Begini Keuangan PLN, Hati-hati Candu Kompensasi Pak Zulkifli!

News - Arif Gunawan, CNBC Indonesia
25 December 2019 14:17
Begini Keuangan PLN, Hati-hati Candu Kompensasi Pak Zulkifli!

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Zulkifli Zaini resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) setelah Menteri BUMN Erick Tohir pada Senin (23/12/2019) mengumumkan dirinya sebagai bos perusahaan listrik tersebut.

Keputusan pemerintah tersebut membawa Zulkifli kembali berkantor di Gedung Trunojoyo, setelah empat tahun yang lalu bertugas di tempat yang sama sebagai Komisaris PLN (Juli 2013 - April 2015).

Dia menjadi bankir ke-13 sejak PLN beroperasi selama 40 tahun. Zulkifli juga menjadi bankir kedua yang memimpin PLN setelah Sofyan Basyir, yang sebelumnya menjadi Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Jatuhnya pilihan Erick kepada bankir tersebut lumayan mengagetkan karena sebelumnya nama Rudiantara yang pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN sempat disebut-sebut masuk di bursa pemilihan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Erick Thohir lebih memilih Zulkifli karena dianggap lebih cocok dengan kebutuhan PLN saat ini. "Pak Zulkifli ini ahli di manajemen keuangan, kebutuhan PLN saat ini kita lihat ingin ekspansi dan perkuat distribusi, artinya cash flow harus kuat," kata Arya pada Senin (23/12/2019).

Seperti apakah kondisi keuangan PLN, sehingga sosok yang malang-melintang di lintas industri seperti Rudiantara dikalahkan oleh seorang bankir jebolan Bank Mandiri? Tim Riset CNBC Indonesia merunutnya berdasarkan rekam jejak keuangan perseroan setahun terakhir.

Pada tahun 2018, PLN membukukan keuntungan sebesar Rp 11,575 triliun, tetapi dengan piutang kompensasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 23,1 triliun. Laba bersih dari piutang kompensasi mengindikasikan bahwa tidak ada keuntungan riil yang dipegang perseroan, melainkan masih harus ditagih ke pemerintah.

Kapan dibayarnya? Tergantung presiden dan terutama kemampuan APBN. Harap dicatat, metode "piutang kompensasi" ini juga terjadi di PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia Tbk, sehingga BUMN di era Menteri Rini Soemarno kompak beroleh "laba bersih" jelang tahun politik 2019.

Di tengah laba bersih "jadi-jadian" tersebut, utang PLN bertumbuh dalam level mencemaskan. Per kuartal pertama 2019, utang PLN mencapai Rp 394,18 triliun, naik 1,7% dibanding akhir tahun lalu.

 

 

Tren Laba dari Piutang Kompensasi Berlanjut

Pada semester I-2019, PLN masih mencatat laba Rp 7,31 triliun, naik dibandingkan dengan posisi semester I yang merugi Rp5,36 triliun. Namun lagi-lagi laba itu muncul karena tangan ajaib pemerintah  dengan pendapatan dari piutang kompensasi sebesar Rp 13,15 triliun.

Sampai dengan September 2019, PLN masih mencetak rapor biru dengan bergantung pada praktik yang sama, yakni piutang kompensasi. Nilai laba bersihnya mencapai Rp 10,85 triliun, berbalik dari rugi bersih Rp 18,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Selama pemerintah menunggak subsidi dan kompensasi, PLN bakal membukukan rugi usaha Rp 22,6 triliun, atau tidak banyak berbeda dari rugi usaha periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 23,08 triliun. Di sisi lain, penjualan listrik tercatat Rp 189,23 triliun, tumbuh hanya 4,3% secara tahunan dari Rp 181,5 triliun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peringatan dini Kementerian Keuangan soal risiko gagal bayar PLN dua tahun lalu belum berujung pada perbaikan berarti. Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno pada 19 September 2017.

Menkeu kala itu mengingatkan kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN akan terus naik jika tidak diimbangi pertumbuhan kas bersih operasi. Di sisi lain, perusahaan pelat merah ini membutuhkan dana besar untuk membiayai ambisi pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW).

Meski penjualan masih naik, tetapi pertumbuhan penjualan listrik  tidak sesuai target dan malah cenderung melambat. Pada 2012, pertumbuhan penjualan listrik mencapai 10,1%, tapi melambat menjadi 7,8% pada 2013 dan hanya 2% pada 2015.

Situasi tersebut semakin berat dengan adanya kebijakan populis pemerintah jelang pemilihan presiden untuk meniadakan kenaikan tarif listrik. Padahal, penjualan listrik adalah sumber utama pemasukan PLN.

Di sisi lain, harga batu bara yang merupakan sumber energi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menyumbang 40% pembangkitan listrik PLN cenderung meningkat dari US$ 53,5 per ton (2015) menjadi US$ 101,7 per ton (2016). Terakhir, harga acuan batu bara (HBA) Desember berada di level US$66,3 per ton masih terhitung naik dari posisi 2015 tersebut.

Kondisi-kondisi demikianlah yang membuat sosok bankir lebih diperlukan di perusahaan setrum tersebut sekarang. Setelah kemarin mantan bankir PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berusaha membenahi PLN, siapa tahu kali ini mantan bankir Bank Mandiri bisa menuntaskan persoalan yang ada.

[Gambas:Video CNBC]

 

TIM RISET CNBC INDONESIA





(ags/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading