Menteri Edhy Ungkap Kejanggalan Kebijakan di Era Susi
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
19 November 2019 10:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut ada kejanggalan di sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir. Ungkapan tersebut dikemukakan di sela diskusi bersama para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Di sektor kelautan yang kami pimpin, saya merasa lima tahun ini ada sesuatu yang janggal," ungkap Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Kejanggalan itu, dia melanjutkan, berupa sesuatu yang belum bisa terkomunikasikan dengan baik. Edhy mengaku, ucapan itu bukan berarti merendahkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
"Saya tidak bermaksud untuk men-down grade pendahulu saya. Tapi maksud saya adalah karena saya dengar langsung dari mas Yugi (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto)," bebernya.
Dia lantas bercerita, sejumlah keluhan sempat didapat ketika masih menjabat Ketua Komisi IV DPR RI. Selama lima tahun mengawasi sektor kelautan dan perikanan, Edhy sudah menerima komplain dari para pengusaha.
"Bukan untuk menyerang, tapi ini jalan keluarnya apa, solusinya apa. Dan apa yang beliau (Yugi) sampaikan, kami tidak pernah untuk tidak kita sampaikan ke yang bersangkutan," tandasnya.
Sekali lagi dia menegaskan, ucapannya tidak bermaksud membicarakan kejelekan Susi, juga bukan untuk mengungkit masa lalu yang dinilai suram.
"Tapi saya mengajak kita bicara di sini ke depan. KKP bersama Kadin bersama-sama bangun sektor ini," urainya.
Menurutnya, Kadin sebagai organisasi pengusaha harus dilibatkan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut selama ini, masih menurut Edhy, belum terlalu dioptimalkan pendahulunya.
"Tidak ada negara maju di dunia, negara besar yang tinggalkan pengusahanya atau menganaktirikan pengusahanya," tuturnya.
Penenggelaman kapal
Terlepas dari itu, Edhy menegaskan dirinya tetap akan melakukan penenggelaman kapal. Dengan catatan bahwa masih ada pelanggaran dan sesuai dengan keputusan pengadilan.
"Tapi kalau kemudian kita tangkap, kita kejar, masa harus kita tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. Kan pengadilan urusannya. Menenggelamkan kapal pun harus keputusan pengadilan," ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa tak akan takut menenggelamkan kapal berapa pun jumlahnya. Namun, Edhy menekankan tujuan dari penenggelaman tersebut.
"Kedaulatan nomor satu, harga diri bangsa nomor satu, tapi kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kita juga nggak ada, nggak jalan, nggak ada gunanya," lanjutnya.
Karena itu, Edhy menghormati dan mendukung hasil kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Namun lagi-lagi ditegaskan, sejumlah hal akan diperbaiki.
Untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar misalnya, KKP akan mengintensifkan komunikasi dengan para pihak terkait. Seperti TNI AL, kepolisian, kejaksaan, dan polair.
"Dalam pengawasan kemarin saya apel siaga di Batam bukan untuk gaya-gayaan, untuk membangkitkan semangat bahwa di internal kita ada yang bisa menjaga," tandasnya.
Kapal-kapal ilegal pencuri ikan yang tertangkap di perairan Indonesia, menurut dia, juga kini tak harus ditenggelamkan. Ia bilang, bisa jadi kapal-kapal yang kini sudah tertangkap, akan dibagikan kepada para nelayan.
Edhy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil koordinasi itu, menurutnya akan ada pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan untuk membahas hal ini secara teknis.
"Kapal yang ada ini mau diapakan, ada ribuan kapal kan, nah hasilnya apa. Ini bagaimana kalau kita serahkan nelayan," ungkapnya.
Selama ini, kapal-kapal yang berdasarkan keputusan pengadilan harus dimusnahkan, lebih banyak ditenggelamkan pada era Susi. Kini, Edhy mencoba alternatif lain.
"Kita harus data semuanya karena ada yang hasil pengadilannya untuk dimusnahkan, nah dimusnahkannya masih mungkin nggak, kalau masih bagus untuk disita negara kemudian kita reparasi untuk diserahkan ke nelayan atau koperasi atau siapa," tandasnya.
Penentuan nelayan yang akan menerima juga masih dalam pembahasan. Bisa jadi nantinya nelayan penerima diprioritaskan yang berada pada wilayah-wilayah yang selama ini paling banyak jadi lokasi pencurian.
Namun, secara perinci kriteria nelayan penerima belum ditetapkan. Yang jelas, menurut Edhy, hal ini bisa jadi stimulus semangat baru bagi para nelayan
"Kemarin waktu saya ke Batam waktu apel siaga itu ada 29 kapal yang inkracht, yang siap diserahkan tapi menghibahkan kan nggak asal," bebernya.
"Ada kekhawatiran kalau kita hibahkan dijual lagi sama pemiliknya yang asli gimana? Nah ini yang kita harus hati-hati," lanjut Edhy.
(miq/miq) Next Article Singgung Pendahulunya, Edhy Prabowo: 5 Tahun Ini Ada Janggal
"Di sektor kelautan yang kami pimpin, saya merasa lima tahun ini ada sesuatu yang janggal," ungkap Edhy di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Kejanggalan itu, dia melanjutkan, berupa sesuatu yang belum bisa terkomunikasikan dengan baik. Edhy mengaku, ucapan itu bukan berarti merendahkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Dia lantas bercerita, sejumlah keluhan sempat didapat ketika masih menjabat Ketua Komisi IV DPR RI. Selama lima tahun mengawasi sektor kelautan dan perikanan, Edhy sudah menerima komplain dari para pengusaha.
"Bukan untuk menyerang, tapi ini jalan keluarnya apa, solusinya apa. Dan apa yang beliau (Yugi) sampaikan, kami tidak pernah untuk tidak kita sampaikan ke yang bersangkutan," tandasnya.
Sekali lagi dia menegaskan, ucapannya tidak bermaksud membicarakan kejelekan Susi, juga bukan untuk mengungkit masa lalu yang dinilai suram.
"Tapi saya mengajak kita bicara di sini ke depan. KKP bersama Kadin bersama-sama bangun sektor ini," urainya.
Menurutnya, Kadin sebagai organisasi pengusaha harus dilibatkan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut selama ini, masih menurut Edhy, belum terlalu dioptimalkan pendahulunya.
"Tidak ada negara maju di dunia, negara besar yang tinggalkan pengusahanya atau menganaktirikan pengusahanya," tuturnya.
Penenggelaman kapal
Terlepas dari itu, Edhy menegaskan dirinya tetap akan melakukan penenggelaman kapal. Dengan catatan bahwa masih ada pelanggaran dan sesuai dengan keputusan pengadilan.
"Tapi kalau kemudian kita tangkap, kita kejar, masa harus kita tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. Kan pengadilan urusannya. Menenggelamkan kapal pun harus keputusan pengadilan," ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa tak akan takut menenggelamkan kapal berapa pun jumlahnya. Namun, Edhy menekankan tujuan dari penenggelaman tersebut.
"Kedaulatan nomor satu, harga diri bangsa nomor satu, tapi kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kita juga nggak ada, nggak jalan, nggak ada gunanya," lanjutnya.
Karena itu, Edhy menghormati dan mendukung hasil kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya. Namun lagi-lagi ditegaskan, sejumlah hal akan diperbaiki.
Untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar misalnya, KKP akan mengintensifkan komunikasi dengan para pihak terkait. Seperti TNI AL, kepolisian, kejaksaan, dan polair.
"Dalam pengawasan kemarin saya apel siaga di Batam bukan untuk gaya-gayaan, untuk membangkitkan semangat bahwa di internal kita ada yang bisa menjaga," tandasnya.
Kapal-kapal ilegal pencuri ikan yang tertangkap di perairan Indonesia, menurut dia, juga kini tak harus ditenggelamkan. Ia bilang, bisa jadi kapal-kapal yang kini sudah tertangkap, akan dibagikan kepada para nelayan.
Edhy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil koordinasi itu, menurutnya akan ada pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubungan untuk membahas hal ini secara teknis.
"Kapal yang ada ini mau diapakan, ada ribuan kapal kan, nah hasilnya apa. Ini bagaimana kalau kita serahkan nelayan," ungkapnya.
Selama ini, kapal-kapal yang berdasarkan keputusan pengadilan harus dimusnahkan, lebih banyak ditenggelamkan pada era Susi. Kini, Edhy mencoba alternatif lain.
"Kita harus data semuanya karena ada yang hasil pengadilannya untuk dimusnahkan, nah dimusnahkannya masih mungkin nggak, kalau masih bagus untuk disita negara kemudian kita reparasi untuk diserahkan ke nelayan atau koperasi atau siapa," tandasnya.
Penentuan nelayan yang akan menerima juga masih dalam pembahasan. Bisa jadi nantinya nelayan penerima diprioritaskan yang berada pada wilayah-wilayah yang selama ini paling banyak jadi lokasi pencurian.
Namun, secara perinci kriteria nelayan penerima belum ditetapkan. Yang jelas, menurut Edhy, hal ini bisa jadi stimulus semangat baru bagi para nelayan
"Kemarin waktu saya ke Batam waktu apel siaga itu ada 29 kapal yang inkracht, yang siap diserahkan tapi menghibahkan kan nggak asal," bebernya.
"Ada kekhawatiran kalau kita hibahkan dijual lagi sama pemiliknya yang asli gimana? Nah ini yang kita harus hati-hati," lanjut Edhy.
(miq/miq) Next Article Singgung Pendahulunya, Edhy Prabowo: 5 Tahun Ini Ada Janggal
Most Popular