Sri Mulyani Ungkap Perbedaan Jadi Menteri di Era SBY & Jokowi
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
19 December 2019 11:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Sri Mulyani Indrawati menceritakan pengalaman saat menjalankan amanah sebagai menteri keuangan di dua era pemerintahan, yaitu di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Sri Mulyani, ada perbedaan situasi saat menjabat sebagai menteri keuangan periode 2005-2010. Saat itu, dia harus bergulat untuk membuat keuangan negara menjadi sehat setelah krisis ekonomi 1997-1998.
"Membangun kebangsaan waktu itu tidak menjadi suatu yang cerita. Karena saat ini harus membangun kredibilitas keuangan negara dan fokus pada capacity, kompetensi, untuk membuat keuangan negara sehat setelah krisis ekonomi 1997-1998," kata Sri Mulyani usai memberikan Keynote Speech pada Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Pada 2010, Sri Mulyani pun didapuk menjadi managing director di Bank Dunia. Di posisi itu, Ia memperoleh kesempatan menjelajah ke-190 negara di dunia dan melihat bagaimana masing-masing negara berlomba untuk mengurangi kemiskinan.
"Enam tahun pelajaran saya belajar bagaimana menjadi policy maker, ekonom, dan orang yang punya tanggung jawab terhadap publik," ujarnya.
Pada 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Ia pun bercerita harus kembali berjibaku untuk mengelola keuangan negara. Menjelang pemilihan umum, kata dia, banyak pergolakan batin yang dirasakan.
Di mana, sebagai pemimpin sebuah kementerian, Sri Mulyani diminta untuk menginstruksikan kepada pegawai ASN-nya untuk tetap netral di tengah panasnya situasi politik.
"Netralitas pemilu itu yang sulit untuk diejawantahkan. Karena mereka punya preference politiknya masing-masing. Bisa saja saya menginstruksikan kepada pegawai saya, untuk selalu netral. Tapi konkretnya apa," katanya.
Isu keuangan negara di kala pemilu, kata Sri Mulyani, selalu menjadi 'alat tarung' para kandidat. Mulai dari masalah pajak, utang, dan berbagai masalah kebijakan lainnya.
"Bagaimana kita bisa menjalankan netralitas itu. Sementara APBN juga masih harus berjalan. Di dalam konteks ini, dialog atau percakapan di dalam internal Kemenkeu antar ASN menjadi sangat penting," tuturnya.
(miq/miq) Next Article Curhat Sri Mulyani Saat Jadi Menkeu Era SBY dan Jokowi
Menurut Sri Mulyani, ada perbedaan situasi saat menjabat sebagai menteri keuangan periode 2005-2010. Saat itu, dia harus bergulat untuk membuat keuangan negara menjadi sehat setelah krisis ekonomi 1997-1998.
"Membangun kebangsaan waktu itu tidak menjadi suatu yang cerita. Karena saat ini harus membangun kredibilitas keuangan negara dan fokus pada capacity, kompetensi, untuk membuat keuangan negara sehat setelah krisis ekonomi 1997-1998," kata Sri Mulyani usai memberikan Keynote Speech pada Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
"Enam tahun pelajaran saya belajar bagaimana menjadi policy maker, ekonom, dan orang yang punya tanggung jawab terhadap publik," ujarnya.
Pada 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air. Ia pun bercerita harus kembali berjibaku untuk mengelola keuangan negara. Menjelang pemilihan umum, kata dia, banyak pergolakan batin yang dirasakan.
Di mana, sebagai pemimpin sebuah kementerian, Sri Mulyani diminta untuk menginstruksikan kepada pegawai ASN-nya untuk tetap netral di tengah panasnya situasi politik.
"Netralitas pemilu itu yang sulit untuk diejawantahkan. Karena mereka punya preference politiknya masing-masing. Bisa saja saya menginstruksikan kepada pegawai saya, untuk selalu netral. Tapi konkretnya apa," katanya.
Isu keuangan negara di kala pemilu, kata Sri Mulyani, selalu menjadi 'alat tarung' para kandidat. Mulai dari masalah pajak, utang, dan berbagai masalah kebijakan lainnya.
"Bagaimana kita bisa menjalankan netralitas itu. Sementara APBN juga masih harus berjalan. Di dalam konteks ini, dialog atau percakapan di dalam internal Kemenkeu antar ASN menjadi sangat penting," tuturnya.
(miq/miq) Next Article Curhat Sri Mulyani Saat Jadi Menkeu Era SBY dan Jokowi
Most Popular