Sri Mulyani Alokasikan Rp 18,7 T Demi Suntikan BUMN di 2020
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
02 December 2019 13:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya bakal menggelontorkan Rp 18,7 triliun dalam penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sri Mulyani mengatakan alokasi PMN pada 2020 diharapkan dapa mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan.
Dari besaran PMN yang sebesar Rp 18,7 triliun akan disertakan dalam bentuk tunai dan non tunai. Sri Mulyani menjabarkan PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.
Kepada SMF, Kemeneku akan menyalurkan PMN sebesar Rp 2,5 triliun. SMF diharapkan bisa menurunkan porsi atau beban pemerintah untuk program pembiayaan, perumahan, khususnya program FLPP.
Kemudian PT Hutama Karya (HK) mendapat jatah PMN sebesar Rp 3,5 triliun. "Jumlah tersebut merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan sejak 2015 2016, dan 2019," jelas Sri Mulyani saat melakuakn rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12/2019).
"Itu dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Selain itu ada PMN untuk Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk menambah modal perusahaan menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan koperasi. Sebab saat ini debt to equity rasio (DER) atau rasio utang terhadap modal perusahaan sebesar 8,9 kali sehingga sulit mencari modal.
Pemerintah juga akan memberikan PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 0,7 triliun. Kemudian PT PLN diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan paling besar.
"PLN dapat Rp 5 triliun terutama untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik termasuk untuk energi baru terbarukan, selain itu untuk listrik desa serta percepatan di wilayah terluar terdepan dan tertinggal," terangnya.
Selain itu ada PMN dalam bentuk non tunai yang diajukan kepada PT PANN sebesar Rp 3,76 triliun. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 0,27 triliun.
Sementara PMN untuk penguatan transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun. Saluran ini untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN.
(dru) Next Article Optimistis RAPBN 2022 Lancar, Sri Mulyani: Kun Fayakun!
Sri Mulyani mengatakan alokasi PMN pada 2020 diharapkan dapa mendorong peran BUMN untuk akselerasi pembangunan.
Dari besaran PMN yang sebesar Rp 18,7 triliun akan disertakan dalam bentuk tunai dan non tunai. Sri Mulyani menjabarkan PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.
Kemudian PT Hutama Karya (HK) mendapat jatah PMN sebesar Rp 3,5 triliun. "Jumlah tersebut merupakan kesinambungan dari PMN yang telah diberikan sejak 2015 2016, dan 2019," jelas Sri Mulyani saat melakuakn rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (2/12/2019).
"Itu dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Selain itu ada PMN untuk Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk menambah modal perusahaan menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan koperasi. Sebab saat ini debt to equity rasio (DER) atau rasio utang terhadap modal perusahaan sebesar 8,9 kali sehingga sulit mencari modal.
Pemerintah juga akan memberikan PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 0,7 triliun. Kemudian PT PLN diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan paling besar.
"PLN dapat Rp 5 triliun terutama untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik termasuk untuk energi baru terbarukan, selain itu untuk listrik desa serta percepatan di wilayah terluar terdepan dan tertinggal," terangnya.
Selain itu ada PMN dalam bentuk non tunai yang diajukan kepada PT PANN sebesar Rp 3,76 triliun. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 0,27 triliun.
Sementara PMN untuk penguatan transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun. Saluran ini untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN.
(dru) Next Article Optimistis RAPBN 2022 Lancar, Sri Mulyani: Kun Fayakun!
Most Popular