Gokil! Pengusaha Minta RI Batalkan Pembelian 313 Airbus
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
20 December 2019 13:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa memang sedang tidak adem ayem. Indonesia digugat oleh Uni Eropa soal larangan ekspor bijih nikel ke WTO, sebaliknya Indonesia menggugat Uni Eropa soal diskriminatif terhadap sawit Indonesia.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) angkat suara. Mereka menilai langkah Indonesia menggugat Uni Eropa tidak akan cukup efektif. Hipmi mengusulkan Indonesia menghentikan pembelian sebanyak 313 pesawat komersil Airbus yang sudah dipesan kepada Prancis, sebagai posisi tawar. Hal ini sempat juga disinggung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa Indonesia pembeli terbanyak Airbus.
"Kita usul gertak saja dengan menghentikan pesanan sebanyak 313 Airbus yang kita pesan ke Prancis," kata Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming dalam keterangan resminya, Jumat (20/12).
Maming mengatakan, total pesanan pesawat Indonesia ke Airbus saat ini sebanyak 313 unit. Yang telah selesai dibuat mencapai 95 unit. Dengan rincian, Citilink sebanyak 25 unit, Garuda 58 unit, dan terbanyak oleh Lion Air 230 unit.
"Kita adalah pemborong pesawat terbesar di Airbus," ujar Maming.
Ia berpendapat posisi tawar Indonesia yang sudah memesan banyak pesawat dari Prancis, namun Eropa tidak berbuat sesuatu yang dapat membantu penyelesaian masalah diskriminasi CPO Indonesia di Eropa. Padahal, suara Prancis sangat berpengaruh besar di parlemen Eropa. Sebab negara memiliki kursi terbanyak.
"Jadi, buat apa kita baik-baikan sama dia. Dia enggak bantu-bantu. Malah ikut ngompor-ngomporin CPO kita," ujar Maming.
Maming mengatakan, kontribusi pembelian pesawat Indonesia sangat besar dibandingkan ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Diperkirakan pembelian pesawat ke Airbus mencapai US$ 42,8 miliar atau sebesar Rp 599 triliun. Sedangkan ekspor Sawit Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 4 miliar hingga 5 miliar.
"Tidak sebanding dengan kontribusi devisa kita ke dia. Meskipun itu realisasinya bertahap," ujar Maming.
Apa yang menjadi usulan Maming nyatanya bukan perkara mudah, karena pembelian pesawat bersifar business to business (b to b) antara produsen Airbus dengan maskapai penerbangan di Indonesia, bukan urusan pemerintah. Lion Air misalnya, salah satu pembeli terbanyak Airbus, mengambil sikap berhati-hati, soal ide pembatalan pembelian pesawat.
Managing Director Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi, sulit percaya bahwa Airbus akan dilarang berjualan di Indonesia. Ia menilai soal pernyataan pemerintah bagian dari urusan politik.
"Ah enggak lah. Itu kebijakan politik. Kita enggak mungkin bisa sampai dilarang begitu, kan pasti risikonya panjang," ungkap Daniel Putut kepada CNBC Indonesia ketika ditemui di Jakarta, Senin (2/12/2019).
(hoi/hoi) Next Article Serang Balik Eropa, RI Dikabarkan Hambat Miras & Susu Impor
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) angkat suara. Mereka menilai langkah Indonesia menggugat Uni Eropa tidak akan cukup efektif. Hipmi mengusulkan Indonesia menghentikan pembelian sebanyak 313 pesawat komersil Airbus yang sudah dipesan kepada Prancis, sebagai posisi tawar. Hal ini sempat juga disinggung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa Indonesia pembeli terbanyak Airbus.
"Kita usul gertak saja dengan menghentikan pesanan sebanyak 313 Airbus yang kita pesan ke Prancis," kata Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming dalam keterangan resminya, Jumat (20/12).
"Kita adalah pemborong pesawat terbesar di Airbus," ujar Maming.
Ia berpendapat posisi tawar Indonesia yang sudah memesan banyak pesawat dari Prancis, namun Eropa tidak berbuat sesuatu yang dapat membantu penyelesaian masalah diskriminasi CPO Indonesia di Eropa. Padahal, suara Prancis sangat berpengaruh besar di parlemen Eropa. Sebab negara memiliki kursi terbanyak.
"Jadi, buat apa kita baik-baikan sama dia. Dia enggak bantu-bantu. Malah ikut ngompor-ngomporin CPO kita," ujar Maming.
Maming mengatakan, kontribusi pembelian pesawat Indonesia sangat besar dibandingkan ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Diperkirakan pembelian pesawat ke Airbus mencapai US$ 42,8 miliar atau sebesar Rp 599 triliun. Sedangkan ekspor Sawit Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 4 miliar hingga 5 miliar.
"Tidak sebanding dengan kontribusi devisa kita ke dia. Meskipun itu realisasinya bertahap," ujar Maming.
Apa yang menjadi usulan Maming nyatanya bukan perkara mudah, karena pembelian pesawat bersifar business to business (b to b) antara produsen Airbus dengan maskapai penerbangan di Indonesia, bukan urusan pemerintah. Lion Air misalnya, salah satu pembeli terbanyak Airbus, mengambil sikap berhati-hati, soal ide pembatalan pembelian pesawat.
Managing Director Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi, sulit percaya bahwa Airbus akan dilarang berjualan di Indonesia. Ia menilai soal pernyataan pemerintah bagian dari urusan politik.
"Ah enggak lah. Itu kebijakan politik. Kita enggak mungkin bisa sampai dilarang begitu, kan pasti risikonya panjang," ungkap Daniel Putut kepada CNBC Indonesia ketika ditemui di Jakarta, Senin (2/12/2019).
(hoi/hoi) Next Article Serang Balik Eropa, RI Dikabarkan Hambat Miras & Susu Impor
Most Popular