Gebrakan Erick Thohir: Ajak Ahok Hingga Pangkas Eselon!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
19 November 2019 11:18
Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali santer diperbincangkan akhir-akhir ini lantaran beredar isu bahwa dirinya akan menjadi pejabat di BUMN strategis. Kabarnya Ahok akan menjadi Komisaris Utama atau Direktur Utama Pertamina dengan tugas yang jauh dari kata enteng.
Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis. "Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner."
Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, "Belum tahu, nanti kita lihat." Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina.
Serkait pemilihan Ahok sebagai pejabat BUMN, Erick menjelaskan dengan 142 pelat merah yang berada di bawahnya saat ini memang diperlukan figur-figur positif untuk membantu. "Kita jangan hanya fokus ke Pak Ahok, ada dua Wamen, nanti komut-komut yang lain nanti akan kita kenalkan."
Seperti biasa, Erick belum mau membuka di mana Ahok akan ditempatkan. Tapi yang pasti, setiap minggu ia menjanjikan akan menghadirkan sosok dan figur baru secara bergonta-ganti. " Nanti tunggu Senin," katanya lagi.
Namun, Sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok memang kontroversial, bahkan saat akan menjabat di BUMN. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menolak.
Ramai beredar poster di media sosial yang mengaku dari Serikat Pekerja dari salah satu BUMN energi. Isinya adalah seputar penolakan rencana penempatan Ahok di BUMN energi. Padahal, sampai saat ini Ahok di BUMN energi itu masih sebatas kabar yang belum diamini 100% oleh pemerintah.
Istana akhirnya angkat suara soal polemik boleh tidaknya seorang anggota partai politik (parpol) menjadi petinggi BUMN. Masalah ini menjadi polemik setelah Basuki Tjahaja Purnama dilaporkan akan menjadi salah satu petinggi perusahaan pelat merah.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman mengatakan kader partai tak masalah menjadi petinggi BUMN asal bukan pengurus parpol atau calon legislatif. Tetapi nasib mereka bakal ditentukan Tim Penilai Akhir (TPA).
"Kader tidak masalah sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri. Kader tidak masalah," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).
Sekali lagi Fadjroel menjelaskan soal larangan bagi pengurus partai untuk duduk di kursi BUMN. Ahok diketahui merupakan kader PDIP.
"Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," katanya.
"Selain itu, juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II," imbuh dia.
Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi.
"Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN," tegas Fadjroel. (dru)
Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis. "Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner."
Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, "Belum tahu, nanti kita lihat." Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina.
Seperti biasa, Erick belum mau membuka di mana Ahok akan ditempatkan. Tapi yang pasti, setiap minggu ia menjanjikan akan menghadirkan sosok dan figur baru secara bergonta-ganti. " Nanti tunggu Senin," katanya lagi.
Namun, Sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok memang kontroversial, bahkan saat akan menjabat di BUMN. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang menolak.
Ramai beredar poster di media sosial yang mengaku dari Serikat Pekerja dari salah satu BUMN energi. Isinya adalah seputar penolakan rencana penempatan Ahok di BUMN energi. Padahal, sampai saat ini Ahok di BUMN energi itu masih sebatas kabar yang belum diamini 100% oleh pemerintah.
Istana akhirnya angkat suara soal polemik boleh tidaknya seorang anggota partai politik (parpol) menjadi petinggi BUMN. Masalah ini menjadi polemik setelah Basuki Tjahaja Purnama dilaporkan akan menjadi salah satu petinggi perusahaan pelat merah.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman mengatakan kader partai tak masalah menjadi petinggi BUMN asal bukan pengurus parpol atau calon legislatif. Tetapi nasib mereka bakal ditentukan Tim Penilai Akhir (TPA).
"Kader tidak masalah sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri. Kader tidak masalah," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).
Sekali lagi Fadjroel menjelaskan soal larangan bagi pengurus partai untuk duduk di kursi BUMN. Ahok diketahui merupakan kader PDIP.
"Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014," katanya.
"Selain itu, juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II," imbuh dia.
Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi.
"Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN," tegas Fadjroel. (dru)
Next Page
Pangkas Deputi BUMN
Pages
Most Popular