Minta Selesai 3 Bulan, Jokowi Titip Omnibus Law ke Puan
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
16 December 2019 12:31
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rancangan undang-undang (RUU) Ombinus Law segera diserahkan kepada parlemen pada minggu ini untuk dibahas lebih lanjut.
Jokowi, bahkan mengaku telah menitipkan langsung pembahasan RUU Omnibus Law kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani agar bisa diselesaikan secara utuh dengan cepat.
"Kita ajukan langsung pada DPR, bu Puan Ini 82 UU sudah, mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, kalau bisa bu, jangan sampai lebih dari 3 bulan," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
Pemerintah memang saat ini menyiapkan satu UU sakti yang nantinya akan merevisi puluhan payung hukum yang dianggap selama ini menghambat arus investasi masuk ke berbagai wilayah Indonesia.
Setidaknya, ada 3 payung hukum yang akan diajukan pemerintah kepada DPR. Mulai dari Ombinus Law tentang Perpajakan, Ombinus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, dan Ombinus Law tentang UMKM.
"Mungkin nanti awal Januari kita akan juga ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Yang ketiga yang berkaitan dengan UMKM. Kita mau konsentrasi ke sana," jelasnya.
Jokowi menegaskan, penyelesaian Omnibus Law merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah daerah, diharapkan juga melakukan hal serupa.
"Karena perubahan dunia ini cepet banget. Banyak negara sudah masuk ke resesi, banyak negara sudah menuju ke resesi. Kita enggak mau itu. Kita dahului dengan ini dulu sehingga kita bisa cepat nanti bergerak," katanya.
"Daerah juga sama, daerah juga bisa mengajukan hal yang sama, revisi perda. Perda yang menghambat, yang membebani, ajukan saja bareng-bareng. Pangkas. Sehingga Bapak/Ibu bisa bekerja lebih cepat, lincah, fleksibel," jelasnya.
(dob/dob) Next Article Sri Mulyani-Puan Sepakat Kebut Omnibus Law di 2020!
Jokowi, bahkan mengaku telah menitipkan langsung pembahasan RUU Omnibus Law kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani agar bisa diselesaikan secara utuh dengan cepat.
"Kita ajukan langsung pada DPR, bu Puan Ini 82 UU sudah, mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, kalau bisa bu, jangan sampai lebih dari 3 bulan," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (16/12/2019).
Pemerintah memang saat ini menyiapkan satu UU sakti yang nantinya akan merevisi puluhan payung hukum yang dianggap selama ini menghambat arus investasi masuk ke berbagai wilayah Indonesia.
Setidaknya, ada 3 payung hukum yang akan diajukan pemerintah kepada DPR. Mulai dari Ombinus Law tentang Perpajakan, Ombinus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, dan Ombinus Law tentang UMKM.
"Mungkin nanti awal Januari kita akan juga ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Yang ketiga yang berkaitan dengan UMKM. Kita mau konsentrasi ke sana," jelasnya.
Jokowi menegaskan, penyelesaian Omnibus Law merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah daerah, diharapkan juga melakukan hal serupa.
"Karena perubahan dunia ini cepet banget. Banyak negara sudah masuk ke resesi, banyak negara sudah menuju ke resesi. Kita enggak mau itu. Kita dahului dengan ini dulu sehingga kita bisa cepat nanti bergerak," katanya.
"Daerah juga sama, daerah juga bisa mengajukan hal yang sama, revisi perda. Perda yang menghambat, yang membebani, ajukan saja bareng-bareng. Pangkas. Sehingga Bapak/Ibu bisa bekerja lebih cepat, lincah, fleksibel," jelasnya.
(dob/dob) Next Article Sri Mulyani-Puan Sepakat Kebut Omnibus Law di 2020!
Most Popular