Cerita Sri Mulyani Soal Dana BLT Dipakai Buat Bayar DP Motor
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
11 December 2019 19:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bercerita saat dirinya pertama kali merancang dana untuk mendukung konsumsi rakyat. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT merupakan program pendanaan penjaring sosial untuk masyarakat miskin, yang berjalan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BLT saat itu dirancang dengan 'super kilat' karena kala itu Indonesia dihadapkan dengan ancaman krisis, tepatnya pada tahun 2005-2006.
Ancaman krisis datang karena kala itu, harga minyak mentah naik sangat tajam. Yang pada akhirnya membuat tarif listrik, BBM, dan harga-harga kebutuhan di pasar naik tinggi.
"Pemerintah udah mulai menyusun dan mengembangkan program BLT pada masyarakat miskin. Program itu didesain dalam waktu yang sangat singkat," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Sri Mulyani mengakui, karena dirancang dengan sangat singkat itu, membuat BLT itu pada akhirnya tidak tepat sasaran. Ada perbedaan nominal antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.
"Ada gesekan antar tetangga karena jumlahnya berbeda. Bahkan ada yang dengan bangganya mengatakan uang yang dia dapatkan dari BLT digunakan untuk membayar DP Kredit motor," jelas Sri Mulyani.
Ketidaksingkronan nominal BLT antara satu keluara dengan keluarga lainnya, kata Sri Mulyani dikarenakan saat itu pemerintah belum memiliki data base penduduk miskin yang sesuai fakta di lapangan.
Pada saat itu, lanjut dia, dalam perumusan database, pemerintah pusat hanya mengandalkan data yang berasal dari lapisan terbawah pemerintah daerah.
Hingga saat ini di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, program jaring pengaman sosial terus dikembangkan. Tak lagi disalurkan secara tunai, Jokowi menggunakan kartu-kartu seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pekerja, hingga Kartu Sembako sebagai metode penyaluran bantuan sosial untuk masyaraat miskin.
"Kita akan terus beri dukungan untuk memutus rantai kemiskinan. Memutus rantai kemiskinan itu misi penting dari social safety nett sehingga anak-anak miskin nggak akan terjebak jadi miskin juga," ujarnya.
Saat ini BLT tak ada lagi, tapi dalam bentuk lain seperti padat karya tunai di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
(hoi/hoi) Next Article Sri Mulyani Terbitkan Aturan Agar Penyaluran BLT Desa Moncer
BLT merupakan program pendanaan penjaring sosial untuk masyarakat miskin, yang berjalan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BLT saat itu dirancang dengan 'super kilat' karena kala itu Indonesia dihadapkan dengan ancaman krisis, tepatnya pada tahun 2005-2006.
Ancaman krisis datang karena kala itu, harga minyak mentah naik sangat tajam. Yang pada akhirnya membuat tarif listrik, BBM, dan harga-harga kebutuhan di pasar naik tinggi.
Sri Mulyani mengakui, karena dirancang dengan sangat singkat itu, membuat BLT itu pada akhirnya tidak tepat sasaran. Ada perbedaan nominal antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.
"Ada gesekan antar tetangga karena jumlahnya berbeda. Bahkan ada yang dengan bangganya mengatakan uang yang dia dapatkan dari BLT digunakan untuk membayar DP Kredit motor," jelas Sri Mulyani.
Ketidaksingkronan nominal BLT antara satu keluara dengan keluarga lainnya, kata Sri Mulyani dikarenakan saat itu pemerintah belum memiliki data base penduduk miskin yang sesuai fakta di lapangan.
Pada saat itu, lanjut dia, dalam perumusan database, pemerintah pusat hanya mengandalkan data yang berasal dari lapisan terbawah pemerintah daerah.
Hingga saat ini di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, program jaring pengaman sosial terus dikembangkan. Tak lagi disalurkan secara tunai, Jokowi menggunakan kartu-kartu seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pekerja, hingga Kartu Sembako sebagai metode penyaluran bantuan sosial untuk masyaraat miskin.
"Kita akan terus beri dukungan untuk memutus rantai kemiskinan. Memutus rantai kemiskinan itu misi penting dari social safety nett sehingga anak-anak miskin nggak akan terjebak jadi miskin juga," ujarnya.
Saat ini BLT tak ada lagi, tapi dalam bentuk lain seperti padat karya tunai di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
(hoi/hoi) Next Article Sri Mulyani Terbitkan Aturan Agar Penyaluran BLT Desa Moncer
Most Popular