Otak-atik Direksi BUMN, Ternyata Ada Peran Krusial Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
26 November 2019 09:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam dua pekan terakhir cukup sibuk memanggil sejumlah tokoh-tokoh ke kantor Kementerian BUMN.
Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Candra Hamzah, hingga sejumlah nama lainnya.
Orang-orang yang dipanggil Erick Thohir memang direncanakan akan ditempatkan untuk mengisi salah satu jabatan di perusahaan pelat merah strategis, yang dianggap butuh pembenahan secara masif.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memungkiri bahwa bongkar pasang di tubuh internal sejumlah BUMN strategis ini memang perlu dilakukan secara besar-besaran dan masif.
"Konsentrasi Pak Presiden adalah memperbaiki perekonomian kita, salah satunya yang ingin diselesaikan segera adalah BUMN," kata Pramono di kantornya, Senin (25/11/2019).
"Karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan, di antaranya yang sekarang sudah dilakukan," jelasnya.
Pramono mencontohkan seperti penunjukan Ahok sebagai direksi salah satu BUMN, yang dikawal langsung oleh tim penilai akhir (TPA) yang beranggotakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua.
Pramono mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan penunjukan Ahok, sudah melalui berbagai pertimbangan.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama, komisaris utama di BUMN melalui TPA yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick, dan menteri terkait," kata Pramono, Senin (25/11/2019).
"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit (CAD)," jelasnya.
Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.
"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.
"Sehingga, penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya," katanya.
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono telah resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero) setelah ditunjuk Erick Thohir.
Sementara itu, Erick Thohir juga telah menunjuk Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama PT Inalum (Persero), pasca Budi Gunadi Sadikin, eks Dirut Inalum digeser menjadi Wakil Menteri BUMN.
Adapun di PLN, eks Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dipercaya bakal mengisi jabatan direktur utama. Saat ini, PLN dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani
Bagaimana dengan BUMN di bidang keuangan? Akhir pekan lalu, Erick Thohir telah menunjuk Pahal Mansury, eks Direktur Keuangan Pertamina menjadi Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk.
Selain itu, bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah pun didapuk sebagai komisaris perusahaan pelat merah sektor perbankan itu.
Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui secara pasti rencana Erick Thohir merombak jajaran direksi Bank Mandiri, setelah ditinggal Kartiko Wirjoatmodjo sebagai wakil menteri BUMN.
(hps/hps) Next Article Menguat, Isu Perombakan Direksi BUMN
Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Candra Hamzah, hingga sejumlah nama lainnya.
Orang-orang yang dipanggil Erick Thohir memang direncanakan akan ditempatkan untuk mengisi salah satu jabatan di perusahaan pelat merah strategis, yang dianggap butuh pembenahan secara masif.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memungkiri bahwa bongkar pasang di tubuh internal sejumlah BUMN strategis ini memang perlu dilakukan secara besar-besaran dan masif.
"Karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan, di antaranya yang sekarang sudah dilakukan," jelasnya.
Pramono mencontohkan seperti penunjukan Ahok sebagai direksi salah satu BUMN, yang dikawal langsung oleh tim penilai akhir (TPA) yang beranggotakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua.
Pramono mengemukakan bahwa keputusan terpilihnya Ahok sudah melalui proses panjang. Keputusan penunjukan Ahok, sudah melalui berbagai pertimbangan.
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama, komisaris utama di BUMN melalui TPA yang di mana ketuanya adalah presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick, dan menteri terkait," kata Pramono, Senin (25/11/2019).
"Dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita melihat berbagai faktor. Nah kemudian diputuskan Pak Ahok menjadi komisaris utama di Pertamina, karena kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit (CAD)," jelasnya.
Pramono menjelaskan, membengkaknya defisit transaksi berjalan memang tak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pertamina maupun PLN. Maka dari itu, Ahok dianggap sosok tepat untuk membenahi hal tersebut.
"Dengan program B20 yang sekarang menjadi B30, kemudian di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya masih sangat besar. Inilah menyebabkan terhadap neraca transaksi berjalan kita," katanya.
"Sehingga, penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih ingin impor minyak padahal kita punya subtitusinya," katanya.
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Komisaris Jenderal Polisi Condro Kirono telah resmi menjabat sebagai komisaris PT Pertamina (Persero) setelah ditunjuk Erick Thohir.
Istana Bicara Soal Penunjukkan Ahok Jadi Komut Pertamina
[Gambas:Video CNBC]
Sementara itu, Erick Thohir juga telah menunjuk Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Utama PT Inalum (Persero), pasca Budi Gunadi Sadikin, eks Dirut Inalum digeser menjadi Wakil Menteri BUMN.
Adapun di PLN, eks Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dipercaya bakal mengisi jabatan direktur utama. Saat ini, PLN dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani
Bagaimana dengan BUMN di bidang keuangan? Akhir pekan lalu, Erick Thohir telah menunjuk Pahal Mansury, eks Direktur Keuangan Pertamina menjadi Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk.
Selain itu, bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah pun didapuk sebagai komisaris perusahaan pelat merah sektor perbankan itu.
Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui secara pasti rencana Erick Thohir merombak jajaran direksi Bank Mandiri, setelah ditinggal Kartiko Wirjoatmodjo sebagai wakil menteri BUMN.
(hps/hps) Next Article Menguat, Isu Perombakan Direksi BUMN
Most Popular