Jokowi Mau Kebut Lagi Infrastruktur, Butuh Rp 2.000 Triliun

Anisatul Umah, CNBC Indonesia
13 November 2019 12:17
Dari kebutuhan Rp 2.000 triliun, APBN dari PUPR hanya menyediakan Rp 600 triliun.
Foto: Pekerja Beraktivitas di Proyek Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB) di Desa Bandungrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (9/10/2019). Proyek Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang dikelola oleh PEPC merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan pendanaan sebesar Rp 2.000 triliun untuk membangun infrastruktur lima tahun ke depan 2019-2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan fokusnya dalam lima tahun ke depan yakni sumber daya air, jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan.

"Sumber daya air kita masih mau meningkatkan daya tampung air per kapita per tahun yang sekarang masih rendah kita akan tingkatkan dengan membangun 15 bendungan baru. Karena kemarin 65 bendungan yang 45 belum selesai. Bendungan barunya kita mulai 2021," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, (12/11/2019).

Terkait konektivitas di darat, akan dibangun 2.500 jalan tol baru untuk lima tahun ke depan. Menurut Basuki, Tol Trans Sumetera harus sudah selesai dalam lima tahun ke depan. Selain itu, ruas tol di Jawa seperti Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) yang sekarang sudah tahap lelang, bisa segera tuntas. "Lalu dari Kulonprogo itu Yogyakarta International Airport (YIA) ke Jogja -Solo, sudah tender," jelasnya.



Basuki mengaku akan tender lagi ruas tol untuk Bawen - Jogja, sehingga nyambung dari Barat dan Selatan. Untuk Semarang - Demak sudah ke lelang dan susah ada penetapan pemenangnya. Setelah itu akan dilanjutkan Kudus - Pati - Rembang-Gresik.

"Jalan nasional 3.000 km termasuk jalan perbatasan yang sekarang udah nyambung tapi belum diaspal kita perkeras dengan aspal. Jembatan 60.000 meter ada yang underpass dan flyover," terangnya.

Basuki menerangkan, terkait prioritas air minum pihaknya akan melakukan peningkatan akses 90% Terhadap Air Minum Layak, dari saat ini hanya 80%.

Kemudian kawasan kumuh kawasan perbatasan dan rehabilitasi sekolah serta pasar sebanyak 5.555 unit. Program 1 juta rumah juga akan dilanjutkan.

"Total kita hitung Rp 2.000 triliun ya anggaran yang dibutuhkan, kita cuma Rp 120 triliun sekitar itu kan jadi 5 tahun sekitar Rp 600 triliun (APBN PUPR), sisanya (Rp 1.400 triliun) swasta," jelasnya.

Basuki mengakui di periode sebelumnya lebih banyak BUMN yang investasi. Lima tahun ke depan menurutnya akan dikurangi sesuai keputusan presiden. "Pak menteri BUMN pak Erick juga sama mengurangi dominasi BUMN sehingga kita lebih banyak invest," paparnya.

[Gambas:Video CNBC]


(hoi/hoi) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular