PKS-PKB Tolak Kenaikan Iuran BPJS: Masyarakat Tercekik!
Herdaru Purnomo & Ferry Sandi, CNBC Indonesia
12 November 2019 15:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi PKS dan PKB di DPR menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%.
Netty Prasetiyani, yang merupakan perwakilan PKS di Komisi IX DPR menyatakan hal tersebut pada Selasa (12/11/2019) dalam konferensi persnya.
"Semua warga negara berhak hidup mendapat akses pelayanan kesehatan sosial. Melihat fakta empirik realita di lapangan, masyarakat butuh advokasi wakilnya di DPR tentang kenaikan premi yang cekik masyarakat," kata Netty.
Menurutnya, defisit BPJS Kesehatan pun tidak akan selesai dengan hanya menaikkan premi.
"Fraksi PKS tegas dan konsisten dalam penolakan. Utamanya untuk kelas III mandiri. Masyarakat kita menjerit tidak bisa membayar. Walaupun mereka diperas," terangnya.
"Bukan uang tapi darah dan air mata yang keluar. Tergambar masyarakat keberatan. Mereka bisa membayar ketika sakit tapi ketika tidak mereka tidak bisa bayar," tegas Netty lagi.
Sementara, Ansory Siregar dari Fraksi PKS juga yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX mengatakan masyarakat tercederai karena memang tidak bisa membayar. "Sekali lagi itu adalah kedzaliman dan penindasan. Apalagi, dalam 1 Kartu Keluarga ada yang sampai 5 orang. Harus bayar semua. Sudah tak punya duit harus bayar lagi," paparnya.
PKS meminta pemerintah memikirkan kembali dan menarik kembali keputusan yang sudah tertuang dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
Netty Prasetiyani, yang merupakan perwakilan PKS di Komisi IX DPR menyatakan hal tersebut pada Selasa (12/11/2019) dalam konferensi persnya.
"Semua warga negara berhak hidup mendapat akses pelayanan kesehatan sosial. Melihat fakta empirik realita di lapangan, masyarakat butuh advokasi wakilnya di DPR tentang kenaikan premi yang cekik masyarakat," kata Netty.
"Fraksi PKS tegas dan konsisten dalam penolakan. Utamanya untuk kelas III mandiri. Masyarakat kita menjerit tidak bisa membayar. Walaupun mereka diperas," terangnya.
"Bukan uang tapi darah dan air mata yang keluar. Tergambar masyarakat keberatan. Mereka bisa membayar ketika sakit tapi ketika tidak mereka tidak bisa bayar," tegas Netty lagi.
Sementara, Ansory Siregar dari Fraksi PKS juga yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX mengatakan masyarakat tercederai karena memang tidak bisa membayar. "Sekali lagi itu adalah kedzaliman dan penindasan. Apalagi, dalam 1 Kartu Keluarga ada yang sampai 5 orang. Harus bayar semua. Sudah tak punya duit harus bayar lagi," paparnya.
PKS meminta pemerintah memikirkan kembali dan menarik kembali keputusan yang sudah tertuang dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
Next Page
Ramai-ramai Tolak
Pages
Most Popular