Kuliah Umum di Balikpapan, DJPPR Edukasi Pembiayaan APBN
11 November 2019 11:16
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan kuliah umum di Institut Teknologi Kalimantan dengan bertema Menjaga Momentum Pertumbuhan Melalui Kebijakan Pembiayaan APBN pada Jumat (8/11/2019),
Kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan InFest 2019 (an Inclusive Festival by DJPPR) di Samarinda dan Balikpapan yang dilaksanakan pada 7 - 8 November 2019.
Kuliah umum ini dibuka oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Budi Santosa dan dihadiri oleh 200 peserta dari kalangan Dosen dan Mahasiswa ITK. Selain kuliah umum juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Edukasi antara DJPPR dan ITK dalam rangka pengembangan literasi pembiayaan dan risiko keuangan negara.
Dalam sambutannya, Rektor ITK menyampaikan bahwa untuk menyambut pembangunan Ibu kota baru di Kalimantan, banyak hal yang bisa mulai dipersiapkan salah satunya adalah SDM yang unggul agar bisa ikut menjadi pelaku bisnis dan ekonomi. Selain itu melalui kuliah umum ini Budi Santosa juga berharap mahasiswa mampu memahami konsep pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Bertempat di Gedung Aula ITK, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso selaku pembicara tunggal memberikan gambaran fundamental perekonomian Indonesia, peran pembiayaan dalam pembangunan Indonesia dan pembiayaan APBN 2019.
Brahmantio mengatakan bahwa ditengah kondisi global yang kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan infasi yang terkendali.
Indonesia juga salah satu negara yang mulai untuk menggunakan pembiayaan kreatif untuk membangun Infrastruktur. Contohnya adalah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Sukuk Proyek dan Blended Financing.
Brahmantio juga menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur perlu pembiayaan lain yang kreatif seperti KPBU. "Pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan skema alternatif pembiayaan non APBN, dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat melalui skema KPBU," ujarnya dalam siaran pers, Senin (11/11/2019).
Melalui kuliah umum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika lain tentang peranan pembiayaan APBN, pengelolaannya dan pemanfaatan sehingga bisa bersama-sama mengawal dan untuk membantu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
(dob/dob)
Kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan InFest 2019 (an Inclusive Festival by DJPPR) di Samarinda dan Balikpapan yang dilaksanakan pada 7 - 8 November 2019.
Kuliah umum ini dibuka oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Budi Santosa dan dihadiri oleh 200 peserta dari kalangan Dosen dan Mahasiswa ITK. Selain kuliah umum juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Edukasi antara DJPPR dan ITK dalam rangka pengembangan literasi pembiayaan dan risiko keuangan negara.
Dalam sambutannya, Rektor ITK menyampaikan bahwa untuk menyambut pembangunan Ibu kota baru di Kalimantan, banyak hal yang bisa mulai dipersiapkan salah satunya adalah SDM yang unggul agar bisa ikut menjadi pelaku bisnis dan ekonomi. Selain itu melalui kuliah umum ini Budi Santosa juga berharap mahasiswa mampu memahami konsep pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Bertempat di Gedung Aula ITK, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso selaku pembicara tunggal memberikan gambaran fundamental perekonomian Indonesia, peran pembiayaan dalam pembangunan Indonesia dan pembiayaan APBN 2019.
Brahmantio mengatakan bahwa ditengah kondisi global yang kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan infasi yang terkendali.
 Foto: DJPPR Memberikan Edukasi Pembiayaan APBN dan Pembangunan Infrastruktur Kepada Civitas Akademika Institut Teknologi Kalimantan Melalui Kuliah Umum (dok: DJPPR) |
Indonesia juga salah satu negara yang mulai untuk menggunakan pembiayaan kreatif untuk membangun Infrastruktur. Contohnya adalah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Sukuk Proyek dan Blended Financing.
Brahmantio juga menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur perlu pembiayaan lain yang kreatif seperti KPBU. "Pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan skema alternatif pembiayaan non APBN, dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat melalui skema KPBU," ujarnya dalam siaran pers, Senin (11/11/2019).
Melalui kuliah umum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika lain tentang peranan pembiayaan APBN, pengelolaannya dan pemanfaatan sehingga bisa bersama-sama mengawal dan untuk membantu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
(dob/dob)
