Menperin Rayu DPR Minta Anggaran 2 Kali Lipat, Buat Apa?
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
09 December 2019 14:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang curhat ke Komisi VI DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI perihal kecilnya anggaran yang disediakan untuk kementerian perindustrian (Kemenperin).
Pagu Anggaran Kemenperin tahun 2020 tercatat sebanyak Rp.2.952.007.554.000. Agus menilai nilai tersebut jauh lebih kecil dibanding kebutuhannya yang mencapai dua kali lipat atau Rp 6 Triliun.
"Saya agak kaget juga pimpinan dan segenap anggota komisi VI, bahwa saya mendapatkan alokasi anggaran 2,95 T," kata Agus di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.
Dia pun tidak segan membandingkan anggaran yang didapat dengan Kementerian lainnya. "Dibandingkan dengan kolega Menpora mendapat anggaran Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun," lanjutnya tanpa menggunakan pengeras suara.
Namun Agus mengaku tidak masalah. Dia menyebut akan memaksimalkan anggaran yang ada sembari mencari sumber-sumber dana yang baru. "Contoh
Kawasan industri kita, walau nggak ada anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Saya yakin daerah nggak anggarkan jadi kami anggarkan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Terobosan itu yang kami, cari agar target tercapai," sebutnya usai rapat.
Meski demikian, Agus berharap anggaran yang diberikan kepada Kemenperin di tahun-tahun mendatang bisa lebih besar. Pasalnya, kebutuhan anggaran dari tahun ke tahun kian meningkat.
"Kami sudah konsultasi dengan kepala Bappenas dan presiden pada tahun-tahun berikutnya lebih besar. Tahun 2021 diusulkan Rp 6,06 Triliun, 2022 butuh Rp 6,82 T, 2023 di angka Rp7,66 triliun dan 2024 berharap kemenperin Rp 8,81 triliun," sebutnya
Anggaran tersebut rencananya akan digunakan ke dalam beragam sektor. Dari paparan roadmap yang Agus berikan, utamanya ada lima sektor yang menjadi prioritas. Yakni Elektronik, otomotif, kimia, makanan minuman, serta tekstil & busana.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru menilai menperin harus bisa mengelola anggaran yang ada. "Ini lebih besar pasar dari pada tiang. Roadmap dan anggaran nggak sesuai. Hampir sama dengan APBD provisi Kaltara (Kalimantan Utara) yang baru didirikan 5 tahun lalu," sebutnya.
Politisi PDIP tersebut menyebut jika berharap banyak pada anggaran yang disediakan seperti mimpi di siang bolong. Karenanya membangun 1-2 ekosistem yang lebih jadi prioritas lebih memungkinkan.
"Jika kemenperin dalam 5 tahun ke depan bangun ekosistem pengolahan makanan dan minuman untuk komoditi aja, itu luar biasa. 1 atau 2 aja udah jadi legacy," sebut Deddy.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Beri 1 Bulan Menteri Bereskan Aturan Hambat Investasi
Pagu Anggaran Kemenperin tahun 2020 tercatat sebanyak Rp.2.952.007.554.000. Agus menilai nilai tersebut jauh lebih kecil dibanding kebutuhannya yang mencapai dua kali lipat atau Rp 6 Triliun.
"Saya agak kaget juga pimpinan dan segenap anggota komisi VI, bahwa saya mendapatkan alokasi anggaran 2,95 T," kata Agus di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.
Namun Agus mengaku tidak masalah. Dia menyebut akan memaksimalkan anggaran yang ada sembari mencari sumber-sumber dana yang baru. "Contoh
Kawasan industri kita, walau nggak ada anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Saya yakin daerah nggak anggarkan jadi kami anggarkan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Terobosan itu yang kami, cari agar target tercapai," sebutnya usai rapat.
Meski demikian, Agus berharap anggaran yang diberikan kepada Kemenperin di tahun-tahun mendatang bisa lebih besar. Pasalnya, kebutuhan anggaran dari tahun ke tahun kian meningkat.
"Kami sudah konsultasi dengan kepala Bappenas dan presiden pada tahun-tahun berikutnya lebih besar. Tahun 2021 diusulkan Rp 6,06 Triliun, 2022 butuh Rp 6,82 T, 2023 di angka Rp7,66 triliun dan 2024 berharap kemenperin Rp 8,81 triliun," sebutnya
Anggaran tersebut rencananya akan digunakan ke dalam beragam sektor. Dari paparan roadmap yang Agus berikan, utamanya ada lima sektor yang menjadi prioritas. Yakni Elektronik, otomotif, kimia, makanan minuman, serta tekstil & busana.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru menilai menperin harus bisa mengelola anggaran yang ada. "Ini lebih besar pasar dari pada tiang. Roadmap dan anggaran nggak sesuai. Hampir sama dengan APBD provisi Kaltara (Kalimantan Utara) yang baru didirikan 5 tahun lalu," sebutnya.
Politisi PDIP tersebut menyebut jika berharap banyak pada anggaran yang disediakan seperti mimpi di siang bolong. Karenanya membangun 1-2 ekosistem yang lebih jadi prioritas lebih memungkinkan.
"Jika kemenperin dalam 5 tahun ke depan bangun ekosistem pengolahan makanan dan minuman untuk komoditi aja, itu luar biasa. 1 atau 2 aja udah jadi legacy," sebut Deddy.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Beri 1 Bulan Menteri Bereskan Aturan Hambat Investasi
Most Popular