Di Balik Penunjukan Ahok di Pertamina & Zulkifli Zaini di PLN
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 December 2019 08:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk kesekian kalinya, bongkar pasang direksi yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di tubuh sejumlah perusahaan pelat merah menyisakan kejutan.
Kemarin, Erick Thohir secara resmi menunjuk Zulkifli Zaini menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Eks bos Mandiri itu akan ditemani oleh Darmawan Prasodjo, yang merupakan eks Staf Luhut Binsar Pandjaitan di KSP.
Keputusan yang diambil Erick Thohir ini terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, nama bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara digadang-gadang menjadi kandidat kuat orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut.
Rudiantara pernah disebut oleh Luhut Binsar Pandjaitan untuk menempati kursi bos PLN. Bahkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Rudiantara masuk dalam daftar nama rekomendasi tim penilai akhir (TPA).
Meski demikian, angin berbalik 180 derajat. Titah Erick Thohir terpatri dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN tentang pengangkatan Zulkifli Zaini sebagai pucuk tertinggi di PLN.
"Pak Zulikifli memiiki rekam jejak yang sangat baik. Siap berkeringat dan berakhlak. [...] Saya akan intens bertemu secara reguler setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas pemerintah," kata Erick Thohir.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun buka suara di balik keputusan pemegang saham menetapkan Zulkifli Zaini sebagai bos baru PLN. Dengan latar belakang sebagai bankir, ia dianggap cocok membenahi manajemen PLN,
"Karena dia jago di keuangan. PLN fokus di distribusi, jadi cash flow harus kuat. Jadi mau tidak mau, ahli keuangan yang berpengaruh," katanya.
Usai menerima surat keputusan, Zulkifi pun menjelaskan sedikit gambaran bagaimana PLN di bawah kepemimpinannya. Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian tarif yang dianggap terjangkau bagi masyarakat.
"Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandat kecuali keuangan baik. Jaid kami direksi dan komisaris akan upayakan agar keuangan PLN sehat," kata Zulkifli.
Ini bukan kali pertama Erick Thohir membuat kejutan. Belum satu bulan genap menjabat sebagai menteri BUMN, pendiri Mahaka Media itu sejatinya sudah membuat gebrakan nyata di tubuh internal perusahaan pelat merah.
Salah satu gebrakan yang cukup nyata adalah menjadikan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kita mau orang yang pendobrak. Bukan marah-marah. Saya rasa pak Basuki berbeda, pak Ahok berbeda. Jadi kita perlu figur pendobrak supaya sesuai target," kata Erick dalam keterangannya kala itu.
Proses penunjukan Ahok sebagai komisaris pun dikawal langsung oleh tim penilai akhir (TPA) yang beranggotakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua, Pramono Anung sebagai sekretaris, dan jajaran menteri terkait.
Artiinya, proses penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina sudah melalui persetujuan TPA. "Ya hari ini sudah diputuskan menjadi komisaris utama. Nanti kita lihat perkembangannya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Pramono mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan penunjukan Ahok, sudah melalui berbagai pertimbangan.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama, komisaris utama di BUMN melalui TPA yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick, dan menteri terkait," kata Pramono, Senin (25/11/2019).
"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit (CAD)," jelasnya.
Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.
"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.
"Sehingga, penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya," katanya.
(dru) Next Article Keuangan PLN: Capex Dipangkas Jadi Rp53 T, Utang Rp500 T
Kemarin, Erick Thohir secara resmi menunjuk Zulkifli Zaini menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Eks bos Mandiri itu akan ditemani oleh Darmawan Prasodjo, yang merupakan eks Staf Luhut Binsar Pandjaitan di KSP.
Keputusan yang diambil Erick Thohir ini terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, nama bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara digadang-gadang menjadi kandidat kuat orang nomor satu di perusahaan setrum tersebut.
Meski demikian, angin berbalik 180 derajat. Titah Erick Thohir terpatri dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN tentang pengangkatan Zulkifli Zaini sebagai pucuk tertinggi di PLN.
"Pak Zulikifli memiiki rekam jejak yang sangat baik. Siap berkeringat dan berakhlak. [...] Saya akan intens bertemu secara reguler setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas pemerintah," kata Erick Thohir.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun buka suara di balik keputusan pemegang saham menetapkan Zulkifli Zaini sebagai bos baru PLN. Dengan latar belakang sebagai bankir, ia dianggap cocok membenahi manajemen PLN,
"Karena dia jago di keuangan. PLN fokus di distribusi, jadi cash flow harus kuat. Jadi mau tidak mau, ahli keuangan yang berpengaruh," katanya.
Usai menerima surat keputusan, Zulkifi pun menjelaskan sedikit gambaran bagaimana PLN di bawah kepemimpinannya. Salah satunya adalah dengan melakukan penyesuaian tarif yang dianggap terjangkau bagi masyarakat.
"Tidak ada perusahaan yang mampu melaksanakan mandat kecuali keuangan baik. Jaid kami direksi dan komisaris akan upayakan agar keuangan PLN sehat," kata Zulkifli.
Ini bukan kali pertama Erick Thohir membuat kejutan. Belum satu bulan genap menjabat sebagai menteri BUMN, pendiri Mahaka Media itu sejatinya sudah membuat gebrakan nyata di tubuh internal perusahaan pelat merah.
Salah satu gebrakan yang cukup nyata adalah menjadikan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kita mau orang yang pendobrak. Bukan marah-marah. Saya rasa pak Basuki berbeda, pak Ahok berbeda. Jadi kita perlu figur pendobrak supaya sesuai target," kata Erick dalam keterangannya kala itu.
Proses penunjukan Ahok sebagai komisaris pun dikawal langsung oleh tim penilai akhir (TPA) yang beranggotakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua, Pramono Anung sebagai sekretaris, dan jajaran menteri terkait.
Artiinya, proses penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina sudah melalui persetujuan TPA. "Ya hari ini sudah diputuskan menjadi komisaris utama. Nanti kita lihat perkembangannya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Pramono mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan penunjukan Ahok, sudah melalui berbagai pertimbangan.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama, komisaris utama di BUMN melalui TPA yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick, dan menteri terkait," kata Pramono, Senin (25/11/2019).
"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit (CAD)," jelasnya.
Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.
"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.
"Sehingga, penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya," katanya.
(dru) Next Article Keuangan PLN: Capex Dipangkas Jadi Rp53 T, Utang Rp500 T
Most Popular