Fadli Zon Yakin Wacana Presiden 3 Periode Bukan Dari Jokowi
03 December 2019 14:20
Foto: Fadli Zon (Rengga Sancaya-detikcom)
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak wacana jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
"Saya kira itu suatu pernyataan yang sangat menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019), seperti dikutip detik.com.
"Karena kalau isu ini terus digoreng dan liar gitu, saya kira akan membahayakan demokrasi. Saya yakin bahwa ini memang bukan datang dari Presiden. Dan dengan pernyataan Presiden seharusnya isu ini ya sudah, berhentilah sampai di sini. Tidak perlu diperpanjang lagi," lanjutnya.
Menurut Fadli, pernyataan Jokowi tak lepas dari isu itu cenderung memojokkan eks Wali Kota Solo itu.
"Jadi saya kira dengan pernyataan Presiden yang menolak itu artinya ini adalah closing-lah dari diskursus atau wacana tentang presiden tiga periode. Saya sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," katanya.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut ada ingin cari muka dengan melempar wacana tersebut. Terkait sosok yang dimaksud, Fadli mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud.
"Tapi kan kita di DPR, saya sebagai anggota DPR tentu harus menjaga norma-norma konstitusi yang jadi kesepakatan bersama. Tapi kalau ada yang dianggap oleh Presiden seperti itu saya tidak tahu. Tapi saya kira cukup dengan Presiden mengatakan itu saya kira itu sangat menjelaskan dan menenangkanlah bagi masyarakat kita yang memang sudah berkomitmen dengan demokrasi ini," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan respons perihal dinamika yang berkembang belakangan terkait amandemen UUD 1945. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Ditemui wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2019), Jokowi tegas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden selama tiga periode alias 15 tahun.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (makna) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, sejak awal menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas kepada urusan haluan negara. Jangan sampai melebar ke mana-mana, termasuk perihal masa jabatan presiden. Namun, kenyataannya tidak.
"Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari, presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali, delapan tahun. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen," kata Jokowi.
(miq/dob)
"Saya kira itu suatu pernyataan yang sangat menenangkan dan sangat bijak dari beliau. Saya sangat hargai," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019), seperti dikutip detik.com.
"Karena kalau isu ini terus digoreng dan liar gitu, saya kira akan membahayakan demokrasi. Saya yakin bahwa ini memang bukan datang dari Presiden. Dan dengan pernyataan Presiden seharusnya isu ini ya sudah, berhentilah sampai di sini. Tidak perlu diperpanjang lagi," lanjutnya.
Menurut Fadli, pernyataan Jokowi tak lepas dari isu itu cenderung memojokkan eks Wali Kota Solo itu.
"Jadi saya kira dengan pernyataan Presiden yang menolak itu artinya ini adalah closing-lah dari diskursus atau wacana tentang presiden tiga periode. Saya sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi," katanya.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut ada ingin cari muka dengan melempar wacana tersebut. Terkait sosok yang dimaksud, Fadli mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud.
"Tapi kan kita di DPR, saya sebagai anggota DPR tentu harus menjaga norma-norma konstitusi yang jadi kesepakatan bersama. Tapi kalau ada yang dianggap oleh Presiden seperti itu saya tidak tahu. Tapi saya kira cukup dengan Presiden mengatakan itu saya kira itu sangat menjelaskan dan menenangkanlah bagi masyarakat kita yang memang sudah berkomitmen dengan demokrasi ini," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan respons perihal dinamika yang berkembang belakangan terkait amandemen UUD 1945. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Ditemui wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2019), Jokowi tegas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden selama tiga periode alias 15 tahun.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (makna) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, sejak awal menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas kepada urusan haluan negara. Jangan sampai melebar ke mana-mana, termasuk perihal masa jabatan presiden. Namun, kenyataannya tidak.
"Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari, presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali, delapan tahun. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen," kata Jokowi.
Artikel Selanjutnya
Prabowo Jadi Menhan? Ini Jawaban Mengejutkan Fadli Zon
(miq/dob)
