Kadin: Jokowi Perlu Libatkan Swasta Bangun Infrastruktur RI

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
10 November 2019 17:18
Kadin: Jokowi Perlu Libatkan Swasta Bangun Infrastruktur RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan prioritas tinggi kepada pembangunan infrastruktur sebagai keputusan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur akan menjadi daya dorong pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Bidang Infrastruktur Kadin yang dihelat bersamaan dengan acara Konferensi Indonesia Infrastruktur Week (IIW) 2019 dengan mengangkat tema "Infrastruktur 4.0: Mengukur Kesiapan Pendanaan dan Sumber Daya Manusia di Indonesia" di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, tengah pekan lalu.

Seperti diketahui, Pemerintah Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Di mana selama periode 2015-2019, pemerintah telah membangun 3.194 km jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, 811,9 km rel kereta api, 136 pelabuhan, 15 bandara udara, 65 bendungan, serta 12,148 km jaringan serat optik Palapa Ring.


"Tentunya pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan merupakan legacy (warisan) yang sangat instrumental bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional, karena infrastruktur akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi," kata Rosan.

Pembangunan infrastruktur masif yang dilakukan pemerintah itu telah membuat indeks daya saing infrastruktur Indonesia meningkat dari 66,8 poin pada tahun 2018 menjadi 67,7 poin pada tahun 2019, atau meningkat sebesar 0,9 poin. Pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan raya juga telah memperbaiki indeks daya saing Indonesia dalam kaitan konektivitas dan kualitas jalan yang signifikan.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan dana atau investasi yang sangat besar. Pemerintah Jokowi telah menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar 4,9% menjadi Rp 419,2 triliun, yang merupakan anggaran terbesar di era pemerintahannya.

"Memang besar anggaran yang disediakan pemerintah. Namun itu belum cukup sehingga perlu melibatkan swasta dengan mengembangkan skema kerja sama aliansi strategis antara pemerintah dan swasta," ungkap Rosan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor. Kadin yang mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pemerintah membuka keterlibatan swasta dalam penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).

"Program pembangunan infrastruktur pemerintah dalam lima tahun ke depan merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi industri jasa konstruksi untuk mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kami melihat bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur merupakan angin segar yang membuka peluang baru bagi industri jasa konstruksi swasta nasional dan daerah," ungkap Erwin.

Menurut dia, untuk pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah perlu memperkuat Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pasalnya, dana dari APBN hanya Rp 89,4 triliun atau 19,2% dari total anggaran. Sehingga dari total anggaran pemindahan IKN sebesar Rp 466 triliun, sekitar 54,4%, yaitu Rp 253,4 triliun diharapkan menggunakan skema KPBU.

"Kondisi ini mendorong swasta untuk lebih kreatif, inovatif dan bekerja keras dalam menghadapi tantangan dan peluang di sektor konstruksi dan infrastruktur," kata Erwin.

Ia menambahkan, bersamaan dengan peluang yang terbuka itu, industri jasa konstruksi harus terus meningkatkan profesionalismenya dengan terus meningkatkan kapasitas, ketrampilan dan kualitas. Sehingga dapat meningkatkan daya saingnya tidak hanya di pasar nasional tetapi juga di pasar internasional, yang akhir-akhir ini semakin terbuka baik di negara-negara ASEAN maupun di negara-negara berkembang lainnya.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading