Apakah Keputusan Jokowi Pangkas Eselon IV Sudah Tepat?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
14 November 2019 07:29
Namun Tjahjo memastikan, walaupun tidak lagi ada eselon III dan IV, para PNS yang berada di jabatan tersebut tidak berkurang pendapatannya. "Secara prinsip yang terima penghasilan itu, tidak akan kita kurangi dan akan ditata," ungkap Tjahjo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengemukakan bahwa perampingan eselon sejatinya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk menempati jabatan fungsional.
Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahlian sehingga dapat bekerja lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki.
"Seorang ahli akuntan yang mendapat promosi ya tidak perlu dia harus berpindah ke jabatan struktural yang tidak ada kaitan dengan kompetensinya. Fotografer profesional kalau promosi tidak harus menjadi pejabat struktural, melainkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian," ungkap Pratikno.
Hal tersebut dikemukakan Pratikno dalam sebuah video yang dirilis Sekretariat Kepresidenan.
"Kasihan kan orang punya keahlian A demi promosi ke jabatan struktural kemudian dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres, organisasi juga rugi. Tapi seorang ASN akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya," jelas Pratikno.
Upaya perampingan ini memang merupakan suatu hal yang positif karena dengan memangkas hirarki, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Namun tidak berhenti di situ saja, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek kultural dan etos kerja aparatur.
Pemerintah juga punya tugas untuk melakukan pendekatan transformasional sehingga etos kerja aparatur dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Aspek fundamental lain yang juga perlu didongkrak adalah produktivitas dan kinerja aparatur.
Yang juga tak kalah penting adalah ketika struktur lembaga di level bawah dirampingkan jangan sampai di level atas malah menggendut. Hal ini tentu berpotensi membuat kebijakan yang dibuat semakin banyak dan tumpang tindih sehingga reformasi birokrasi menjadi sulit untuk tercapai dan ujung-ujungnya investasi tidak datang ke dalam negeri.
TIM RISET CNBC INDONESIA (twg/twg)
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengemukakan bahwa perampingan eselon sejatinya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk menempati jabatan fungsional.
Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahlian sehingga dapat bekerja lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki.
Upaya perampingan ini memang merupakan suatu hal yang positif karena dengan memangkas hirarki, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Namun tidak berhenti di situ saja, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek kultural dan etos kerja aparatur.
Pemerintah juga punya tugas untuk melakukan pendekatan transformasional sehingga etos kerja aparatur dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Aspek fundamental lain yang juga perlu didongkrak adalah produktivitas dan kinerja aparatur.
Yang juga tak kalah penting adalah ketika struktur lembaga di level bawah dirampingkan jangan sampai di level atas malah menggendut. Hal ini tentu berpotensi membuat kebijakan yang dibuat semakin banyak dan tumpang tindih sehingga reformasi birokrasi menjadi sulit untuk tercapai dan ujung-ujungnya investasi tidak datang ke dalam negeri.
TIM RISET CNBC INDONESIA (twg/twg)
Pages
Most Popular