasi ini dianggap mandek di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Mohon maaf Bapak Gubernur. Selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020), seperti dikutip dari detik.com
Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir. Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. "Di 16 km itu kita lihat Insya allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies dilansir CNN Indonesia, Kamis (2/1/2020).
Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata Anies.
(hoi/hoi) Next Article PUPR: Banjir Jakarta Bukan karena Kiriman
Keduanya memang berbeda pandangan soal program normalisasi Sungai Ciliwung. Anies menganggap skema normalisasi tak efektif meredam banjir Jakarta, sedangkan Basuki menganggap kawasan bantaran sungai yang dinormalisasi sepanjang 16 km aman dari luapan air, tapi yang belum dinormalisasi justru tergenang.
"Itu harus melihat detail, lihat skemanya, saya enggak mau berdebat lah, saya tidak dididik untuk berdebat," ujar Basuki di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jumat, (3/1/2020).
Kemudian yang ketiga yakni melakukan sudetan atau pengaliran air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Namun proses ini masih terkendala oleh pembebasan lahan. Apalagi proses ini dikenal membutuhkan pendekatan yang intens dengan masyarakat.
"Kami nggak bisa turun untuk sosialisasi masyarakat. Percepat pembebasan lahan tergantung Pemprov (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)," papar Basuki.
Sebelumnya, Basuki juga sempat mengeluhkan proyek normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa normalisasi ini dianggap mandek di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Mohon maaf Bapak Gubernur. Selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020), seperti dikutip dari detik.com
Menurut Basuki, daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tak tergenang banjir. Kondisi itu nampak berbeda dengan wilayah yang belum dinormalisasi. "Di 16 km itu kita lihat Insya allah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta.
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies dilansir CNN Indonesia, Kamis (2/1/2020).
Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. "Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata Anies.
(hoi/hoi) Next Article PUPR: Banjir Jakarta Bukan karena Kiriman
Most Popular