SBY Pernah Mau Pindahkan Ibu Kota ke Timur Jakarta tapi Batal
Muhamad Iqbal, CNBC Indonesia
11 December 2019 20:43
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah berencana memindahkan ibu kota ke timur Jakarta. Namun, setelah melakukan segala pertimbangan, akhirnya ia batalkan.
SBY tegas mengatakan soal rencana pembangunan ibu kota baru, Partai Demokrat menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun ibu kota negara yang baru.
"Pusat pemerintahan baru yang kami pikirkan dulu terletak di kawasan Jawa Barat, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam menuju ke arah timur. Konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur. Setelah kami pikirkan dan olah selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan," kata kata SBY dalam Pidato Politik Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).
SBY mengatakan pertimbangannya kala itu adalah anggaran pemindahan ibu kota yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh diabaikan.
"Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang sama. Beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya," katanya.
SBY ingin menggarisbawahi berkaitan dengan sumber daya, termasuk anggaran, yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur.
"Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya.
Demokrat yakin, pemerintah sangat tahu bahwa membangun sebuah ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan. Membangun sistem. Bukan sekedar membangun infrastruktur fisik," kata SBY.
SBY bilang pembangunan ibu kota memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat.
"Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" katanya.
SBY mengatakan pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dapat penjelasan dari pemerintah. Ini karena banyak contoh di dunia, ada negara yang berhasil dan juga yang gagal dalam membangun ibu kota yang baru.
"Tentu kita ingin menjadi negara yang berhasil dalam membangun ibu kota baru ini," katanya.
Menurut SBY, di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna dalam rencana pemindahan ibu kota.
"Memindahkan dan membangun ibukota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Hambalang, Mega Proyek SBY Dibangkitkan Jokowi
SBY tegas mengatakan soal rencana pembangunan ibu kota baru, Partai Demokrat menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi untuk membangun ibu kota negara yang baru.
"Pusat pemerintahan baru yang kami pikirkan dulu terletak di kawasan Jawa Barat, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam menuju ke arah timur. Konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur. Setelah kami pikirkan dan olah selama 2 tahun, rencana ini kami batalkan," kata kata SBY dalam Pidato Politik Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).
SBY mengatakan pertimbangannya kala itu adalah anggaran pemindahan ibu kota yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh diabaikan.
"Demokrat sangat mengerti jika Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran yang sama. Beban Jakarta memang sudah terlalu berat, melebihi daya dukung yang dimilikinya," katanya.
SBY ingin menggarisbawahi berkaitan dengan sumber daya, termasuk anggaran, yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur.
"Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya.
Demokrat yakin, pemerintah sangat tahu bahwa membangun sebuah ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan. Membangun sistem. Bukan sekedar membangun infrastruktur fisik," kata SBY.
SBY bilang pembangunan ibu kota memerlukan biaya yang sangat besar dan jangka waktu yang tidak singkat.
"Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" katanya.
SBY mengatakan pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dapat penjelasan dari pemerintah. Ini karena banyak contoh di dunia, ada negara yang berhasil dan juga yang gagal dalam membangun ibu kota yang baru.
"Tentu kita ingin menjadi negara yang berhasil dalam membangun ibu kota baru ini," katanya.
Menurut SBY, di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna dalam rencana pemindahan ibu kota.
"Memindahkan dan membangun ibukota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Hambalang, Mega Proyek SBY Dibangkitkan Jokowi
Most Popular