Top! Seperti Jokowi, AHY Juga Tolak Presiden Jabat 3 Periode
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 December 2019 10:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut memberikan tanggapan perihal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Respons itu disampaikan AHY via akun Twitter resminya @AgusYudhoyono seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (3/12/2019).
"Demokrasi mundur, kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih pemimpin secara langsung," tulis AHY.
Oleh karena itu, lanjut eks calon gubernur DKI Jakarta itu, Partai Demokrat menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, Partai Demokrat juga menolak pilpres oleh MPR RI dan menolak pilkada provinsi/kabupaten/kota oleh DPRD.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan respons perihal dinamika yang berkembang belakangan terkait amandemen UUD 1945. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Ditemui wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2019), Jokowi tegas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden selama tiga periode alias 15 tahun.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (makna) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, sejak awal menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas kepada urusan haluan negara. Jangan sampai melebar ke mana-mana, termasuk perihal masa jabatan presiden. Namun, kenyataannya tidak.
"Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari, presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali, delapan tahun. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen," kata Jokowi.
(miq/miq) Next Article Kecewanya AHY tak Jadi Menteri Jokowi, Begini Pengakuannya
"Demokrasi mundur, kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih pemimpin secara langsung," tulis AHY.
Oleh karena itu, lanjut eks calon gubernur DKI Jakarta itu, Partai Demokrat menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, Partai Demokrat juga menolak pilpres oleh MPR RI dan menolak pilkada provinsi/kabupaten/kota oleh DPRD.
 Foto: Pernyataan pers Demokrat (twitter @AgusYughoyono) |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memberikan respons perihal dinamika yang berkembang belakangan terkait amandemen UUD 1945. Salah satu wacana yang mengemuka adalah penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.
Ditemui wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2019), Jokowi tegas menyatakan tidak setuju dengan masa jabatan presiden selama tiga periode alias 15 tahun.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (makna) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi.
Ia mengatakan, sejak awal menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas kepada urusan haluan negara. Jangan sampai melebar ke mana-mana, termasuk perihal masa jabatan presiden. Namun, kenyataannya tidak.
"Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari, presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali, delapan tahun. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen," kata Jokowi.
(miq/miq) Next Article Kecewanya AHY tak Jadi Menteri Jokowi, Begini Pengakuannya
Most Popular