Apakah Keputusan Jokowi Pangkas Eselon IV Sudah Tepat?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
14 November 2019 07:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Fokus reformasi birokrasi kabinet Indonesia Maju akan dimulai dengan pemangkasan eselon yang dinilai terlalu buncit dan menghambat investasi. Pemangkasan eselon III dan IV dapat berdampak positif tetapi tetap harus dipertimbangkan secara matang.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," terang Jokowi saat pelantikan 20 Oktober lalu.
Saat ini, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo tengah membenahi struktur eselon di kementerian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pemangkasan eselon III dan IV diharapkan mampu menyederhanakan proses pengambilan keputusan sehingga birokrasi menjadi lebih efisien karena selama ini eselon III dan IV terlibat dalam pengambilan keputusan atau "berkuasa".
"Pengalaman saya eselon I dan II tidak berkuasa, eselon III-lah yang berkuasa. Eselon III yang ngutak-ngatik," imbuh Tjahjo.
Tujuan penyederhanaan eselon merupakan bagian dari reformasi untuk meningkatkan investasi. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang berbelit-belit.
Birokrasi masih jadi masalah utama yang dikeluhkan investor terutama investor asing saat mau menanamkan uangnya ke tanah air.
Menurut studi yang dilakukan oleh World Economic Forum, birokrasi pemerintah Indonesia yang tidak efisien menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
Bisa dibayangkan masalah birokrasi yang ribet ini membuat investor lebih memilih negara tetangga untuk berinvestasi. Ambil contoh Vietnam.
Vietnam mencatatkan pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 74,16% sejak 2014-2018. Jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,79%
Menurut penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, kalau eselon III dan IV dipangkas maka akan ada 426.718 pejabat eselon III dan IV yang terkena dampak dari kebijakan ini.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), jumlah eselon III sebanyak 98.947, eselon IV 327.771. Namun Tjahjo memastikan, walaupun tidak lagi ada eselon III dan IV, para PNS yang berada di jabatan tersebut tidak berkurang pendapatannya. "Secara prinsip yang terima penghasilan itu, tidak akan kita kurangi dan akan ditata," ungkap Tjahjo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengemukakan bahwa perampingan eselon sejatinya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk menempati jabatan fungsional.
Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahlian sehingga dapat bekerja lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki.
"Seorang ahli akuntan yang mendapat promosi ya tidak perlu dia harus berpindah ke jabatan struktural yang tidak ada kaitan dengan kompetensinya. Fotografer profesional kalau promosi tidak harus menjadi pejabat struktural, melainkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian," ungkap Pratikno. Hal tersebut dikemukakan Pratikno dalam sebuah video yang dirilis Sekretariat Kepresidenan. "Kasihan kan orang punya keahlian A demi promosi ke jabatan struktural kemudian dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres, organisasi juga rugi. Tapi seorang ASN akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya," jelas Pratikno.
Upaya perampingan ini memang merupakan suatu hal yang positif karena dengan memangkas hirarki, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Namun tidak berhenti di situ saja, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek kultural dan etos kerja aparatur.
Pemerintah juga punya tugas untuk melakukan pendekatan transformasional sehingga etos kerja aparatur dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Aspek fundamental lain yang juga perlu didongkrak adalah produktivitas dan kinerja aparatur.
Yang juga tak kalah penting adalah ketika struktur lembaga di level bawah dirampingkan jangan sampai di level atas malah menggendut. Hal ini tentu berpotensi membuat kebijakan yang dibuat semakin banyak dan tumpang tindih sehingga reformasi birokrasi menjadi sulit untuk tercapai dan ujung-ujungnya investasi tidak datang ke dalam negeri.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg) Next Article Hati-hati Pejabat Eselon PNS, Anda Bisa Kehilangan Jabatan
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," terang Jokowi saat pelantikan 20 Oktober lalu.
Saat ini, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo tengah membenahi struktur eselon di kementerian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pengalaman saya eselon I dan II tidak berkuasa, eselon III-lah yang berkuasa. Eselon III yang ngutak-ngatik," imbuh Tjahjo.
Tujuan penyederhanaan eselon merupakan bagian dari reformasi untuk meningkatkan investasi. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang berbelit-belit.
Birokrasi masih jadi masalah utama yang dikeluhkan investor terutama investor asing saat mau menanamkan uangnya ke tanah air.
Menurut studi yang dilakukan oleh World Economic Forum, birokrasi pemerintah Indonesia yang tidak efisien menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia.
 Sumber : WEF |
Vietnam mencatatkan pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 74,16% sejak 2014-2018. Jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,79%
Menurut penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, kalau eselon III dan IV dipangkas maka akan ada 426.718 pejabat eselon III dan IV yang terkena dampak dari kebijakan ini.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), jumlah eselon III sebanyak 98.947, eselon IV 327.771. Namun Tjahjo memastikan, walaupun tidak lagi ada eselon III dan IV, para PNS yang berada di jabatan tersebut tidak berkurang pendapatannya. "Secara prinsip yang terima penghasilan itu, tidak akan kita kurangi dan akan ditata," ungkap Tjahjo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengemukakan bahwa perampingan eselon sejatinya membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para aparatur sipil negara (ASN) untuk menempati jabatan fungsional.
Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahlian sehingga dapat bekerja lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki.
"Seorang ahli akuntan yang mendapat promosi ya tidak perlu dia harus berpindah ke jabatan struktural yang tidak ada kaitan dengan kompetensinya. Fotografer profesional kalau promosi tidak harus menjadi pejabat struktural, melainkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian," ungkap Pratikno. Hal tersebut dikemukakan Pratikno dalam sebuah video yang dirilis Sekretariat Kepresidenan. "Kasihan kan orang punya keahlian A demi promosi ke jabatan struktural kemudian dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres, organisasi juga rugi. Tapi seorang ASN akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya," jelas Pratikno.
Upaya perampingan ini memang merupakan suatu hal yang positif karena dengan memangkas hirarki, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Namun tidak berhenti di situ saja, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek kultural dan etos kerja aparatur.
Pemerintah juga punya tugas untuk melakukan pendekatan transformasional sehingga etos kerja aparatur dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Aspek fundamental lain yang juga perlu didongkrak adalah produktivitas dan kinerja aparatur.
Yang juga tak kalah penting adalah ketika struktur lembaga di level bawah dirampingkan jangan sampai di level atas malah menggendut. Hal ini tentu berpotensi membuat kebijakan yang dibuat semakin banyak dan tumpang tindih sehingga reformasi birokrasi menjadi sulit untuk tercapai dan ujung-ujungnya investasi tidak datang ke dalam negeri.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg) Next Article Hati-hati Pejabat Eselon PNS, Anda Bisa Kehilangan Jabatan
Most Popular